Penulis: Dadan Supardan

Kakanwil Kemenham Jabar Membersamai Gubernur KDM dalam Pembebasan Ketua HMI FH Unisba di Polda Jawa Barat
BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, H. Dedi Mulyadi, S.H., M.M., pada Rabu (3/9/2025) memutuskan untuk membebaskan Ketua Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (Unisba), Adjie Zhyran Putra Zein. Adjie sebelumnya ditahan akibat kericuhan antara aparat kepolisian dan mahasiswa di sekitar kampus Unisba pada malam 1 September 2025.
Keputusan
pembebasan ini disampaikan langsung oleh Kang Dedi Mulyadi dalam dialog terbuka
bersama ratusan mahasiswa di halaman Gedung Sate. Aspirasi mahasiswa diterima
sebagai dasar langkah lanjutan. Setelah itu, proses eksekusi pembebasan
dilaksanakan di Markas Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta No.748, Gedebage,
Kota Bandung.
Dalam prosesi
pembebasan, Kang Dedi didampingi Kapolda Jawa Barat, Rudi Setiawan, S.I.K.,
S.H., M.H., serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa
Barat, Hasbullah Fudail, S.H., M.Si. dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. H.
Buky Wibawa, M.Si. Kehadiran Kakanwil Kemenham dimaksudkan untuk memastikan
bahwa langkah tersebut sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan prosedur
hukum yang berlaku.
Langkah ini
dipandang sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjaga ruang
demokrasi tanpa mengorbankan hak sipil masyarakat. Dedi Mulyadi menegaskan,
stabilitas politik tidak boleh dicapai dengan menutup ruang kritik mahasiswa.
Pembebasan juga menjadi sarana memperkuat komunikasi antara pemerintah dan
generasi muda.
Usai pembebasan,
Kakanwil Kemenham Jabar meninjau dapur umum Polda Jawa Barat yang beroperasi
selama enam hari pascakericuhan. Kegiatan ditutup dengan salat Asar berjamaah
bersama Kapolda Jawa Barat, dilanjutkan dengan pengajian dan pembacaan Yasin
sebagai doa untuk keselamatan serta kesejahteraan negeri.
Dengan demikian,
peristiwa ini bukan hanya menandai meredanya ketegangan pascakericuhan, tetapi
juga menegaskan pilihan pemerintah untuk mengedepankan jalur dialog ketimbang
tindakan represif.
