Dia Anak Lelakiku - Bagian 2: Meja Hijau dan Bayang-Bayang Ketidakadilan Prosedural

Oleh Nolis Miawati, S.Pd, Gr.

(Seorang Ibu yang Menemani Perjalanan Sunyi)

Sambungan dari Bagian 1 : Badai di Balik Kebingungan Seorang Hafiz

Di Bagian 1, kita memahami bagaimana Raka, seorang Hafiz yang cerdas dengan Spektrum Autisme, terperosok ke dalam krisis setelah tindakannya yang didorong oleh isolasi, bullying, dan peniruan konten digital yang tidak difilter. Insiden di dunia nyata itu, yang ia lakukan tanpa pemahaman dasar sebab-akibat, kini telah membawanya ke puncak konflik terberat:

berhadapan dengan hukum.

Pintu ruang sidang selalu terasa dingin. Bau antiseptik dan kayu tua bercampur dengan ketegangan yang menyesakkan. Bagi saya, ruang itu adalah tempat di mana semua kontradiksi hidup Raka terekspos tanpa belas kasihan, meskipun pada teorinya tertutup bagi umum. Tapi Aib tetaplah aib, bagaimanapun rapatnya kami menutup semuanya, pada akhirnya semua terkuak dengan jelas. Dan, kekalahan pertama kami datang bahkan sebelum kami melangkahkan kaki di dalamnya.

Interpretasi Kaku di Hadapan Palu Hukum

Ketika kasus Raka mulai disidangkan, saya segera menyadari bahwa sistem hukum kita, meskipun bertujuan adil, tidak dirancang untuk memahami neurodiversitas. Saya seorang Ibu yang buta tentang hukum, yang saya tahu bahwa peradilan anak berbeda dari peradilan dewasa. Tujuannya adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan penghukuman.

Hilangnya Kesempatan : Sidang Pertama yang Terlewat

Peristiwa menjelang sidang pertama adalah pukulan telak yang membuat kami langsung merasa terintimidasi oleh sistem. Kami sudah menyewa pengacara, menyerahkan semua dokumen diagnosis, dan menyiapkan diri untuk kesaksian yang akan menjelaskan kompleksitas Raka.

Namun, hari itu tiba.

Kami seharusnya hadir pada pukul 10.00. Saya sudah menyiapkan baju terbaik Raka, membawakan fidget toy untuk meredakan kecemasannya, dan memegang surat ringkasan neurologis yang akan menjadi inti pembelaan.

Pukul 07.00, seperti biasa kami berangkat ke tempat aktivitas mengajar kami masing-masing. Saya yang keseharian bergelut dengan anak-anak usia dini di sebuah Taman Kanak-kanak. Dan Ayah Raka mengajar di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di tempat kami tinggal. Ya...kami seorang pendidik, dan kami dihadapkan dengan ujian bahkan musibah terberat kami dari “Anak Lelaki” kami yang masih duduk di bangku sekolah.

"Bu, dimana? Pulang...Hari ini sidang pertama Raka." Pukul 12.00 Ayah Raka bertanya melalui sambungan WA.

Sekujur tubuh saya meremang, ada rasa yang tiba-tiba ingin meledak. Tanpa memperdulikan cuaca yang saat itu sudah turun hujan, saya langsung pulang dengan diantar Ojeg.

Pukul 14.30, kami tiba di Pengadilan Negeri.

Pengacara kami menghampiri, suaranya dipenuhi rasa malu dan panik.

"Bu, saya minta maaf. Sidang pertama sudah selesai dilaksanakan."

Jantung saya mencelos. "Selesai? Maksud Bapak? Kami tidak diberi tahu jadwal pastinya! Bahkan kemarin Bapak bilang jadwal belum keluar!"

Pengacara kami hanya bisa meminta maaf berulang kali, mengakui kelalaiannya. Ia mengatakan ia lupa menginformasikan kami mengenai jadwal yang sudah ditetapkan. Waktu itu, di mata hukum, sudah ada due process yang berjalan, dan kami, pihak yang paling berkepentingan, justru absen total. Kami hadir terlambat, setelah palu hakim sudah diketuk, dan sidang, yang seharusnya menjadi kesempatan pertama kami memasukkan konteks neurodiversitas Raka, telah ditutup tanpa kesaksian kami.

“Disidang selanjutnya, Ibu dan Bapak kami tunggu, semoga tidak terlewat lagi.”

Seketika, kami kehilangan kesempatan emas. Kami tidak bisa memberikan kesaksian yang meringankan. Keraguan dan rasa dikhianati oleh sistem procedural itu menjadi beban tambahan yang harus saya pikul.

Tindakan vs. Niat

Jaksa penuntut berfokus pada Tindakan yang dilakukan Raka dan Dampak Nyata yang diderita oleh korban, yang merupakan fokus utama dari pasal-pasal penganiayaan, tipu daya dan muslihat serta pencabulan. Tindakannya digambarkan secara eksplisit, tanpa konteks, membuatnya terdengar seperti kejahatan yang direncanakan.

Namun, kami, pengacara dan saya berjuang untuk memasukkan elemen Niat dan Fungsi Kognitif Raka ke dalam pertimbangan.

•          Pernyataan yang Membingungkan : Saat diinterogasi atau ditanyai di sidang, Raka kesulitan merangkai narasi emosional. Ia mungkin menjawab dengan fakta yang tidak relevan, karena ia kesulitan mengakses memori yang mengandung trauma atau rasa bersalah. Perilaku ini, yang merupakan tanda kekacauan fungsi eksekutif dan kecemasan pada ABK, ditafsirkan oleh sistem sebagai sikap dingin, tidak adanya penyesalan, atau bahkan manipulasi.

•          Argumentasi Agama yang Menyesatkan : Pihak lawan sering menggunakan kecerdasan agama Raka untuk menyerang. "Bagaimana mungkin seorang Hafiz yang tahu Haram dan Halal melakukan kejahatan ini? Ia tahu benar dan salah!" Mereka gagal memahami bahwa ilmu kognitif teoretis (seperti menghafal Al-Qur'an dan mengetahui hukum fikih) adalah fungsi yang berbeda dari empati afektif dan pemahaman sebab-akibat sosial-emosional yang gagal pada Raka.

•          Ketiadaan Theory of Mind di Pengadilan : Kami menjelaskan bahwa Raka, pada saat insiden, tidak memiliki Theory of Mind yang memadai untuk memahami perspektif korban. Ia tidak mampu secara otomatis memproses trauma yang ia timbulkan. Ini adalah dasar dari kebingungannya. Namun, bagi hukum, tidak mengerti penderitaan korban sering disamakan dengan kekejaman.

Di sidang-sidang berikutnya, kami harus bekerja ekstra keras. Kami mengajukan permohonan kepada Pengacara agar kesaksian ahli psikolog kami diizinkan masuk. Namun, ruang gerak kami sangat dibatasi oleh prosedur hukum dan resistensi dari pihak JPU.

Hasil Psikologi yang Membingungkan (Serangan Balik Sistem)

Di tengah upaya kami menyajikan bukti diagnosis Autisme Raka, pihak JPU dan kuasa hukum korban mengajukan hasil tes psikologi yang dilakukan oleh ahli yang mereka tunjuk. Hasilnya sangat membingungkan dan kontradiktif dengan diagnosis neurologis yang kami miliki.

Hasil tes tersebut secara mengejutkan menyatakan bahwa : Raka dinyatakan normal dan sanggup mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang sudah dilakukannya.

Ahli yang ditunjuk kejaksaan berargumen bahwa kecerdasan akademik Raka, kemampuannya menghafal Al-Qur'an, dan penampilannya yang rapi saat sidang, adalah bukti bahwa ia mampu membedakan benar dan salah secara moral.

Namun, bagi ahli kejaksaan, kegagalan fungsi eksekutif ini dianggap sebagai defisit karakter atau ketidakmauan untuk mengendalikan diri, bukan sebuah disfungsi neurologis yang nyata. Mereka menuduh Raka "memilih" untuk malas atau "memilih" untuk tidak patuh, padahal otaknya memang kesulitan memproses instruksi berantai tersebut.

Mereka tidak tahu bahwa di rumah, Raka masih seperti anak kecil dalam banyak hal mendasar. Ia belum mampu mengurus dirinya sendiri dengan baik. Hingga hari ini, saya masih harus membantunya memakai pakaian karena koordinasi motorik halusnya sering kali gagal saat menghadapi kancing atau resleting yang rumit.

Ia belum mampu merapikan alat-alat pribadinya; jika tidak diarahkan, sikat giginya bisa berada di atas kasur dan bukunya berserakan di lantai kamar mandi. Bahkan untuk mempersiapkan sesuatu yang sederhana, seperti menyiapkan tas sekolah atau perlengkapan salat, ia sering kali mengalami blank atau kebingungan total. Ia tidak mampu menyusun urutan tugas (sequencing) secara mandiri.

Narasi ini sangat berbahaya. Hasil tes itu seolah menjadi pembenaran bagi sistem hukum untuk mengabaikan diagnosis ABK yang kami miliki. Mereka kini memiliki kuat untuk berargumen:

"Kami sudah menguji. Anak ini normal. Ini murni kejahatan."

Pembelaan Ibu yang Gagal Total

Inilah bagian yang paling menghancurkan hati saya. Saya tahu bahwa kesaksian ibu secara emosional adalah satu-satunya cara untuk memanusiakan Raka di hadapan hasil tes yang kaku itu. Saya ingin berdiri di depan majelis dan berkata: "Anda tidak menguji trauma isolasinya! Anda hanya menguji IQ-nya!"

Namun, saya sama sekali tidak diberikan kesempatan berbicara.

Saya tidak diizinkan memberikan pembelaan emosional secara langsung. Saya diperbolehkan memberikan permohonan, dan itu pun hanya permohonan untuk keringanan hukuman bagi Raka. Itu saja.

Saya melihat Raka di kursi terdakwa. Ia tertunduk amat sangat tertunduk, stimming-nya semakin intens. Ia bingung. Ia tahu ia tidak berbohong, Ia merasa tertekan oleh tatapan orang-orang, tetapi sistem mengatakan ia normal. Ia tahu ia menyesal, tetapi sistem mengatakan ia mampu merencanakan, dan sistem juga menganggapnya sebagai "remaja normal yang sedang gelisah karena bersalah. Saya hanya bisa menatapnya dari jauh, air mata saya mengalir tanpa suara, merasa gagal sebagai "penerjemah" jiwanya yang kini terkunci rapat oleh palu hakim dan hasil tes yang bias.

Argumentasi Ilmiah Melawan Dua Narasi

Karena pembelaan emosional terhambat dan narasi kami diserang oleh hasil tes yang kontradiktif, kami terpaksa bergantung sepenuhnya pada fakta dan data ilmiah dari pengacara kami, yang kini harus berjuang melawan dua narasi : narasi hukum yang kaku dan narasi psikologis yang menyesatkan.

Tanggung Jawab yang Adil: Menuntut Rehabilitasi

Kami menyampaikan tuntutan pertimbangan putusan. Melalui Pengacara, saya memohon agar pengadilan memilih Keadilan Adapti, yang mengutamakan diagnosis awal kami, bukan hasil tes yang bias.

Di persidangan terakhir yaitu sidang Putusan, tanggung jawab itu harus diterjemahkan menjadi Rehabilitasi, Bukan Penjara.

Kami menuntut agar putusan hakim bukan berupa kurungan di lembaga pemasyarakatan remaja, yang akan menjadi neraka sensorik dan pasti memicu ledakan psikotik pada dirinya, melainkan:

1.      Terapi Intensif dan Khusus : Untuk melatih Theory of Mind, self-regulation, dan konseling seksual yang disesuaikan untuk ABK.

2.      Layanan Komunitas dan Kontribusi Positif : Hukuman harus berupa kerja pelayanan yang dapat ia pahami manfaatnya, seperti menggunakan kecerdasan akademiknya untuk membantu orang lain (misalnya mengajar mengaji), sehingga ia membangun rasa nilai diri melalui cara yang positif dan terstruktur.

3.      Lingkungan Pendampingan yang Terstruktur : Pendampingan dari psikolog forensik dan spesialis ABK yang memastikan Raka tidak lagi mencari pelarian di konten berbahaya

Saya tetap memegang teguh pesan: "Berani berbuat harus berani bertanggung jawab." Tanggung jawab Raka harus melalui perbaikan, pemahaman, dan terapi. Kami hanya bisa menunggu. Menunggu keputusan yang akan menentukan apakah sistem hukum kita mampu melihat melampaui label "pelaku" dan melihat Dia Anak Lelakiku.

Kisah Raka di persimpangan hukum dan neurodiversitas adalah ujian bagi sistem peradilan kita : Apakah hukum kita hanya menghukum perilaku, atau apakah ia memiliki kapasitas untuk mengadili hati dan fungsi otak?

Pesan saya tetap satu : "Berani berbuat harus berani bertanggung jawab." Namun, Raka hanya bisa bertanggung jawab jika ia diberikan alat untuk memahami apa yang telah ia lakukan. Kami menunggu dengan napas tertahan, berharap hukum memiliki mata yang lebih jernih untuk melihat anak lelaki saya yang cerdas namun rapuh ini.

Bersambung ke Bagian 3: Palu Hakim dan Awal dari Tanggung Jawab yang Panjang