Penulis: Hasbullah Fudail

Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melaksanakan Koordinasi dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi
Menindaklanjuti
arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, R Andika Dwi
Prasetya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat, Andi Taletting
Langi hari ini Senin, 08 Mei 2023 mengutus Tim dari Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia
Hasbullah Fudail dan jajarannya untuk melaksanakan Koordinasi dengan Kepala
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi dan berbagai pemangku kepentingan terkait
Kasus Viral Dugaan Paksaan Kencan (Staycation) Tenaga Kerja Outsourcing Wanita
untuk Perpanjang Kontrak di Cikarang. Koordinasi bertempat di Ruang Kerja
Kepala Dinas Ketenagakerjaan di Komplek Perkantoran Pemda, Desa Sukamahi,
Cikarang Pusat, Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Kadisnaker
Kabupaten Bekasi, Edi Rochyadi didampingi Kabid Hubungan Industrial Nur Hidayah
menyambut baik kedatangan Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Barat. Menurut Kadisnaker Kabupaten Bekasi, Narasi berita terkait praktik
perpanjangan kontrak outsourcing dengan kencan di perusahaan-perusahaan wilayah
Cikarang Kabupaten Bekasi viral sejak 30 April 2023.
Ada dua perusahaan
yakni Epson dan Mikuni yang diviralkan telah didatangi oleh Tim Pengawasan
Gabungan yang terdiri dari Kemenakertrans, Disnakertrans Provinsi Jawa Barat,
Disnaker Kabupaten Cikarang dan DP3A tanggal 5 Mei 2023. Menurut Stakeholder
Perusahaan, proses perpanjangan kontrak menggunakan standar kriteria yang baku
berdasarkan penilaian secara berjenjang, dan juga tidak serta merta dilakukan
oleh HRD Perusahaan bahkan penilaian turut diambil dari pandangan rekan
kerjanya sendiri sehingga kecil kemungkinan praktek itu terjadi.
Perusahaan turut
melakukan investigasi internal dan tidak ditemukan bukti-bukti yang membenarkan
terkait narasi viral tersebut, seperti siapa pihak yang mengadu sebagai korban
secara resmi didukung dengan surat pernyataan langsung yang dibuat oleh
Perusahaan. Perusahaan mendorong Disnaker Kabupaten Bekasi untuk
menyelenggarakan press release sebagai bentuk pemulihan nama baik bagi pihak
perusahaan yang merasa terdampak dari viralnya narasi berita tersebut.
Menurut Kadisnaker
Kabupaten Bekasi, investigasi yang telah dilaksanakan oleh Polres Metro Bekasi
juga tidak ditemukan bukti-bukti dugaan pelanggaran hukum sesuai narasi
pemberitaan yang beredar dan viral di media sosial. Kabid Hubungan Industrial,
Nur Hidayah, menyampaikan adanya aduan baru terkait dugaan pelecehan seksual ke
Kepolisian dari seorang mantan karyawati (AD) outsourcing PT. IKEDA sebagai
Perusahaan penyedia karyawan outsourcing untuk PT. KAO. Polres Metro Bekasi
akan mengundang pelapor pada hari Rabu ini tanggal 10 Mei 2023 untuk dimintai
kesaksian, kemudian hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Polres Metro Bekasi
mengundang terlapor.
Untuk
menindaklanjuti dan mencengah berbagai kejadian ini, Jajaran Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi akan menggalakkan sosialisasi tentang hak-hak
pekerja perempuan, serta bekerja sama dengan DP3A dalam penyediaan Rumah
Perlindungan Pekerja Perempuan di wilayah Kabupaten Bekasi khususnya Cikarang.
Sementara Tim
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dipimpin Kepala Bidang HAM
Hasbullah Fudail menyarankan penerapan Bisnis dan HAM untuk mendorong para
Pelaku Usaha (Perusahaan) dalam menerapkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia di
lingkungan Kerjanya. Secara internal, karyawan akan merasa lebih nyaman bekerja
pada perusahaan yang komitmen pada HAM sehingga meningkatkan kinerja perusahaan
secara umum. Secara eksternal, dengan memastikan bahwa penerapan perlindungan
HAM juga turut diaplikasikan pihak ketiga yang bekerja sama seperti rantai
pasok dan distributor. Pada akhirnya, konsumen dapat menilai komitmen
perusahaan pada HAM, sehingga lingkungan usaha perusahaan bisa tercipta dengan
baik.
Perusahaan yang menghormati HAM pada dasarnya sedang membangun kepercayaan pasar di tingkat global dan melengkapi “Growing Respects for Human Rights” dengan Perspektif ISO 26000.

