Langkah Kanwil Kemenham Jawa Barat Terkait Kasus Dugaan Pelecehan Seksual oleh Dokter Residen Unpad di RSHS

Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat (Kanwil Kemenham Jawa Barat) mencermati pemberitaan media massa terkait dengan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual yang dilakukan Dokter Residen Universitas Padjadjaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada 17 Maret 2025 terhadap salah satu keluarga pasien yang menjalani pengobatan di RSHS Bandung.

Kanwil Kemenham Jawa Barat selaku Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hak asasi manusia memiliki tugas dan fungsi untuk meminimalisir potensi pelanggaran hak asasi manusia. Disampaikan Kepala Kantor Wilayah Hasbullah Fudail Kamis 10 April 2025 dalam siaran persnya, peristiwa tersebut termasuk potensi pelanggaran hak asasi manusia bagi masyarakat dan keluarganya yang menjalani pengobatan di rumah sakit khususnya di RSHS Bandung. Untuk itu Kanwil Kemenham Jawa Barat akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1.         Meminta keterangan dan informasi atas permasalahan tersebut kepada pihak RSHS Bandung;

2.         Meminta keterangan dan informasi atas permasalahan tersebut kepada pihak Universitas Padjadjaran;

3.         Meminta keterangan dan informasi atas permasalahan tersebut kepada pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat;

4.         Meminta keterangan dan informasi atas permasalahan tersebut kepada pihak korban dan keluarga korban;

5.         Meminta keterangan dan informasi atas permasalahan tersebut kepada pihak tersangka;

6.         Meminta keterangan dan informasi atas permasalahan tersebut kepada pihak-pihak lainnya yang terkait.

Disampaikan Hasbullah Fudail, hal tersebut sebagai bagian dari kewajiban pemerintah dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat sebagaimana ketentuan Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo Pasal 8 dan 71 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengingat hak atas rasa aman, hak perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat, hak untuk memperoleh keadilan hukum, dan hak atas pelayanan kesehatan yang baik dijamin dalam Pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo Pasal 17 dan 29 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2022 menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian HAM dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM,” ungkapnya.