LUPA ATAU DILUPAKAN?

Oleh Neneng Fitri Ekasari, M.Pd

(Kepala SLB Cahaya Gemilang Pertiwi Kab. Cianjur/Pengurus Pusat FGLSN/Pengurus Satgas GLS SLB Provinsi Jawa Barat/Ketua Satgas GLS SLB Kab. Cianjur/Pengurus IKA UPI Komisariat Cianjur/Lintang Samudra Edukasi/Komunitas Cinta Indonesia/KACI #PASTI BISA#)

Sekolah Luar Biasa (SLB) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai tahun 2000 yang diatur dalam PP No. 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi, lalu kemudian diperkuat dengan UU No. 23 Tahun 2014 bahwa Kewenangan Pemerintah Provinsi adalah Pendidikan Menengah (Dikmen) dan Pendidikan Khusus (Diksus). Artinya Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah anak pertama yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kemudian disusul oleh SMA dan SMK.

Seperti lembaga pendidikan formal lainnya, SLB melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan yang diselenggarakan/diatur oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. SLB pun mengikuti kegiatan lomba-lomba seperti FLS2N, O2SN, LKSN dan lain-lain sampai tingkat nasional dan bahkan beberapa kali menjadi juara.

Namun demikian, entah mengapa SLB sering lupa dicantumkan dalam surat-surat dinas ataupun disebutkan dalam pembicaraan langsung oleh Kepala Daerah (Gubernur) dalam berbagai kegiatan/kesempatan. Misalnya kegiatan yang belum lama dilaksanakan yaitu kegiatan Smartren tentang “Rantang Cinta” yang sarat akan pesan moral berbagi dengan sesama. Peserta didik SLB dengan berbagai hambatannya berpartisipasi mengikuti kegiatan tersebut dan mempostingnya ke dalam media sosial seperti IG/ FB serta men- tag langsung IG/ FB Gubernur, pejabat-pejabat, dan instansi terkait lainnya di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Bahkan dalam media sosialnya (FB), Gubernur sempat meyampaikan ucapan terimakasih kepada semua lembaga pendidikan yang berpartisipasi dalam kegiatan “Rantang Cinta”, semua disebutkan kecuali SLB. Apakah Pak Gubernur lupa? Atau melupakan? Jika memang lupa, kok lama ya lupanya? Adakah penjelasan dari semua yang telah terjadi?

Senada dengan kejadian tersebut, saya membaca sebuah surat dinas tentang Pelaksanaan Persiapan Tatap Muka (PTM) yang ditandatangani oleh Bupati Cianjur pada tanggal 24 Mei 2021. Surat dinas tersebut ditujukan kepada Korwil Pelayanan Satuan Pendidikan Dasar, Kepala TK/PAUD, Kepala SD, Kapala SMP, Kepala SKB, Kepala SMA, SMK, Kepala MI, MTs, MA. Kepala SLB tidak ada, tidak dicantumkan. Jika berbicara tentang kewenangan, betul SLB berada di bawah kewenangan Provinsi Jawa Barat sama halnya dengan SMA dan SMK. Mungkinkah Pak Bupati lupa? Atau melupakan?

Di wilayah Kabupaten Cianjur terdapat 8 (delapan) buah SLB yang terdiri dari 1 (satu) SLB Negeri yang terletak di Sukanagara, sisanya 7 (tujuh) SLB berstatus swasta yang tersebar di kecamatan Cianjur, Cibeber, Cipanas, Karangtengah, Ciranjang, dan Haurwangi.

SLB di Cianjur pun telah menorehkan berbagai prestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Salah satu prestasi yang sangat membanggakan adalah Juara Umum FLS2N Tingkat Provinsi Jawa Barat 6 (enam) kali secara berturut-turut.

Sungguh sangat disayangkan dengan kondisi Kabupaten Cianjur yang telah memiliki Perbup No 50 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, di mana hal ini merupakan pengakuan formal terhadap anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di wilayah Cianjur yang notabene dalam pelaksanaannya tentu melibatkan/bekerja sama dengan SDM di SLB.

Bapak Gubernur, Bapak Bupati, adakah yang salah dengan keberadaan Sekolah Luar Biasa (SLB) di wilayah Bapak? Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon ditunjukkan dan mohon bimbingan agar kami dapat segera memperbaikinya.

Kami berharap semoga ke depannya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi, karena pengakuan dari Bapak Gubernur dan Bapak Bupati sangat berarti bagi kami dalam memperjuangkan hak-hak anak-anak berkebutuhan khusus di wilayah yang Bapak pimpin.

Hatur nuhun,

Cianjur 25 Mei 2021