KORUPSI DI TENGAH PANDEMI

Oleh IDRIS APANDI

(Pemerhati Masalah Sosial)

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia ternyata tidak membuat praktik korupsi berhenti. Dalam dua dua pekan terakhir publik dikejutkan oleh dua kasus korupsi yang diduga melibatkan menteri. Tanggal 25 November 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo beserta istri dan beberapa orang lainnya yang diduga menerima suap terkait ekspor bibit lobster (benur). Tanggal 5 Desember 2020 KPK juga menangkap tangan Menteri Sosial Julian Batubara beserta beberapa orang lainnya terkait suap Bantuan  sosial (bansos) Covid-19 senilai 17 M. Selain kedua Menteri tersebut, KPK pun meng-OTT walikota Cimahi Ajay Priatna atas dugaan menerima suap pembangunan sebuah rumah sakit dan beberapa kepala daerah lainnya. Bahkan ada diantara mereka yang saat ini maju menjadi calon kepala daerah.

OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap pejabat di pemerintah pusat dan daerah setidaknya bisa menjadi jawaban atas keraguan terhadap kinerja KPK pasca pengesahan revisi UU KPK tahun 2019. Selama ini para pegiat antikorupsi mengkritik bahwa KPK mandul. Puluhan pegawainya pun mengundurkan diri. Hal ini diduga karena KPK yang saat ini sudah berbeda dengan KPK sebelumnya dalam pemberantasan korupsi.

Kasus korupsi yang terjadi saat pandemi Covid-19 tentunya sangat memprihatinkan. Kok tega sekali? Saat bangsa Indonesia banyak yang sedang susah, anggaran negara banyak terkuras untuk penanganan Covid-19, para tenaga kesehatan dan aparat lainnya sedang berjuang melawan Covid-19, ini malah korupsi. Bahkan menjadikan Bansos Covid-19 sebagai ajang korupsi. Ketua KPK Firli Bahuri pernah menyampaikan bahwa siapa yang berani mengorupsi Bansos, maka terancam hukuman mati. Kini publik tentunya menunggu pembuktian dari ucapannya tersebut.

Banyak warga masyarakat mungkin bertanya dimana hati nurani para pejabat yang telah mendapatkan gaji dan tunjangan yang tinggi berkewajiban mengurus rakyat, justru malah menyakiti perasaan rakyat. Kondisi pandemi saat ini banyak masyarakat yang terkena PHK, dirumahkan, dan kehilangan penghasilan. Banyak warga yang ngantri bansos, tetapi dibalik itu, dana bansos jadi ajang bancakan sejumlah pejabat dan pihak swasta. Hal ini pun mencoreng upaya dan kerja keras yang dilakukan oleh presiden Joko Widodo dan para kepala daerah yang sudah sangat serius menangani Covid-19.

Korupsi dana bansos sudah berkali-kali terungkap di Indonesia. Kasus-kasus tersebut itu melibatkan oknum pejabat, aparat, dan pihak swasta. Bagi mereka, dana bansos menjadi sasaran yang empuk untuk dikorupsi. Bantuan disunat, kualitas material bangunan dikurangi, laporan direkayasa, dan sebagainya. Hal tersebut mencoreng revolusi mental dan pembangunan karakter yang selama ini telah digembar-gemborkan.

Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan sering meningatkan para menteri, para kepala daerah, dan aparat terkait lainnya untuk serius dan sungguh-sungguh menangani Covid-19. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk meringankan beban mereka yang terdampak Covid-19. Ratusan triliun dana digelontorkan untuk penanganan Covid-19. Hal ini tentunya bukan dana yang sedikit, bahkan banyak menguras anggaran negara. Anggaran dari berbagai kementerian dialihkan untuk penanganan Covid-19, termasuk untuk bansos. Dengan bantuan tersebut, masyarakat diharapkan bisa bertahan, tetap produktif, dan bangkit di masa pandemi. Sangat ironis kalau di satu sisi presiden Jokowi sudah wanti-wanti kepada para bawahannya agar bekerja dengan sebaik-baiknya, tetapi di sisi lain, kepercayaan itu dibayar dengan pengkhianatan. Sangat memalukan!

Sebelum munculnya kasus korupsi bansos yang melibatkan pejabat di Kemensos, pihak istana juga tercoreng oleh kelakuan staf ahlinya yang berasal dari kalangan milenial yang diduga mencoba mencari proyek atau keuntungan dari pandemi Covid-19 ini. Buntutnya, mereka mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Kasihan para kepala desa sampai kepada pengurus RW dan RT yang kadang banyak disorot oleh warganya bertindak tidak adil atau pilih kasih terkait dengan pemberian bansos Covid-19. Mereka dengan penuh kehati-hatian mendata penerima bansos agar bansos tepat sasaran. Mereka pun berupaya menghindari pungutan liar (pungli) terhadap bansos yang disalurkan agar tidak melanggar hukum. Hal itu mereka lakukan dalam rangka menjalankan instruksi dari pemerintah yang lebih atas lagi.

Menurut saya, korupsi di masa bencana non-alam pandemi Covid-19 bisa dikategorikan kejahatan luar biasa atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Kini publik menunggu kelanjutan proses penanganan kasusnya oleh KPK dan pembuktian di persidangan. Apakah hukuman yang diberikan adalah hukuma yang maksimal, dapat menjadi efek jera atau berakhir antiklimaks.