DIALOG PEKERJA PT. DANBI INTERNASIONAL DENGAN BIDANG HAM JAWA BARAT

KAB. GARUT – Bidang HAM Jawa Barat lakukan kunjungan terhadap pekerja yang berada di lokasi PT. Danbi Internasional menindaklanjuti berita viral di media sosial terkait permasalahan pada PT. Danbi International.

Tim Bidang HAM melakukan wawancara kepada perwakilan serikat pekerja yang ada di tempat yaitu Serikat SPSI, Serikat SBMG KASBI, dan Serikat SPG. Pernyataan Serikat SPSI menjelaskan bahwa sebelum adanya penyegelan pabrik memang benar telah dilakukan kesepakatan pertama terkait jam kerja yang pada saat itu Serikat SPSI menyetujui kesepakatan tersebut sedangkan 2 serikat lain menolaknya. Pada intinya jam kerja dilakukan selama 5 jam.

Selanjutnya pada bulan September perusahaan mengajukan lagi kesepakatan bersama yang pada intinya dilakukan penyesuaian jam kerja kembali dikarenakan kurangnya order. Mempertimbangkan kesepakatan tersebut kami dari serikat SPSI tidak dapat menerimanya karena berdampak ke upah yang kami terima. Kami tidak mempermasalahkan penyesuaian jam kerjanya tapi mempermasalahkan upah kerja yang kami terima. Menurut kami PT. Danbi International telah melakukan pelanggaran yaitu membayar pekerjanya lebih rendah dari UMK yakni 2.186.000, yang sebelumnya dengan penyesuaian jam kerja menjadi 5 jam yaitu 1.500.000.

Setelah mendengarkan penjelasan dari serikat pekerja, Kabid HAM Hasbullah Fudail menyampaikan penjelasan bahwa kedatangan tim ke PT. Danbi International untuk memverifikasi berita viral dan mendengarkan aspirasi pihak-pihak yang terlibat. Salah satu yang banyak diberitakan yakni tentang pailit, namun setelah datang berkoordinasi dengan Disnakertrans Kabupaten Garut perusahaan belum dapat dikatakan pailit karena masih beberapa tahapan lagi bisa dikatakan pailit.

Kedatangan kami hanya ingin berdialog, serta mengumpulkan informasi bahan-bahan apa yang bisa kami dapatkan untuk menjadi rekomendasi pertimbangan keputusan dari pusat. Karena pengambilan keputusan kan di pusat, tiba-tiba harus sementara ditutup sedangkan teman-teman pemerintah daerah bahkan tidak tahu, bukan di sini diambil keputusannya terkait penutupan sementara pabrik. Kami juga akan ke Pemda untuk berkolaborasi terkait apa yang bisa dicarikan solusi dan dikomunikasikan ke berbagai pihak. Kita tidak bisa dalam kapasitas untuk mempenetrasi keputusan, kami hanya memberi rekomendasi sesuai apa yang terjadi di lapangan untuk menjadi pertimbangan pengambilan keputusan di pusat.

Pak Andri dari serikat SPSI menyampaikan bahwa hak-hak pekerja yang hari ini terenggut adalah pertama, kewajiban perusahaan terhadap pekerja belum diselesaikan. Yang kedua, BPJS yang sampai saat ini menunggak harus terselesaikan, dan penghitungan masa kerja terkait pesangon hari ini tidak dinyatakan kita sebagai karyawan ter PHK. Lalu yang menjadi aspirasi kami, kami minta untuk dijadikan rekomendasi terkait pesangon 1%, secepatnya sebelum tanggal 27 harus diselesaikan BPJS-nya dan hak-hak karyawan secara keseluruhan ini harus segera diselesaikan karena dimungkinkan ketidakjelasan keberadaan pimpinan tertinggi PT. Danbi.

Menanggapi pernyataan tersebut Hasbullah Fudail menjelaskan bahwa seperti yang sudah disampaikan kami dari Kementerian HAM, harus melihat secara komprehensif masalahnya karena semua juga sudah punya tusi masing-masing ada ketenagakerjaan, perindustrian dan BPJS. Berbagai masukan dari rekan-rekan sekalian akan dimasukkan dalam data-data untuk direkomendasikan ke pusat. Sebagai informasi kebanyakan pekerja pada PT. Danbi merupakan perempuan dan hampir 42%-nya sudah single parent.