Guru Kembali Dicaci!

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Ketua PB PGRI Dan Ketua FKKS 69 Jawa Barat/KACI)

Sudah seminggu Saya perhatikan diskusi terkait cacian seorang oknum orangtua siswa di Garut pada profesi guru. Pantaslah dalam UURI No 14 Tahun 2005 ada Pasal 39 ayat 1 dinyatakan “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas”. Mulai dari Kemdikbud sampai satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan pada para guru.

Faktanya apakah guru benar-benar terlindungi? Nampaknya perlindungan kepada para guru masih belum maksimal. Realitas di lapangan pendidikian banyak terjadi penyerangan kepada para guru. Baik secara fisik, phsikis maupun secara maya dalam media sosial. Pekan ini dunia medsos dan dunia organisasi profesi guru di Jawa Barat membahas adanya pencaci guru.

Bila guru dicaci karena melakukan kesalahan dan tindakan yang sangat tak pantas, wajar dan alami, publik akan mengkritisi. Namun bila guru tidak masuk kelas dan tidak tatap muka dengan anak didik saat wabah Covid-19 tidak bisa disalahkan apalagi dicaci dan dihinakan. Dalam jejaring medsos Sang Oknum pencaci guru mencaci dengan bahasa Sunda, ---bila dibahasa Indonesiakan maka berdiksi, “Guru Manusia Goblok Yang Tidak bekerja Tetapi Mendapatkan Gaji, Sebaiknya Guru Tidak Digaji Karena Tidak bekerja”.

Guru memang profesi yang tak aman dari caci maki bahkan penganiayaan. Fakta membuktikan lebih sadis lagi, sejumlah guru dibunuh anak didik. Sejumlah orangtua memukuli guru bahkan ada yang menodongkan senjata. Beberapa guru terbunuh, dilukai dan dihinakan di depan publik sering terjadi. Dunia pendidikan kita belum aman 100 persen dan belum “ramah” guru. UURI No 14 Tahun 2005 sudah memprediksi bahwa nasib profesi guru dalam bahaya. Maka pasal perlindungan muncul.

Dalam UURI No 14 Tahun 2005, pasal 39 ayat 3 dijelaskan bahwa “Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain”. Bahkan di pasal ini dituliskan perlakukan diskriminatif pun bisa muncul dari birokrasi. Sungguh guru rawan dari diskriminasi, caci maki dan kekerasan.

Lebih parah lagi bila diskriminasi faktanya lebih banyak menimpa guru honorer. Bukankah Ahmad Budi Cahyono yang dibunuh adalah guru honoerer? Bukankah Agung Aditya Saputra adalah guru honorer Kota Sukabumi yang muncrat darahnya di sekolah karena dianiaya muridnya? Bukankah Aop Saopudin pun adalah guru honorer di Majalengka yang dihinakan orangtua muridnya? Plus sejumlah guru PNS pun tidak sedikit yang mendapatkan penganiayaan. Termasuk Saya sebagai penulis pernah diserang sejumlah preman. Preman yang menyerang Saya saat ini sudah tiada. Ia sudah wafat, mungkin dipanggil Tuhan karena terlalu kasar pada para guru.

Pengamat pendidikan dan widyaiswara LPMP Jawa Barat Dr. H. Tatang Sunendar mengatakan, “Tidak sepantasnya guru dirisak dengan ungkapan kurang pantas karena kondisi pandemi covid-19 bukan dibuat dan dirancang guru. Dede Iskandar (oknum orangtua pencaci guru) juga secara subtantif ada benarnya, cuma caranya salah. Ini menunjukkan lemahnya sosialisasi dunia pendidikan kita, sehingga pemahaman masyarakat relatif kurang, akibatnya guru menjadi korban perisakan.”

Apa yang disampaikan Dr. Tatang memberi “kritik” pada semua pihak. Orangtua jangan lebay dan kasar, pemerintah pun wajib lebih intensif dan masif dalam mensosialisasikan segala program pendidikan pada masyarakat. Guru menjadi “korban” caci maki oknum di masyarakat saat ini adalah sebuah dinamika tak sehat yang lahir dari sejumlah faktor tak sehat pula. Sebaiknya kita semua waras dan sadar dalam memandang segala hal.

Terutama para guru, orangtua, birokrasi pendidikan dan pemerintah harus lebih ekstra dalam bekerja di layanan pendidikan. Dunia layanan pendidikan adalah dunia penuh tuntutan dan warna. Harta yang paling berharga di dunia ini ada dunia pendidikan. Ada di tangan para guru. Ada di satuan pendidikan. Ada di ruang kelas, yakni anak didik. Walu pun semua anak didik saat ini sedang PJJ/BDR atau daringan. Namun tetap terkoneksi dengan guru-gurunya.

Bila faktanya perlindungan terhadap guru tak sesuai harapan UURI No 14 Tahun 2005. Di mana pemerintah pusat tak sanggup melindungi guru. Pemerintah daerah sibuk mengurus politik dan bagi bagi proyek kekuasaan. Masyarakat tak peduli. Organisasi profesi guru tertidur dan ngantuk-ngantuk tak perhatian. Akhirnya tinggal di para kepala sekolah. Mampukah para kepala sekolah melindungi para guru dari segala hal yang membahayakannya?

Lebih menyedihkan lagi adalah bukan hanya guru yang dirisak. Bisa jadi ada oknum birokrasi penegak hukum yang memeras kepala sekolah. Mundurnya 64 kepala SMP ingin kembali menjadi guru adalah sebuah tragedi. Ada apa dengan dunia pendidikan kita. Sebaiknya hormati para guru. Semua makhluk manusia yang ada di muka bumi ini adalah murid para guru. Jangan jadi Malin Kundang! Waraslah, kita semua adalah anak dan murid para guru.