Deklarasi Djuanda Membukakan Cakrawala Besar bagi Indonesia

BANDUNG, beritadisdik.com – Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 dinilai sebagai suatu deklarasi yang cermat, hebat, dan monumental. Dengan dikeluarkannya Deklarasi Pemerintah RI 13 Desember 1957, maka Ordonansi tahun 1930 tidak berlaku lagi di Indonesia dan garis teritorial laut Indonesia yang sebelumnya 3 mill menjadi 12 mill. Wilayah kedaulatan Indonesia yang semula 1,9 juta kilometer persegi, menjadi lebih luas 2,5 kali lipat, dari 2,027,087 kilometer persegi menjadi 5,193,250 kilometer persegi, tidak termasuk Irian Barat.

Demikian disampaikan Prof. Dr. Sri Edi Swasono sebagai keynote speaker pada Sawalamaya bertemakan “Reaktualisasi Pemikiran Kebangsaan dan Kenegaraan Sang Perdana Menteri NKRI dari Pasundan, Ir. Juanda Kartawijaya”, Minggu (13/12/2020). Swalamaya digelar Panitia Kongres Sunda untuk memperingati Hari Nusantara pada 13 Desember 2020.

Menurut Sri Edi Swasono Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957 yang konseptornya Mochtar Kusumaatmadja itu dituangkan dalam UU No.4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. (Saat itu belum diakui oleh dunia internasional). Konsep yang kemudian dikenal sebagai Wawasan Nusantara itu, ujar Sri Edi Swasono memandang Indonesia sebagai kesatuan wilayah bangsa Indonesia dan negara yang utuh, darat dan lautnya tidak terpisah, diperjuangkan Mochtar Kusumaatmadja pada konferensi-konferensi PBB tentang hukum laut internasional.

Dikatakan, setelah selama 25 tahun melalui perjuangan berat untuk memperoleh pengakuan internasional di PBB, akhirnya Indonesia memperoleh “kemenangan”. Yaitu pada UNCLOS III (United Nations Conventions on the Law of the Sea), di Montego Bay, Jamaica, pada Desember 1982.

Para pimpinan heroik pada Konferensi Hukum Laut PBB ke-III ini adalah Prof. Dr. Mochtar Kusuma-atmadja (Ketua) yang pada saat itu menjabat 5 sebagai Menteri Kehakiman RI; Duta Besar Djajadiningrat (Wakil Ketua); Duta Besar Chaidir Anwar Sani (Wakil Ketua); Duta Besar Abdulah Kamil (Wakil Ketua); Marsekal Madya Soedarmono (Wakil Ketua); Marsekal Madya Subroto Yudono (Wakil Ketua); Duta Besar Dr. Hasjim Djalal (Wakil Ketua). Para anggotanya antara lain Sufri Yusuf, SH; Luhulima, SH; Nugroho Wisnumurti, SH.,LLM. dan masih banyak lagi.

Dengan demikian, tambah dia, Deklarasi Djuanda membukakan cakrawala besar bagi Indonesia. Indonesia ibarat menjadi segar-bugar. “Saya sendiri sebagai anggota Pokja GBHN pada WANHANKAMNAS merasakan ada pengaruh yang besar terhadap kalangan perumus draf GBHN yang harus dipersiapkan oleh WANHANKAMNAS. Dari Wawasan Nusantara itu dapat lebih lanjut dirumuskan perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Kesatuan Politik; Kesatuan Ekonomi; Kesatuan Sosial Budaya; dan Kesatuan Pertahanan Keamanan, masing-masing dengan uraiannya yang cukup mendalam,” ungkapnya.

Wawasan Nusantara, tegas Sri Edi Swasono memberi landasan untuk memperkukuh makna kebangsaan (nasionalisme) dan patriotisme Indonesia. Nasionalisme adalah paham yang mengutamakan kepentingan nasional, tentu tanpa mengabaikan tanggung jawab global. Bingkai daripada nasionalisme Indonesia adalah Wawasan Nusantara ini.

Sementara patriotisme, tambahnya adalah tindakan atau perbuatan nyata dari sikap yang nasionalistis. Pada awal kemerdekaan nasionalisme dan patriotisme digambarkan sebagai orang yang memanggul senapang, yang mengorbankan harta, darah, jiwa dan raga untuk memenangkan perjuangan kemerdekaan dan keberdaulatan Indonesia.

“Namun bentuk dan wujud nasionalisme dan patriotisme masa kini sudah makin meluas, antara lain meliputi apa yang diperjuangkan oleh para diplomat Indonesia dalam menegaskan sovereignty dan territorial integrity Indonesia. Juga upaya-upaya keras untuk mengharum-kan Indonesia oleh para olahragawan, seniman, ilmuwan dan para budayawan, ahli kuliner Indonesia dll. di dunia internasional,” tutur Sri Edi Swasono.

Nasionalisme dan patriotisme menyusut

Sayangnya, Sri Edi Swasono menilai saat ini yang menjadi pembicaraan tentang menyusutnya nasionalisme dan patriotisme Indonesia. Integrasi dan kohesi nasional terkoyak. Bhinneka Tunggal Ika – Tan Hana Dharma Mangrwa tak sepenuhnya dilaksanakan dengan penuh ketaatan. Berbagai disintegrasi nasional terjadi oleh berbagai sebab musabab yang dapat dijelaskan, serta memerlukan solusi-solusi kedaruratan. Bahkan embrio nasionalisme sebagai tuahnya Mpu Tantular “Tan Hana Dharma Mangrwa” (tidak ada kebaktian yang mendua)---artinya tidak ada loyalitas ganda kecuali pada satu Ibu Pertiwi---telah dicemari dengan paham menyeleweng tentang dwi-kewarganegaraan.

Padahal jelasnya, Indonesia pada dasarnya tidak mengenal loyalitas ganda, hanya mengenal loyalitas tunggal kepada Ibu Pertiwi. Inilah nasionalisme Indonesia. Tan Hana Dharma Mangrwa tertulis di bawah logo LEMHANNAS atas permintaan Presiden Soekarno, berarti merupakan perintah skral dari Presiden pertama RI itu.

“Lebih lanjut saat ini modernisasi sering diartikan sebagai Westernisasi, bahkan pula kadang-kadang diartikan sebagai ‘eksklusivisasi parochial’ yang justru mengutuk modernisme yang mendekatkan pada puritanisme suicidal. Modernisasi seharusnya diartikan sebagai memantapkan ke-Indonesiaan,” ungkapnya.