Penulis: Dadan Supardan

Pemantauan langsung pasca-aksi demonstrasi
BANDUNG - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Jawa Barat menurunkan tim untuk melakukan pemantauan langsung pasca-aksi demonstrasi yang berlangsung dari tanggal 28 Agustus hingga 2 September 2025. Pemantauan ini dilakukan di dua lokasi, yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung dan Universitas Islam Bandung (UNISBA).
Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk menggali informasi
terkait beredarnya kabar mengenai penangkapan para demonstran, serta
menindaklanjuti isu penyerangan Kampus UNISBA dan Universitas Pasundan (UNPAS)
oleh aparat TNI dan Polri. Dan memastikan pemenuhan P5HAM masa aksi, yang
dipimpin langsung oleh Kakanwil (hasbullah Fudail).
Saat mengunjungi LBH Bandung, tim Kanwil Kemenham Jabar
menerima informasi terkait pendampingan yang dilakukan oleh LBH Bandung kepada
sebagian masa Aksi yang masih berada di Polda untuk dilakukan pendampingan
Hukum.
Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), setiap individu
memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi sesuai dengan peraturan
yang ada. Apabila terjadi penangkapan, hak mereka untuk mendapatkan
pendampingan hukum harus dipenuhi. "Orang yang ditangkap sejak awal punya
hak untuk mendapatkan pendampingan," ucap Kakanwil. Kehadiran kuasa hukum
merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi, yang memastikan proses hukum
berjalan transparan dan adil sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.
Pemantauan yang dilakukan Tim Kanwil Kemenham Jabar berfokus pada pengumpulan informasi dan upaya verifikasi data dan fakta
dan memastikan prinsip P5HAM terpenuhi.
Setelah dari LBH Bandung, tim Kanwil Kemenham Jabar
berkoordinasi dengan Rektor UNISBA untuk meminta klarifikasi atas beredarnya
informasi penyerangan oleh aparat yang beredar di media sosial.
Rektor UNISBA memastikan bahwa tidak ada mahasiswa mereka
yang terlibat dalam tindakan anarkis. Hal ini sesuai dengan kesepakatan bahwa
demonstrasi dilakukan hingga pukul 17.00 WIB. Rektorat memastikan bahwa para
mahasiswanya tidak terlibat dalam pergerakan anarko yang disampaikan oleh Polda
Jabar dan telah mematuhi batasan waktu demonstrasi.
Tim Kanwil Kemenham Jabar akan terus memantau perkembangan
situasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan penanganan kasus
ini berjalan sesuai dengan prosedur dan menjunjung tinggi prinsip hak asasi
manusia.
Selain
itu Kanwil Kemenham Jabar akan melakukan koordinasi dan pemantauan ke Polda
Jabar dan Polrestabes Bandung untuk memastikan informasi yang beredar, serta
untuk memastikan pemenuhan Hak –Hak terlaksana.


