Penulis: Dudung Nurullah Koswara

Pulang bawa helm
Oleh Dudung Nurullah Koswara
(Ketua Pengurus Besar PGRI)
Ini sebuah kisah
nyata dari 1001 kisah para kepala sekolah sebagai pimpinan di satuan
pendidikan. Seorang kepala sekolah di kabupaten A yang berasal dari SMA B punya
pengalaman menarik. Ia adalah kepala sekolah yang menurut para guru yang
dipimpinnya sangat baik dan perhatian. Demi melayani para guru, TU, penjaga
sekolah dan satpam Ia melakukan tindakan dramatis, sekaligus lucu.
Apa yang
dramatis dan lucu? Begini kisahnya. Suatu saat sekolah harus menggaji semua
karyawannya namun karena satu dan lain hal, uang untuk gaji belum ada. Persis
seperti saat ini uang BOPD SMA/SMK/SLB
belum cair bahkan mungkin cairnya bisa di bulan Desember. Hal ini bagi
guru honorer di jenjang SD/SMP sebagian terbiasa tiga bulan sekali. Repot kan?
Nah kepala
sekolah B karena tanggal gajian sudah tiba sementara uang untuk gajian belum
memenuhi untuk dibagikan. Apa yang dilakukan kepala sekolah B? Ia dengan gagah
berangkat naik motor keluar dari sekolah. Nampaknya Ia sedang berusaha mencari
“dana talangan”. Sungguh luar biasa bapak kepala sekolah ini. Berangkat dari
sekolah dengan gayanya naik motor. Namun saat pulang tinggal helm. Apa yang
terjadi?
Nampaknya motor
kesayangan “digadaikan” untuk mencari dana talangan demi menggaji karyawan di
sekolahnya. Kepala sekolah berangkat
gaya, pulang tinggal helm. Helm bersejarah!
Inikah sisi lain perjuangan para kepala
sekolah saat ada “ketidaklancaran” anggaran sekolah? Mungkin masih banyak kisah
kepala sekolah lain yang lebih tragis dan lucu. Namun kisah ini Saya terima
dari seorang guru yang bicara kepada Saya.
Andaikan Saya
menemukan kepala sekolah seperti di atas tentu Saya akan tersenyum bahkan tertawa terpingkal-pingkal. Mengapa tertawa? Karena beda jauh antara saat berangkat gagah, berjaket dan berkumis
tebal naik motor. Laki banget!
Namun saat pulang hanya bawa helm. Kalau kepala sekolah menenteng helm kan lucu.
Kalau nenteng laptop atau tas tidaklah mengapa.
Ini sebuah kisah di sekolah B di kabupaten A zaman doeloe.
Kepsek yang
berusaha “segala cara” demi kesejahteraan karyawan sekolahnya tentu baik. Dalam ajaran agama bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.
Bagaimana mungkin seorang kepala sekolah membayar gaji guru honorer
sementara keuangan sekolah dan anggaran
dari pemerintah belum cair. Gaji guru honorer diterima per triwulan itu biasa terjadi di sejumlah
sekolah dasar. Itulah derita guru honorer di negeri ini.
Nah kepala
sekolah B sangat memahami pesan ajaran agama yang mengatakan “Bayar pekerja sebelum keringatnya kering”. Ia tidak
menunggu tiga bulan untuk menggaji karyawan di sekolahnya. Ia berusaha mencari
dana talangan bahkan motor kesayangan yang setiap hari menemani berangkat kerja
pun digadaikan. Ia ingin karyawan
honorer tetap gajian tiap bulan. Urusan
perut tidak bisa menunggu tiga bulan.
Melihat fakta
kepala sekolah berangkat gaya dan pulang
tinggal helm sungguh pilu. Hal ini harus
dimengerti oleh pemerintah pusat dan daerah bahwa gaji karyawan ASN dan honorer sebaiknya
lancar tiap bulan. Sebaiknya tidak ada
lagi guru dan TU honorer yang bayaran tiap triwulan. Emang mereka bisa puasa
tiga bulan? Bukankah kebutuhan hidup itu harian dan mingguan sangat dibutuhkan.
TPG guru PNS
saja triwulan. BOS saja tidak tiap bulan. Kadang---terutama di sekolah jenjang
pendidikan dasar---derita triwulan ini sudah menjadi bagian dan langganan mereka. Bahkan konon katanya ada guru honorer tidak
mendapatkan gaji melebihi enam bulan. Bagaimana mereka makan? Mencari di luar
pekerjaannnya sebagai guru honorer? Inikah nasib guru honorer kita?
Dalam webinar
yang dihadiri Dirjen GTK dan dua Anggota DPR RI Saya katakan sebaiknya
kesejahteraan para guru lebih utama guru
TK, SD dan SMP. Mereka adalah guru jenjang pendidikan dasar yang lebih berat tugas dan tanggung jawabnya. Sebaiknya
lebih sejahtera. Bukankah pendidikan
karakter ditekankan di TK,SD dan SMP?
Pendidikan di jenjang menengah dan tinggi sudah lebih ke intelektualitas,
mereka sudah mulai dewasa. Lebih ringan mendidiknya.
Namun dari semua
dinamika pendidikan sebaiknya semua guru mulai dari pendidikan dasar dan
menengah tidak ada lagi yang gajian per triwulan. Setiap bulan lebih baik. Bahkan TPG guru sebaiknya tiap bulan, tepat
jumlah dan tepat waktu. Bukankah para
guru datang dan bekerja di sekolah malah tiap hari? Saat PJJ pun tiap saat menerima pengaduan
anak? Semoga negara ke depan bisa lebih hadir memahami jelimet finansial
para guru. Terutama guru honorer.