Penulis: Hasbullah Fudail

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat meninjau TPA/TPPAS Sarimukti
Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat meninjau Tempat Pembuangan Akhir
(TPA)/Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Sarimukti yang
sedang viral atas dugaan pelanggaran
HAM.
Kanwil Kemenkumham
Jawa Barat diwakili Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Hasbullah Fudail, Kepala
Sub Bidang pemajuan HAM, Yuniarti Kurniasari dan staf pemajuan HAM, Rizki
Zulkarnaen bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Bagian Hukum
Sekda Kabupaten Bandung Barat melakukan dan meninjau langsung tempat pembuangan
akhir sampah Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat. Rombongan Tim diterima oleh Arief
Perdana Kepala UPTD PSTR Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ahmad
Rifai Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, dan Riswanto Koordinator Lapangan
TPA Sarimukti.
Kunjungan ini
dalam rangka menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal HAM, atas permasalahan
HAM di media elektornik berkaitan dengan isu pencemaran sungai akibat TPA
Sarimukti yang terdapat di Bandung Barat yang menimbulkan pencemaran berupa air
lindih berupa limbah cair yang masuk ke aliran sungai di Ciganas dan Cilimus
bertemu di Cimeta langsung ke sungai Citarum sehingga menimbulkan pencemaran
lingkungan hidup.
Menurut
koordinator lapangan TPA Sarimukti, Krismanto ketika tim melakukan peninjauan
lapangan bahwa sumber air lidi terjadi akibat longsor karena overload sampah.
Lahan yang ada kurang lebih 20 hektar kapasitas sampah hanya dua juta ton
tetapi saat ini jumlah volume sampah sudah mencapai 15 juta ton. Sehingga ketika
terjadi hujan besar maka potensi kemungkinan untuk terjadinya longsor dan
berbagai bencana alam sangat besar dan masuk ke area sungai.
Air lindi yang
keluar dari zona 4 dan zona 3 dengan total zona keseluruhan tempat penimbunan
sampah ada 4 area landfill. Karena curah hujan yang deras selama dua minggu
yang lalu menyebabkan timbunan sampah menutupi aliran sungai Ciganas sehingga
air lindi mengalir memasuki sungai tanpa melalui proses stabilisasi di kolam
yang sudah ada.
Awal ditempakannya
TPA tersebut di daerah Sarimukti kecamatan Cipatat dikarenakan lokasi tersebut
jauh dari pemukiman. Dengan ditempatkan TPA Sarimukti tersebut penduduk menjadi
mendapatkan mata pencaharian tetap, yang semula masyarakat tersebut bergantung
dari mengolah lahan petanian yang hasilnya tergantung dari musim. Selain itu
ada masyarakat pemulung sekitar 900 jiwa yang bergantung dari sampah TPA ini.
Beberapa data yang berhubungan dengan TPA Sarimukti luas 20 hektar, dengan
pekerja berstatus kontrak berjumlah 41 orang. Kewenanangan pengelolaan TPA ini
di bawah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat (UPTD) Unit Pelaksana
Teknis Daerah PSTR (Pengelolaan Sampah TPA/TPPAS Regional).
Hasil kunjungan
Tim menemukan adanya longsor timbunan sampah akibat kelebihan beban dan
sementara sudah dilakukan usaha untuk menormalkan alur air lindi menuju kolam
stabilisasi ditandai eskavator sementara membuat alur untuk mencengah air
lindih masuk ke sungai Ciganas. Untuk menambah daya tampung juga akan dilakukan
perluasan TPA.
Sementara untuk
proses pengolahan limbah air lindih dengan kapasitas 6,5 meter kubik perdetik
sampai netral untuk dialirkan ke sungai sudah berlangsung secara normal. Ada
kondisi kolam stabilisasi air limbah juga mengalami longsor sehingga
kapasitasnya bisa berkurang jika terjadi
hujan deras.
