Kakanwil KemenHAM Kunjungi Warga Sentul City Terdampak Dugaan Pelanggaran HAM

Bogor – Perjuangan warga di Perumahan Sentul City, Kabupaten Bogor, dalam mencari keadilan dan ketenangan, kini mulai mendapatkan angin segar.

Konflik dengan pengembang, yakni PT Sentul City Tbk., Genting, dan Ciputra, terkait penolakan rencana pembuatan akses jalan umum yang dinilai tidak sesuai hukum, mulai mendapatkan perhatian serius dan diharapkan segera memperoleh solusi yang adil.

Di tengah konflik tersebut, terdapat indikasi kuat bahwa pihak pengembang sengaja mendompleng narasi proyek Jalan Jalur Puncak 2 sebagai justifikasi pembangunan. Narasi ini diduga digunakan untuk menyesatkan dan melegitimasi pembangunan jalan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, semata-mata demi kepentingan komersial pengembangan klaster baru Perumahan Citra. Rencana tersebut dilakukan secara sepihak dengan mengalihfungsikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta berpotensi membabat sekitar 1.800 pohon berusia puluhan tahun, yang kemudian memicu sengketa serius dan perlawanan warga VePaSaMo.

Warga VePaSaMo (Cluster Venesia, Pasadena, Sakura, dan Mountain View) Bersatu di Sentul City, RW 05, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, kompak menolak pengambilalihan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk pembangunan jalan atau perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara geografis, lokasi pemukiman warga RW 05 Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, hanya berjarak tidak lebih dari 3 kilometer dari kediaman Presiden Republik Indonesia ke-8, Bapak Prabowo Subianto, yang berada di Desa Bojongkoneng. Kedekatan wilayah ini menjadikan persoalan yang dialami warga RW05 sebagai isu strategis dengan dimensi perhatian nasional.

Aduan warga VePaSaMo langsung ditindaklanjuti oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM atau KemenHAM). Melalui Hasbullah Fudail, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat (Kakanwil), disampaikan bahwa pihaknya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri HAM.

Kementerian yang dipimpin oleh Natalius Pigai tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berpihak kepada masyarakat.

Dalam proses perjuangan tersebut, warga RW05 juga mencatat sejumlah peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan diduga dilakukan oleh pihak pengembang. Pada 7 September 2024, dilakukan pekerjaan penggalian atas instruksi pengembang untuk rencana pelebaran jalan umum yang melintasi area pemukiman RW05 tanpa izin RT/RW05. Pada 12 September 2024, dilakukan survei lahan di area RTH Taman Venesia Selatan oleh pihak Sentul City untuk tujuan serupa, kembali tanpa izin RT/RW05.

Selanjutnya, pada 13 September 2024 serta pemasangan lanjutan pada 26 Oktober 2024, dilakukan pemasangan patok-patok bambu dan beton untuk tujuan pelebaran jalan umum tanpa persetujuan RT/RW05. Pada 1 Oktober 2024, terjadi kedatangan tiga orang yang didampingi anggota TNI berseragam lengkap yang memaksa masuk ke dalam kawasan cluster perumahan tanpa izin RT/RW05. Kemudian pada 22 Oktober 2024, PT Sentul City mengirimkan sepuluh orang ke wilayah RW05 dengan dalih melakukan pengukuran aset tanpa izin RT/RW05. Puncaknya, pada 28 Oktober 2024, PT Sentul City kembali mengirimkan sekitar dua puluh orang ke wilayah RW05 dan memaksa melakukan pengukuran disertai intimidasi dengan intonasi suara tinggi terhadap warga dan pengurus RW05. Rangkaian peristiwa tersebut menjadi dasar kuat dugaan pelanggaran HAM yang kini tengah diperjuangkan warga melalui jalur konstitusional.

Hasbullah menyoroti bahwa apabila praktik tersebut terus dibiarkan, maka akan memicu berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satunya adalah meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor.

“Jangan sampai seperti yang terjadi di Sumatra. Apa yang hari ini terjadi merupakan simbol perusakan. Faktor utamanya adalah ulah manusia akibat kerusakan ekosistem dan lingkungan. Mari kita berdiri dan rapatkan barisan,” tegasnya saat meninjau dan berdialog dengan warga di lokasi, Jumat (26/12/2025) pagi.

Menurutnya, kerusakan ekosistem lingkungan akan menghilangkan daya dukung dan daya tampung kawasan hulu dalam meredam curah hujan tinggi. Hilangnya tutupan hutan berarti hilangnya fungsi ruang terbuka hijau sebagai pengendali daur air kawasan melalui proses hidrologis seperti intersepsi, infiltrasi, evapotranspirasi, serta pengendalian erosi dan limpasan permukaan yang pada akhirnya memicu erosi masif dan longsor, sebagai cikal bakal banjir bandang. Padahal, RTH atau hutan di wilayah tersebut berperan vital sebagai penyangga hidrologis.

Vegetasi RTH yang rimbun diibaratkan sebagai spons raksasa yang mampu menyerap air hujan ke dalam tanah dan menahannya agar tidak langsung mengalir ke sungai. Ketika tanah tidak lagi dipertahankan tutupan vegetasinya, akar mudah tererosi dan risiko luapan banjir pun semakin besar. Hilangnya RTH atau hutan di kawasan hulu berarti hilangnya sabuk pengaman alami bagi wilayah di bawahnya.

Kerusakan lingkungan tersebut menjadikan kawasan ini ibarat menyimpan bom waktu bencana. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi mendatangkan petaka di masa mendatang.

Ia menegaskan bahwa seluruh pihak harus menegakkan aturan tata ruang berbasis mitigasi bencana. Setiap rencana pembangunan tidak boleh mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Bahkan, momen ini diharapkan menjadi titik balik untuk bergerak menuju keseimbangan baru, di mana keselamatan masyarakat terlindungi dengan tetap menjaga kelestarian alam.

“Oleh karena adanya atensi dari pimpinan di Kementerian, terutama dalam menjalankan Asta Cita Presiden, kami hadir di tengah-tengah masyarakat dan selanjutnya akan bertemu semua pihak terkait, mulai dari pengembang hingga instansi terkait untuk menindaklanjuti persoalan ini,” tambahnya.

“Apalagi KDM (Kang Dedi Mulyadi), Gubernur Jawa Barat, sangat konsen terhadap isu lingkungan. Bahkan KDM tidak akan setuju jika kawasan ini dialihfungsikan. Saya yakin KDM akan membela mati-matian warga di sini,” tegasnya.

Sementara itu, kenyamanan lingkungan dalam arti standar tata ruang dan arsitektur bangunan di f

“Warga di sekitar perumahan kami terancam menjadi korban banjir dan longsor. Bahkan dampaknya bisa meluas hingga Jakarta dan sekitarnya karena kondisi lingkungan yang dapat dikatakan sengaja dirusak. Jangan main-main dengan nyawa manusia yang sewaktu-waktu bisa terjadi,” ungkap Dr. Julius Purnama, Wakil Ketua Persatuan Paguyuban Warga VePaSaMo.

Persoalan tersebut diharapkan segera mendapatkan kepastian hukum. Selain telah melalui proses mediasi dengan berbagai pihak, lokasi konflik ini juga berada sangat dekat dengan kediaman Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Lokasi tersebut dapat diakses dari pintu Tol Sentul Selatan menuju Babakan Madang ke arah Perumahan Sentul City. Dari kawasan perumahan tersebut, perjalanan dilanjutkan menuju Kampung Gombong, Desa Bojongkoneng. Mengikuti jalan utama, tidak sulit menemukan petunjuk arah menuju kediaman Presiden.

Ketua Persatuan Paguyuban Warga VePaSaMo, Indra Utama, menegaskan bahwa warga hanya menuntut pemenuhan hak asasi untuk menikmati tempat tinggal yang layak, aman, memenuhi standar kelayakan dan keselamatan bangunan, memiliki luas yang memadai, serta berada dalam lingkungan yang sehat dan tertata. Warga juga berhak mendapatkan perlindungan dari dampak negatif pembangunan serta dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Warga dengan tegas menolak kompensasi dalam bentuk apa pun.

Pasalnya, rencana pembangunan akses jalan tersebut berpotensi menebang sekitar 1.800 pohon, yang diyakini akan memicu dampak lingkungan serius.

“Kami sudah bersurat kepada Bapak Presiden, KPK, KDM, dan seluruh pihak terkait. Kami berharap mereka dapat turun langsung untuk melihat kondisi nyata yang terjadi di lapangan,” tutupnya. (*)