DEMI PERLINDUNGAN HAM, KANWIL KEMENHAM TEMUI KORBAN, KELUARGA DAN PENGACARA DI UPTD PPA BANDUNG

Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat (Kanwil Kemenham Jabar) melakukan koordinasi dan pendalaman keterangan korban terkait dugaan tindak pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Pertemuan yang dihadiri oleh korban, keluarga korban, dan kuasa hukum ini berlangsung di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung pada Selasa, 29 April 2025.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas dugaan peristiwa pelecehan seksual yang terjadi pada 17 Maret 2025 terhadap salah satu keluarga pasien yang sedang menjalani pengobatan di RSHS Bandung.

Kepala Kantor Wilayah Kemenham Jawa Barat, Hasbullah Fudail, menegaskan pihaknya memiliki tugas dan fungsi untuk meminimalisasi potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa ini, termasuk potensi pelanggaran hak asasi manusia bagi masyarakat dan keluarga pasien yang menjalani pengobatan di rumah sakit, khususnya di RSHS Bandung.

"Sebagai Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hak asasi manusia, kami terpanggil untuk memastikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Jawa Barat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," ujar Hasbullah Fudail. Beliau menambahkan bahwa hak atas rasa aman, perlindungan diri, kehormatan dan martabat, keadilan hukum, serta pelayanan kesehatan yang baik merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.

Dalam pertemuan tersebut, Tim dari Kanwil Kemenham Jabar menyampaikan maksud dan tujuan untuk menggali kebutuhan serta harapan korban dan keluarganya. Koordinasi dan audiensi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif sebagai dasar penyusunan rekomendasi yang solutif dan nyata.

Kepala UPTD PPA Kota Bandung, Mytha, menyambut baik koordinasi ini dan menjelaskan bahwa salah satu tugas pokok UPTD PPA adalah memberikan pelayanan pengelolaan kasus, mediasi, dan pendampingan dalam berbagai tahapan, termasuk pendampingan kepada korban dalam proses hukum dan pemeriksaan kesehatan.

Para korban menyampaikan harapan terkait penanganan kasus, perlindungan keluarga, serta kebutuhan keberlangsungan hidup seperti kesempatan bekerja dan akses fasilitas kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Kemenham Jabar, Hasbullah Fudail, menyatakan bahwa seluruh informasi, keterangan, saran, harapan, dan masukan dari korban dan keluarga akan menjadi perhatian utama dan akan dituangkan dalam rekomendasi terbuka maupun tertutup. Rekomendasi ini akan disampaikan kepada pihak-pihak berwenang. Lebih lanjut, pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap implementasi rekomendasi tersebut dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM RI.