Penulis: Mahes Usama Al Haedar

Mahes Usama Al Haedar
Oleh Mahes Usama Al Haedar
PAPUA, 13 Oktober 2025 — Pembakaran gedung
SMP Negeri Kiwirok di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, oleh
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), bukan hanya peristiwa kriminal. Lebih dari
itu, peristiwa ini adalah tragedi psikologis bagi anak-anak Papua yang selama
ini belajar hidup di tengah ketakutan.
Sekolah adalah tempat anak-anak merasa
aman, tempat mereka bercita-cita menjadi guru, dokter, atau perawat. Namun bagi
anak-anak di Papua, rasa aman itu perlahan hilang. Sejak bangunan sekolah
mereka dibakar untuk pertama kalinya pada 2021, banyak siswa harus pindah jauh
ke Oksibil, ibu kota kabupaten, hanya untuk melanjutkan belajar. Kini, pada 13
Oktober 2025, api kembali melahap sisa bangunan sekolah lama itu — membakar
ulang kenangan dan harapan.
Menurut laporan Satgas Damai Cartenz,
sekitar tujuh orang bersenjata datang ke Desa Sopamikma dan membakar gedung tua
sekolah pada pagi hari. Tidak ada korban jiwa, tetapi luka emosional yang
ditinggalkan jauh lebih dalam.
“Menyerang sekolah adalah tindakan kejam,”
kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. “Fasilitas pendidikan adalah tempat
anak-anak Papua belajar dan membangun masa depan mereka.”
Namun bagi anak-anak Papua, kejamnya bukan
hanya karena api membakar tembok sekolah, melainkan karena rasa takut kini
menggantikan semangat belajar. Banyak anak menolak berangkat sekolah karena
khawatir kejadian serupa terulang. Mereka tumbuh dalam suasana was-was, di mana
suara helikopter, tembakan, atau api di kejauhan menjadi bagian dari rutinitas
harian.
Psikolog anak, seperti yang dikutip dari
hasil riset Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), menjelaskan bahwa
paparan kekerasan dan ketidakpastian berkepanjangan dapat menyebabkan trauma
mendalam pada anak-anak. Mereka bisa mengalami post-traumatic stress disorder
(PTSD), gejala seperti sulit tidur, mimpi buruk, menolak bersekolah, bahkan
kehilangan kepercayaan pada orang dewasa dan lembaga pendidikan.
Dalam konteks Papua, trauma ini tidak
hanya individual, tapi kolektif. Ketika satu sekolah dibakar, satu komunitas
kehilangan rasa percaya pada masa depan. Guru merasa tidak aman mengajar, orang
tua takut melepas anaknya, dan anak-anak tumbuh tanpa kepastian.
Komisi X DPR RI pun menegaskan bahwa
pemerintah harus segera membuka sekolah darurat dan layanan pemulihan
psikologis bagi anak-anak terdampak konflik. “Mereka bukan hanya butuh ruang
belajar, tapi juga ruang aman untuk memulihkan diri,” kata Wakil Ketua Komisi
X, Agustina Wilujeng Pramestuti.
Kejadian seperti di Kiwirok memperlihatkan
bahwa konflik bersenjata bukan hanya persoalan politik atau keamanan, tetapi
juga persoalan psikologi sosial. Setiap kali peluru ditembakkan atau sekolah
dibakar, ada ratusan anak yang kehilangan kepercayaan pada dunia. Dan
kehilangan itu, jika tidak dipulihkan, akan membekas sepanjang hidup mereka.
Pemerintah pusat dan daerah perlu
memprioritaskan pendekatan kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik di Papua.
Membangun sekolah baru tidak cukup; membangun kembali rasa aman jauh lebih
penting.
Guru dan relawan perlu dilatih untuk
memberikan pendampingan psikologis ringan (trauma healing), sementara aparat
menjamin perlindungan di sekitar wilayah belajar.
Karena pada akhirnya, pendidikan bukan
hanya soal gedung dan buku, tetapi tentang rasa aman dan keyakinan bahwa masa
depan masih layak diperjuangkan.
Dan di tanah Papua, setiap anak berhak
mendapatkan itu bukan rasa takut, bukan api, tetapi harapan.