Guru Lolos PPPK Segera Beri NIP Dan SK!

BOGOR, beritadisdik.com – Pada hari ini Jumat  tanggal 21 Agustus puluhan guru mendatangi kampus SMAN 1 Parungpanjang Kabupaten Bogor untuk bertemu dengan Ketua Pengurus Besar PGRI. Kebetulan Kepala SMAN 1 Parungpanjang adalah Ketua Pengurus Besar PGRI. Mereka  mewakili para guru honorer yang lolos seleksi PPPK pada Februari 2019. Mereka awalnya berniat mengadu ke PB PGRI di Jakarta. Namun karena mereka mengetahui situasi sedang pandemik dan hal transportasi, akhirnya mereka mendatangi SMAN 1 Parungpanjang tempat tugas Ketua PB PGRI yang menjabat sebagai kepala sekolah.  

Menanggapi datangnya puluhan guru yang lolos PPPK dan menuntut pemerintah melalui PGRI ditanggapi Dudung secara positif. Ia mengatakan, “Sangat wajar mereka mengaspirasikan penderitaan menunggu NIP dan SK selama 18 bulan lebih. Ini satu derita panjang yang tidak hanya menyangkut perasaan para aparatur pendidik namun juga berdampak pada kesejahteraan mereka.” 

Sebagai Ketu PB PGRI Dudung berjanji akan meyalurkan aspirasi dan derita para honorer yang lolos PPPK pada sejumlah pihak yang bisa mempercepat proses pemberian SK dan NIP.

Dalam acara audiensi singkat sejumlah guru yang lolos PPPK bertanya dan mengaspirasikan nasib mereka yang buntu digantung terkatung-katung. Bahkan ada seorang guru SD bernama Mardiah  sejak Januari sampai Agustus ini tidak mendapatkan gaji karena dianggap sudah lolos PPPK. Padahal dari NIP dan SK PPPK belum turun juga. Derita tanpa gaji sejak Januari sampai Agustus dialaminya karena Ia dianggap akan mendapatkan gaji dari jalur ASN PPPK. Ia menyampaikan aspirasi pada Dudung sebagai Ketua PB PGRI disertai suara terisak mengekspresiakan deritanya. 

Bagi Dudung sebagai Ketua PB PGRI berjanji akan menyuarakan terus suara guru  dan akan menyalurkan aspirasi pada pihak pemerintah. Dudung mengatakan sangat sedih melihat mereka datang dengan penuh harapan segera terbitnya NIP dan SK. Bahkan saat audiensi di antara mereka ada yang membawa putra putrinya. Ini adalah “kode keras” pada pemerintah bahwa segera keluarkan Perpres agar NIP dan SK terbit. Bila tidak bagaimana nasib anak-anak mereka yang membutuhkan kesejahteraan untuk hidup layak. Lambatnya SK dan NIP PPPK sama dengan membuat derita ratusan ribu anak usia sekolah putra putri guru lolos PPPK sejumlah 51 ribuan.

Dalam kata penutupnya sebagai Ketua PB PGRI, Dudung Nurullah Koswara mengatakan, “Pemerintah segera beri mereka SK dan NIP sebelum tahun 2021, bila tidak maka pemerintah akan dianggap lalai dan dholim pada guru. Jasa mereka sudah sangat besar mewakili negara melayani anak didik, bahkan ada yang sampai belasan tahun. Waktu menunggu SK dan NIP 18 bulan lebih adalah waktu yang terlalu lama. Bukankah Presiden Jokowi senang dengan kerja cepat? Dudung meminta pada Jokowi segera perintahkan bawahannya selesaikan “kasus” molornya SK dan NIP bagi honorer yang lolos seleksi PPPK.  Dudung “menyindir” billa SK dan NIP PPPK keluar insyaalllah Covid-19  akan segera hilang.

“Ini masalah keberkahan negara,” pungkasnya!