Kanwil HAM Jabar Kawal Penanganan Kasus Pembunuhan Satpam di Purwakarta, Pastikan Hak Korban Terpenuhi

Penulis: Dadan Supardan

Dibaca: 4 kali

Pertemuan dengan Pemda Purwakarta dan Jajaran

PURWAKARTA, 31 Juli 2026–Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil HAM) Jawa Barat terus mengawal penanganan kasus pembunuhan seorang petugas satuan pengamanan (satpam) di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Pada 30 s/d 31 Juli 2026, Kanwil HAM Jabar melakukan pertemuan dan audiensi dengan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Disnaker, Dinsos, Bagian Hukum, BUMN Perum Jasa Tirta (PJT) II, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwakarta, perusahaan penyedia jasa /Vendor outsorching jasa pengamanan( PT Raharja Putra Perkasa), serta Kepolisian Resor Purwakarta. Pantauan dilakukan sebagai bentuk kehadiran negara untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia dari korban dan keluarga korban.

“Koordinasi dengan Pemda Purwakarta, BPJS, serta perusahaan difokuskan pada percepatan pemenuhan hak-hak korban sebagai pekerja sekaligus memastikan keluarga korban memperoleh perlindungan dan pendampingan sebagaimana mestinya,” ujar Nurjaman, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kanwil HAM Jabar. Hasil koordinasi ini menunjukkan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Perum Jasa Tirta II bersama perusahaan penyedia jasa (PT RPP) telah memenuhi kewajiban ketenagakerjaan kepada korban, sementara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwakarta secara cepat memproses manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan yang menjadi hak ahli waris.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Bagian Hukum, pemerintah desa, dan pemerintah kecamatan yang bergerak cepat membantu keluarga korban melengkapi seluruh dokumen administrasi yang dipersyaratkan. Berkat kolaborasi tersebut, proses pengajuan hingga pencairan hak-hak korban dapat diselesaikan secara cepat.

“Informasi dari BPJS Purwakarta bahwa seluruh hak korban yang berasal dari kewajiban pemberi kerja maupun manfaat program BPJS Ketenagakerjaan telah selesai diproses dan diserahkan kepada keluarga korban dalam waktu yang cepat”ujar Nurjaman.

Dengan Polres Purwakarta, Tim Kanwil KemenHAM Jawa Barat berkoordinasi tentang perkembangan penanganan perkara sekaligus memberikan dukungan terhadap proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Saat ini sudah ada 20 (dua puluh) saksi yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Purwakarta.

“Kasus ini memiliki dimensi hak asasi manusia, Kanwil KemenHAM menilai penting untuk memastikan setiap tahapan proses penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel” ujar Nurjaman.

Kanwil HAM Jabar meyakini Polres Purwakarta telah dan akan terus bekerja secara profesional untuk memastikan penuntasan penanganan kasus ini sehingga bisa memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi keluarga korban. Kanwil HAM Jabar memahami bahwa penanganan kasus ini tidak hanya berorientasi pada aspek pidana, tetapi juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak korban dan keluarganya.

"Kami memberikan dukungan penuh terhadap proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Purwakarta. Di saat yang sama, kami memastikan bahwa hak-hak korban sebagai pekerja dan hak keluarga korban tetap menjadi perhatian utama. Negara harus hadir secara utuh, baik melalui penegakan hukum maupun melalui pemenuhan hak-hak korban sesuai prinsip-prinsip hak asasi manusia." ujar Nurjaman.

Dalam rangka memastikan kondisi keluarga korban, Tim Kanwil KemenHAM Jawa Barat juga turut mengunjungi kediaman keluarga korban. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyampaikan belasungkawa, memberikan dukungan moril, sekaligus memastikan keluarga memperoleh informasi mengenai hak-hak yang menjadi kewajibannya untuk dipenuhi oleh para pihak terkait. Lebih lanjut disampaikan bahwa percepatan penyaluran hak-hak korban merupakan hasil kerja sama yang patut diapresiasi dan menjadi contoh praktik baik dalam penanganan perkara yang berdampak pada aspek kemanusiaan.

"Kami mengapresiasi langkah cepat Perum Jasa Tirta II, perusahaan penyedia jasa, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwakarta, Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Bagian Hukum, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta seluruh pihak yang telah bersinergi. Kolaborasi ini membuktikan bahwa perlindungan hak asasi manusia tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan," ujar Nurjaman.

Kanwil KemenHAM Jawa Barat menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan penanganan perkara hingga proses hukum memperoleh kepastian. Sebagai instansi vertikal Kementerian Hak Asasi Manusia di daerah, Kanwil HAM Jawa Barat berkomitmen memastikan setiap korban pelanggaran hak memperoleh perlindungan, akses terhadap keadilan, serta pemenuhan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, badan usaha, penyelenggara jaminan sosial, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan penanganan kasus ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif bagi keluarga korban serta memperkuat komitmen bersama dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM) di Jawa Barat.