Pasca PPDB 2023 di SMAN 24 dan SMPN 2 Kota Bandung Ditemukan Ada Kuota Siluman; “Diduga yang Penting Cuan Bos, Kepala Sekolah Singkirkan Peserta Didik yang Berhak Diterima”.

Hasil Evaluasi Persatuan Orang Tua Peserta Didik (PORTUDIK) Pasca PPDB tahun 2023 ada sekolah negeri yang jumlah siswa kelas 10 untuk SMA dan kelas 7 untuk SMP melebihi total kuota PPDB yang diumumkan pada PPDB online. Di antaranya SMAN 24 dan SMPN 2 Kota Bandung. Berdasarkan Data Pokok SMAN 24 Kota Bandung yang diunggah dilaman https://dapo.kemdikbud.go.id Data Rekap Per Tanggal 30 Agustus 2023, Sinkronisasi terakhir: 29 Agustus 2023 pkl 15:53:25.443, didapat data di SMAN 24 Bandung Total 1.200 peserta didik. Dari data ini tinggal dihitung dan dibandingkan saja, data semester ganjil tahun 2022 peserta didik kelas 10 dan kelas 11 yang kemudian di tahun 2023 menjadi kelas 11 sebanyak 425 peserta didik dan kelas 12 sebanyak 417 peserta didik ditambah total kuota PPDB Tahun 2023 sebanyak 276, sehingga jumlahnya 1.118.

Faktanya di SMAN 24 Kota Bandung berdasarkan data pokok ada 1.200 peserta didik, berarti ada selisih kelebihan 82 peserta didik. Pertanyaannya dari mana datangnya kelebihan 82 peserta didik ini? Sedangkan pada PPDB tahun 2023 kemarin di SMAN 24 Kota Bandung total kuota PPDB yang ditetapkan sebanyak 276 peserta didik. Menjadi tidak mungkin jika ada mutasi peserta didik keluar dan masuk di kelas 11 dan 12 sebanyak 82 orang. Dengan kelebihan 82 peserta didik, berarti Kepala Sekolah SMAN 24 Kota Bandung Ihin Solihin, M.Ag menyediakan kuota siluman yang dipakai pasca PPDB.

Demikian juga di SMPN 2 Kota Bandung, berdasarkan Data Pokok SMPN 2 Kota Bandung pada semester ganjil 2023/2024 jumlah peserta didik kelas 7 sebanyak 387 peserta didik. Sedangkan pada PPDB tahun 2023 kemarin di SMPN 2 Kota Bandung total kuota PPDB yang ditetapkan sebanyak 227 peserta didik, dengan rincian 224/3 luar daerah. Dengan demikian antara data ril semester ganjil 2023/2024 peserta didik kelas 7 sebanyak 387 dibandingkan dengan kuota PPDB 2023 sebanyak 227 berarti ada selisih kelebihan sebanyak 160 peserta didik. Pertanyaan yang sama juga diajukan ke SMPN 2 Kota Bandung. Dari mana datangnya kelebihan 160 peserta didik ini? Sedangkan pada PPDB tahun 2023 kemarin di SMPN 2 Kota Bandung kuota PPDB yang ditetapkan sebanyak 227 peserta didik. Dengan kelebihan 160 Peserta Didik, berarti Kepala Sekolah SMPN 2 Kota Bandung Edi Purwanto menyediakan kuota siluman yang dipakai pasca PPDB. Selain itu, demi menyediakan kuota siluman, SMPN 2 Kota Bandung telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah Bab IV Pelaksanaan Pembelajaraan, jumlah maksimum peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs sebanyak 32 perkelas. Sedangkan di SMPN 2 Kota Bandung setiap kelasnya lebih dari 32 peserta didik.

Pertanyaan lanjutan lagi, untuk siapa dan mengapa ada kuota siluman. Mengapa tega menyingkirkan peserta didik yang berhak diterima yang telah mendaftar dan mengikuti prosedur dengan benar? Jawaban sementara yang paling logis diduga yang penting “cuan bos”.

Menyikapi hal tersebut, Mansurya Manik,S.Pd sebagai Ketua Persatuan Orangtua Peserta (PORTUDIK) telah membentuk Tim Bantuan Hukum untuk memberi bantuan hukum dan mendorong para orangtua peserta didik yang hak anaknya telah dirampas oleh pihak sekolah untuk melakukan gugatan dan laporan. Dua hal yang bisa dilakukan oleh para orangtua peserta didik yaitu melakukan gugatan perdata sebagaimana yang dimaksud dalam KUHPerdata Pasal 1365 “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Kita gugat Kepala Sekolah sebagai Tergugat 1 dan Dinas Pendidikan sebagai Tergugat 2 untuk memberikan ganti kerugian materil dan imateril kepada Peserta Didik yang telah dirampas haknya dan memberikan hak peserta didik untuk diterima disekolah yang menjadi haknya.

Selain itu para orangtua juga dapat melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Junto Undang Undang NOMOR 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bab IV Perbuatan Dilarang, Pasal 28 ayat (1) serta Pasal 35 dengan ketentuan Pidana Pasal 45A ayat (1) : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian Pasal 51 ayat (1) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Bandung, 30 Agustus 2023

Persatuan Orang Tua Peserta Dididk

(PORTUDIK)

Ketua

Mansurya Manik, S.Pd.