Pelanggaran HAM Akibat Korupsi Pimpinan Daerah

Oleh Hasbullah Fudail

Walikota Bekasi (RE) yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dan ditetapkan menjadi tersangka Kamis, 6/01/2022 karena diduga melakukan korupsi, sangat mencederai nalar bagi mereka yang mau menggunakan hati nuraninya. Beberapa hal yang tidak masuk akal dan  menodai martabat kemanusian atas kejadian korupsi tersebut:

1. Pimpinan Daerah. Sampai dengan saat ini jumlah Pimpinan Daerah Bupati dan Walikota di Jawa Barat yang telah ditangkap KPK karena korupsi sudah mencapai 11 Bupati/Walikota yaitu: Kabupaten: 1. Bekasi, 2. Indramayu, 3. Cirebon, 4. Bandung Barat, 5. Bogor, 6. Subang, 7. Cianjur, Walikota: 8. Cimahi, 9. Bekasi, 10. Tasikmalaya. Hampir setengahnya (40,74%) dari total 27 kabupaten kota di Jawa Barat terlibat korupsi. Pertanyaannya kemudian adakah korelasi  antara budaya dengan tingginya tingkat Korupsi?

2. Penghargaan yang kontradiksi. Berbagai penghargaan yang diterima pimpinan daerah dalam mengelolah pemerintahnnya (Penghargaan HAM, Penghargaan Pengelolaan Keuangan, Keterbukaan Informasi dan lainnya) ternyata tidak menjamin daerah tersebut bebas dari tindakan korupsi. Beberapa pimpinan daerah telah mendapatkan berbagai apresiasi dari berbagai institusi atas kinerjanya dalam memimpin daerah tetapi tetap juga korupsi.

3. Agama kehilangan rohnya. Agama yang diyakini seseorang tidak mampu mencegah dari  perbuatan keji dan mungkar. Semua pimpinan daerah dari Jawa Barat yang ditahan oleh KPK saat ini menganut agama Islam. Islam sebagai rahmatan lil alamin seakan tidak mempunyai hubungan langsung dengan perilaku korupsi. Dengan kata lain beragama manapun tak cukup kuat  untuk bersih dari korupsi (Disertasi S3 Satrio Arismundar, 2022. Universitas Indonesia). Benteng agama pun (Kementerian Agama) menjadi instansi tertinggi dalam perbuatan korupsi (hasil penelitian dari 22 instansi yang diteliti KPK 2011).

4. Pelanggaran HAM. Perbuatan korupsi adalah wujud dari pelanggaran HAM yang perlu dimasukkan dalam perundang-undangan sebagai pelanggaran HAM berat karena menyebabkan  banyaknya orang yang menderita, terganggu, atau kehilangan hak-hak dasarnya yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu pembangunan di berbagai sektor menjadi terbengkalai atau tidak sesuai dengan standar sehingga  cepat mengalami kerusakan.

5. Birokrasi bagian dari korupsi. Hampir semua korupsi yang terjadi di Indonesia sebagian besar pasti melibatkan birokrasi pemerintahan (eksekutif). Kekuasaan atau kewenangan besar yang dimiliki menjadi potensi untuk disalahgunakan seperti dengan adagium-nya yang terkenal ia menyatakan: "power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely" (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut)."

Semua birokrasi ASN saat ini pasti mempunyai potensi untuk melakukan korupsi, sehingga  sebagai ASN mari kita menilai diri masing-masing seberapa besar kecilnya saham yang dimiliki  atas terjadinya korupsi di republik ini.