Dalih, Saluran, dan Diam: Jerman Barat, Koalisi Barat, dan Pembunuhan Massal 1965-1966 di Indonesia

Oleh Ade Munajat. Peminat Sejarah, Pendidikan, Politik, Sosial Budaya. Anggota Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I)

Pendahuluan

Pada akhir September hingga bulan-bulan terakhir tahun 1965, Republik Indonesia mengalami pergeseran kekuasaan yang menentukan wajah negara hingga akhir abad kedua puluh. Partai Komunis Indonesia (PKI), yang pada masa Demokrasi Terpimpin menjadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok, dihancurkan dalam tempo beberapa bulan. Ratusan ribu orang dibunuh; ratusan ribu lainnya ditahan tanpa proses peradilan yang memadai. Presiden Soekarno dilucuti wibawanya secara bertahap. Letnan Jenderal Soeharto menapaki jalan menuju kekuasaan yang kemudian disebut Orde Baru.¹

Narasi resmi yang dikunci pada masa Orde Baru menempatkan Gerakan 30 September sebagai kudeta PKI, dan kekerasan yang menyusul sebagai penumpasan terhadap pengkhianat. Penelitian sejarah selama tiga dasawarsa terakhir, ditopang kesaksian korban, arsip militer daerah, dan berkas kedutaan asing yang dideklasifikasi, menuntut telaah bacaan yang lebih berhati-hati. Pembunuhan massal 1965-1966 bukan letupan amarah rakyat yang semata-mata spontan. Ia diarahkan, difasilitasi, dan dilegitimasi oleh Angkatan Darat, dengan dukungan moril, material, dan diplomatik dari sejumlah negara blok Barat.²

Esai ini menempatkan Republik Federal Jerman, lazim disebut Jerman Barat, di dalam koalisi itu. Jerman Barat bukan dalang Peristiwa G30S, bukan pengganti Amerika Serikat, dan bukan algojo di lapangan. Perannya adalah mitra junior dalam jaring intelijen Perang Dingin, dengan motif yang khas: selain anti-komunisme, Bonn terikat Doktrin Hallstein, yaitu politik penyangkalan terhadap Republik Demokratik Jerman. Metode yang dipakai di sini membedakan tiga jenis sumber. Pertama, berkas dinas dan perwakilan diplomatik. Kedua, pengakuan internal yang tidak seluruhnya terbuka untuk umum. Ketiga, reportase investigatif yang lebih awal, tetapi lebih rapuh secara evidensial. Tanpa pembedaan itu, sejarah mudah jatuh ke dua kutub yang sama-sama menyesatkan: penyangkalan total, atau tuduhan bahwa “Jerman-lah yang membantai PKI.”

Latar: Indonesia di persimpangan Perang Dingin

Pada pertengahan dasawarsa 1960-an, Indonesia berada di persimpangan yang jarang dibicarakan sejelas Perang Vietnam, padahal taruhannya tidak kalah besar. Soekarno menjalankan politik Nasakom, Konfrontasi terhadap Federasi Malaysia, dan mendekat ke Beijing. Bagi Washington dan London, Indonesia yang jatuh ke pangkuan komunis akan menguasai selat strategis, cadangan minyak, dan imajinasi dunia pascakolonial. Sejak dasawarsa 1950-an Amerika Serikat telah menanam pengaruh di tubuh Angkatan Darat melalui program pelatihan, bantuan peralatan, dan jaringan perwira yang menempuh pendidikan di Fort Leavenworth serta lembaga sejenis. Ribuan perwira Indonesia dilatih di Amerika Serikat sebelum 1965.³

Gerakan 30 September memberi dalih. Apakah gerakan itu kudeta terpusat PKI, petualangan Biro Khusus Aidit, atau urusan internal Angkatan Darat yang kemudian dibalikkan Soeharto, tetap menjadi perdebatan. Naskah Cornell yang disusun Benedict Anderson dan Ruth McVey pada 1966, misalnya, menekankan watak internal militer dari gerakan itu.? Yang jauh lebih terang dari arsip adalah apa yang terjadi setelah 1 Oktober 1965. Pimpinan Angkatan Darat mengarahkan pembersihan terhadap PKI dan organisasi massa yang dianggap terkait. Negara-negara Barat mendorong agar pembersihan itu “berjalan sampai tuntas,” khawatir Soekarno pulih jika kekerasan dihentikan di tengah jalan.?

Doktrin Hallstein dan kepentingan Bonn di Jakarta

Politik luar negeri Republik Federal Jerman tidak dapat disalin begitu saja dari peta Pentagon. Sejak 1955 Bonn mengklaim hak mewakili seluruh bangsa Jerman. Pengakuan diplomatik terhadap Republik Demokratik Jerman oleh negara ketiga dianggap tindakan tidak bersahabat. Itulah Doktrin Hallstein: isolasi Ost-Berlin di Dunia Ketiga dengan ancaman pemutusan hubungan dan pemotongan bantuan. Pengecualian hanya diberikan kepada Uni Soviet sebagai salah satu Empat Kekuatan pemenang Perang Dunia II. Yugoslavia pada 1957 dan Kuba pada 1963 merasakan pedang doktrin itu.?

Indonesia menjadi ujian yang mahal. Soekarno adalah ikon Konferensi Asia-Afrika, pemimpin negara berpenduduk besar, dan sasaran upaya pengakuan oleh Jerman Timur. Jakarta mengizinkan Konsulat Jenderal Republik Demokratik Jerman pada 1960 tanpa Bonn menjatuhkan sanksi penuh. Kredit ekspor dan jaminan Hermes tetap mengalir, meski sejumlah proyek dinilai kabinet sendiri hampir tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomi. Alasan yang berulang dalam berkas Auswärtiges Amt adalah mencegah pengakuan “SBZ”: sebutan resmi Bonn bagi zona pendudukan Soviet di Jerman Timur.?

Pada 1965 ancaman itu terasa dekat. Terdapat kabar bahwa Soekarno memerintahkan persiapan pengakuan terhadap Republik Demokratik Jerman. Kementerian Luar Negeri di Bonn menilai, jika senjata Hallstein tumpul di Jakarta, ia akan tumpul di seluruh negara berkembang. Pada saat yang sama, dokumen kementerian menyebut Angkatan Darat sebagai benteng terakhir anti-komunisme. Pergantian ke pemerintahan militer yang anti-komunis, dari sudut pandang Bonn, menyelesaikan dua soal sekaligus: bahaya kiri dan bahaya pengakuan dua negara Jerman.?

Saluran BND ke Angkatan Darat sebelum G30S

Bundesnachrichtendienst (BND), dinas intelijen luar negeri Republik Federal yang didirikan pada 1956 dari Organisasi Gehlen, lahir dalam pelukan CIA dan tetap bekerja sebagai mitranya yang lebih kecil. Di Jakarta, BND telah memiliki residen. Nama yang paling kerap muncul dalam literatur adalah Rudolf Oebsger-Röder, yang menulis dengan nama O.G. Roeder, mantan perwira Schutzstaffel di Reichssicherheitshauptamt yang direkrut Reinhard Gehlen dan berkedok wartawan. Pada 1961, CIA menilai BND memiliki kepala stasiun yang sangat baik di ibu kota Indonesia.?

Berkas BND yang dikaji investigasi t-online pada 2020 memuat uraian tentang kursus bagi perwira militer Indonesia senior di wilayah Jerman Barat pada 1962 dan 1963. Kontak dengan lingkaran Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal A.H. Nasution telah terjalin. Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, mantan atase militer di Bonn, kemudian termasuk perwira yang dibunuh pada dini hari 1 Oktober 1965. Dalam memoarnya, Gehlen menyebut dua perwira yang tewas itu sebagai teman setia Jerman.¹? Kerja sama tahun 1965, dengan demikian, bukan improvisasi setelah G30S. Ia kelanjutan saluran yang dibangun ketika Bonn masih merayu Soekarno dan sekaligus mengikat Angkatan Darat.

Oktober s.d. Desember 1965: pengetahuan, permintaan, dan pengakuan

Pengetahuan. Laporan internal BND bertajuk “Föhrenwald,” tertanggal 3 November 1965, menggambarkan pembantaian besar-besaran terhadap kaum komunis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, terutama oleh kelompok Islam yang disebut “fanatik,” yang dibiarkan secara sadar oleh pimpinan militer dan disiapkan secara matang. Bahasa laporan itu tidak menyisakan ruang bagi dalih ketidaktahuan.¹¹ Kedutaan Besar Republik Federal di Jakarta, dalam laporan 14 Desember 1965, menulis bahwa sedikitnya 128.000 orang tewas dan ratusan ribu ditahan. Diplomat yang sama, pada minggu-minggu itu, merundingkan bantuan ekonomi dengan pihak Angkatan Darat. Sejak 11 Oktober kedutaan telah mendengar bahwa Angkatan Darat mempertimbangkan penggulingan Soekarno.¹²

Permintaan dana. Dokumen BND tanggal 8 November 1965 mencatat permohonan mendesak dari kalangan jenderal Indonesia: 1,2 juta Deutsche Mark tunai untuk “melanjutkan pembersihan anti-komunis,” operasi khusus terhadap fungsionaris PKI, mengarahkan unjuk rasa, dan propaganda. Terdapat catatan “ditolak, non-intervensi.” Dokumen pengadaan terkait masih ditahan dengan alasan perlindungan metode intelijen. Apakah uang itu pada akhirnya berpindah tangan merupakan celah arsip yang belum tertutup. Menutup celah itu dengan kepastian mutlak justru tidak jujur secara metode.¹³

Pengakuan internal. Dalam draf pidato 21 Juni 1968 di hadapan Vertrauensgremium Bundestag, Gerhard Wessel, yang kemudian menjadi presiden BND, menulis bahwa hubungan yang telah ada pada Oktober 1965 memungkinkan dukungan berupa penasihat, peralatan, dan uang kepada dinas intelijen strategis serta organ militer khusus “dalam penghancuran PKI dan pelengseran Soekarno, termasuk pengarahan dan dukungan unjuk rasa.” Ia menambahkan bahwa menurut Soeharto, Nasution, dan Sultan Hamengku Buwono IX, BND memiliki andil besar. Naskah itu sampai ke ruang publik melalui warisan yang dipegang peneliti Erich Schmidt-Eenboom. Statusnya tidak setara arsip yang telah diaudit penuh, tetapi isinya selaras dengan berkas lain yang telah terbuka.¹?

Jembatan komunikasi pada minggu-minggu itu adalah Brigadir Jenderal Achmed Sukendro, perwira intelijen Angkatan Darat dan penghubung ke dinas-dinas Barat. Duta Besar Jerman menyebutnya anti-komunis yang paling mampu dan energik, dan telah mendengar darinya bahwa Angkatan Darat “hanya menunggu dalih untuk membasmi PKI.” Pada akhir November 1965 Sukendro diterima di Bonn oleh Karl Carstens, kemudian Presiden Republik Federal, dan Menteri Luar Negeri Gerhard Schröder. Agenda resmi dibingkai sebagai bantuan ekonomi yang terkait jalur anti-komunis.¹?

Pemerintah Jerman, dalam jawaban parlementer 2014 dan 2023, menolak adanya dukungan langsung atau tidak langsung terhadap kekerasan. Sebagian berkas tetap diklasifikasikan. Ketegangan antara pernyataan negara dan laporan dinasnya sendiri sudah merupakan fakta sejarah.¹?

Hermann Zolling dan batas reportase 1971

Enam tahun setelah peristiwa, redaktur Der Spiegel Hermann Zolling dan Heinz Höhne menulis seri “Pullach intern,” kemudian menerbitkannya sebagai buku. Itulah teks jurnalistik pertama yang secara luas menaruh BND di Jakarta pada 1965. Spiegel menulis bahwa BND mendukung dinas intelijen militer Indonesia dengan senapan mesin ringan, radio gelombang pendek, dan uang sekitar 300.000 Deutsche Mark; bahwa “komando BND” melatih agen intelijen militer di Indonesia; dan bahwa pelatih itu memasok senapan buatan Soviet serta amunisi Finlandia.¹?

Dalam wawancara Die Zeit, 15 Oktober 1971, Zolling menambah versi yang lebih spektakuler. CIA, katanya, meminta BND tampil karena Amerika Serikat terlalu mencolok. Kepala intelijen Angkatan Darat kebetulan sedang berada di Jerman atas undangan BND. Orang-orang Pullach membangunkannya, memberinya uang, senjata dan radio buatan Rusia yang nomornya dipahat, lalu menaikkan pesawat khusus. Di Indonesia barang itu “ditemukan” sebagai bukti konspirasi komunis yang didukung asing.¹?

Sejarawan Till Florian Tömmel menekankan bahwa untuk episode Indonesia, Höhne dan Zolling bersandar pada keterangan lisan seorang pegawai BND yang tidak disebutkan namanya.¹? Komisi sejarah BND kemudian menunjukkan bahwa seri “Pullach intern” disusun dalam kerja sama yang rapat dengan dinas dan Bundeskanzleramt: naskah dikirim sebelum cetak, dan sebagian koreksi Bonn diterima.²? Metode yang adil menempatkan Zolling sebagai pintu yang membuka topik itu ke ruang publik Jerman, bukan sebagai arsiparis. Kerangka “BND sebagai wajah non-Amerika” masuk akal dan diperkuat berkas kemudian. Plot pesawat khusus dan senjata Soviet sebagai barang bukti palsu harus tetap berstatus klaim 1971, bukan fakta arsip 1965.

Amerika Serikat, Britania Raya, dan Australia sebagai pembanding

Tanpa perbandingan, peran Jerman Barat mudah dilebih-lebihkan atau dikecilkan. Amerika Serikat merupakan poros. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menyerahkan daftar pimpinan dan kader PKI kepada pihak militer Indonesia. Robert J. Martens kemudian mengakui bahwa daftar itu mencakup beberapa ribu nama.²¹ Peralatan komunikasi, obat-obatan, dana bagi kelompok aksi seperti KAP-Gestapu, serta jaminan bahwa Britania Raya tidak akan menyerang dari Malaysia selama Angkatan Darat “sibuk,” merupakan fasilitasi operasional.²² Berkas kedutaan yang dideklasifikasi pada 2017 menunjukkan diplomat memantau eksekusi, mencatat siapa yang telah mati, dan menyebut peralihan kekuasaan sebagai “fantastic switch.”²³

Britania Raya unggul pada perang urat saraf. Dari Singapura mengalir propaganda yang menghitamkan PKI, mengaitkannya dengan Tiongkok, dan membenarkan kemarahan terhadap warga keturunan Tionghoa.²? Australia memakai siaran Radio Australia dalam arah yang sama. Perdana Menteri Harold Holt, pada 1966 di New York, merangkum mentalitas itu tanpa basa-basi: dengan 500.000 sampai satu juta simpatisan komunis “knocked off,” reorientasi Indonesia telah terjadi.²?

International People’s Tribunal on 1965 di Den Haag (2015) menempatkan Amerika Serikat, Britania Raya, dan Australia dalam rangkaian tanggung jawab pendukung kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan derajat yang berbeda.²? Jerman Barat jarang masuk daftar utama itu, bukan karena bersih, melainkan karena skalanya lebih kecil dan arsipnya lebih lambat terbuka. Pola bersama lebih penting daripada perlombaan “siapa paling bersalah.” Tidak ada bukti meyakinkan bahwa dinas asing merancang G30S dari nol. Ada bukti berlimpah bahwa mereka telah lama menginginkan benturan antara Angkatan Darat dan PKI, lalu memastikan benturan itu berujung pemusnahan kiri dan rezim yang ramah modal asing.

Kelanjutan Orde Baru dan jalur pelatihan resmi

Setelah darah mengering, kredit dan senjata mengamankan persahabatan. Jawaban pemerintah Jerman kepada Bundestag mencatat bahwa antara 1960 dan 1998 terdapat 122 prajurit Indonesia dalam program bantuan pelatihan militer, dengan titik berat pada Führungsakademie der Bundeswehr di Hamburg. Itu jalur Bundeswehr, bukan BND, dan angkanya jauh lebih kecil daripada program Amerika Serikat. Namun ia menandai kesinambungan hubungan militer setelah 1966.²?

Historiografi Indonesia: dari buku putih ke berkas genosida

Di Indonesia, historiografi peristiwa ini berjalan dalam tiga nafas. Periode 1965-1968 masih menyisakan perdebatan tentang dalang, termasuk naskah Cornell. Periode 1968-1998 dikunci oleh buku putih Nugroho Notosusanto, film Pengkhianatan G30S/PKI, dan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang membubarkan PKI serta melarang penyebaran Marxisme-Leninisme.²? Pembunuhan massal hampir tidak hadir dalam teks resmi; yang ada hanyalah penumpasan.

Setelah Reformasi, kesaksian korban, laporan Komnas HAM 2012, terjemahan karya John Roosa, Geoffrey Robinson, dan penelitian Jess Melvin tentang mekanisme militer di Aceh, membuka ruang baru.²? Dualisme belum selesai. Stigma terhadap keluarga korban bertahan. Negara belum meminta maaf secara utuh. Arsip asing tidak “membalikkan” seluruh cerita di buku pelajaran. Ia membuat satu kalimat semakin sulit dipertahankan: bahwa kekerasan 1965-1966 hanyalah amarah rakyat yang spontan, dan bahwa dunia hanya menonton.

Penutup

Keadilan historis menolak dua godaan. Godaan pertama ialah rumusan bahwa “Jerman-lah yang membantai PKI.” Rumusan itu salah skala dan salah pelaku. Algojo utama adalah aparat dan milisi di Indonesia. Godaan kedua ialah rumusan bahwa Bonn hanya menyipitkan mata dari jauh. Rumusan itu bertentangan dengan laporan dinasnya sendiri.

Yang dapat dipertahankan dengan merujuk ketat adalah rumusan berikut. Jerman Barat, melalui BND dan saluran diplomatik, telah lama mengikat Angkatan Darat Indonesia. Pada musim gugur 1965 dinas itu mengetahui pembantaian secara rinci, mempertimbangkan dana untuk operasi khusus terhadap fungsionaris PKI, dan, menurut pengakuan internal 1968, memberi penasihat, peralatan, dan uang yang membantu penghancuran partai serta pelengseran Soekarno. Motifnya campuran: anti-komunisme Perang Dingin, persaingan dengan Republik Demokratik Jerman, dan tempat Bonn dalam arsitektur intelijen Barat. Setelah 1966, kredit dan senjata mengamankan persahabatan dengan Orde Baru.

Sejarah 1965 di Indonesia adalah sejarah kekerasan yang diarahkan dari dalam, difasilitasi dari luar, lalu dikunci oleh propaganda di kedua belahan dunia. Membuka arsip Jerman tidak membuat Amerika Serikat lebih bersih. Ia hanya menambahkan satu ibu kota lagi pada peta keheningan yang sama. Dan keheningan, dalam peristiwa ini, bukan ketidaktahuan. Ia adalah kebijakan.

Catatan kaki

1.      John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto (Jakarta: ISSI dan Hasta Mitra, 2008); Geoffrey B. Robinson, The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres, 1965–66 (Princeton: Princeton University Press, 2018).

2.      Robert Cribb, ed., The Indonesian Killings of 1965–1966 (Clayton: Monash University, 1990).

3.      Bradley R. Simpson, Economists with Guns (Stanford: Stanford University Press, 2008); FRUS, 1964–1968, Vol. XXVI.

4.      Benedict R. O’G. Anderson dan Ruth T. McVey, A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1971).

5.      FRUS, 1964–1968, Vol. XXVI, terutama dokumen 142, 175, dan 185.

6.      William Glenn Gray, Germany’s Cold War (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2003).

7.      Till Florian Tömmel, Bonn, Jakarta und der Kalte Krieg (Berlin: De Gruyter Oldenbourg, 2018).

8.      Tömmel, Bonn, Jakarta und der Kalte Krieg, bab mengenai ancaman pengakuan DDR dan posisi Angkatan Darat.

9.      Matthias Ritzi dan Erich Schmidt-Eenboom, Im Schatten des Dritten Reiches (Berlin: Ch. Links, 2011).

10.  Reinhard Gehlen, Der Dienst (Mainz: v. Hase & Koehler, 1971); Jonas Mueller-Töwe, “Genozid in Indonesien: Deutschlands heimliche Hilfe,” t-online, 13 Juli 2020.

11.  Laporan internal BND “Föhrenwald,” 3 November 1965, dikutip Mueller-Töwe, t-online, 13 Juli 2020.

12.  Laporan Kedutaan Besar Republik Federal di Jakarta, 14 Desember 1965, dikutip dalam investigasi yang sama dan interpelasi Bundestag.

13.  Dokumen BND, 8 November 1965, mengenai permintaan 1,2 juta Deutsche Mark; Mueller-Töwe, 2020.

14.  Draf pidato Gerhard Wessel di hadapan Vertrauensgremium Bundestag, 21 Juni 1968, dikutip Schmidt-Eenboom dan Mueller-Töwe.

15.  Mueller-Töwe, “Genozid in Indonesien”; Deutsche Welle, “Keterlibatan Jerman dalam Aksi Pembantaian Pasca G30S-1965,” 30 September 2020.

16.  Deutscher Bundestag, Drucksache 18/1377 dan 18/1554 (2014); 20/5323 dan 20/5697 (2023); Schriftliche Frage Vorgang 265969 (2020).

17.  Hermann Zolling dan Heinz Höhne, “Pullach intern,” Der Spiegel, Nr. 11/1971 dan 23/1971; Zolling dan Höhne, Pullach intern (Hamburg: Hoffmann und Campe, 1971).

18.  “Was Gehlen verschwieg,” wawancara dengan Hermann Zolling, Die Zeit, 15 Oktober 1971.

19.  Tömmel, Bonn, Jakarta und der Kalte Krieg.

20.  Jost Dülffer, Independent Historical Commission on the BND; pemberitaan Berliner Zeitung dan Die Welt, 19 Mei 2015.

21.  Kathy Kadane, “U.S. Officials’ Lists Aided Indonesian Bloodbath in ’65,” The Washington Post, 21 Mei 1990.

22.  Memorandum 303 Committee, 17 November 1965, FRUS, 1964–1968, Vol. XXVI.

23.  National Security Archive, Briefing Book No. 607, 17 Oktober 2017.

24.  Paul Lashmar, Nicholas Gilby, dan James Oliver, investigasi berkas Foreign Office; The Observer, 17 Oktober 2021.

25.  Pidato Harold Holt di Australian-American Association, New York, 1966; dikutip Robinson, The Killing Season.

26.  International People’s Tribunal on the 1965 Crimes against Humanity in Indonesia, Final Report (Den Haag, 2016).

27.  Deutscher Bundestag, Drucksache 18/1554 (2014).

28.  Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia; Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.

29.  Komnas HAM, Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa 1965–1966 (Jakarta, 2012); Jess Melvin, The Army and the Indonesian Genocide (London: Routledge, 2018).

Daftar Pustaka

Sumber primer dan dokumen resmi
Deutscher Bundestag. Drucksache 18/1377, 18/1554 (2014); 20/5323, 20/5697 (2023); Schriftliche Frage Vorgang 265969 (2020).
Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa 1965–1966. Jakarta: Komnas HAM, 2012.
U.S. Department of State. Foreign Relations of the United States, 1964–1968, Volume XXVI. Washington: USGPO, 2001.
National Security Archive. “U.S. Embassy Tracked Indonesia Mass Murder 1965.” Briefing Book No. 607, 17 Oktober 2017.
International People’s Tribunal on 1965. Final Report. Den Haag, 2016.

Buku
Anderson, Benedict R. O’G., dan Ruth T. McVey. A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1971.
Cribb, Robert, ed. The Indonesian Killings of 1965–1966. Clayton: Monash University, 1990.
Gehlen, Reinhard. Der Dienst. Mainz: v. Hase & Koehler, 1971.
Gray, William Glenn. Germany’s Cold War. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2003.
Melvin, Jess. The Army and the Indonesian Genocide. London: Routledge, 2018.
Ritzi, Matthias, dan Erich Schmidt-Eenboom. Im Schatten des Dritten Reiches. Berlin: Ch. Links, 2011.
Robinson, Geoffrey B. The Killing Season. Princeton: Princeton University Press, 2018.
Roosa, John. Dalih Pembunuhan Massal. Jakarta: ISSI dan Hasta Mitra, 2008.
Simpson, Bradley R. Economists with Guns. Stanford: Stanford University Press, 2008.
Tömmel, Till Florian. Bonn, Jakarta und der Kalte Krieg. Berlin: De Gruyter Oldenbourg, 2018.
Zolling, Hermann, dan Heinz Höhne. Pullach intern. Hamburg: Hoffmann und Campe, 1971.

Artikel dan reportase
Kadane, Kathy. “U.S. Officials’ Lists Aided Indonesian Bloodbath in ’65.” The Washington Post, 21 Mei 1990.
Mueller-Töwe, Jonas. “Genozid in Indonesien: Deutschlands heimliche Hilfe.” t-online, 13 Juli 2020.
Deutsche Welle. “Keterlibatan Jerman dalam Aksi Pembantaian Pasca G30S-1965 di Indonesia.” 30 September 2020.
Zolling, Hermann, dan Heinz Höhne. “Pullach intern.” Der Spiegel, Nr. 11/1971 dan 23/1971.
“Was Gehlen verschwieg.” Die Zeit, 15 Oktober 1971.
Lashmar, Paul, dkk. “Revealed: How Britain Built Deadly ‘Jungles of Hate’ in Indonesia.” The Observer, 17 Oktober 2021.

Catatan. Sebagian berkas BND dan Auswärtiges Amt tetap diklasifikasikan. Esai ini membedakan fakta arsip, pengakuan internal yang belum diaudit penuh, dan klaim jurnalistik. Kesenjangan itu dinyatakan secara terbuka.