Penulis: Sandi LJ

Plt. Kadisdik Jabar, Deden Saepul Hidayat. (foto: Disdik Jabar)
BANDUNG, Beritadisdik.com
- Menanggapi pemberitaan di
salah satu media daring dengan judul "Diduga Proyek Siluman untuk Bohongi
Masyarakat di Lingkungan Disdik Jabar" yang diterbitkan pada 29 April
2025, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyampaikan klarifikasi
resmi bahwa seluruh pembangunan dan pengadaan di lingkungan Disdik Jabar
dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, dengan tujuan utama untuk meningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Plt. Kadisdik Jabar, Deden Saepul Hidayat
menegaskan bahwa pembangunan sarana dan prasarana di Kantor Disdik Jabar
merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan layanan publik yang
prima dan responsif.
"Setiap kegiatan pembangunan
didasarkan pada rencana kerja yang telah disusun secara terbuka dan melalui proses
evaluasi internal serta pengawasan dari berbagai pihak," tegasnya, Rabu
(7/5/2025).
Plt. Kadisdik menambahkan, peningkatan
infrastruktur di lingkungan Disdik Jabar bukanlah bentuk pemborosan atau proyek
siluman, melainkan investasi strategis untuk memperkuat pelayanan pendidikan
kepada masyarakat.
"Disdik Jabar selalu berkomitmen
terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap langkah,
sejalan dengan upaya mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," terangnya.
Disdik Jabar pun, lanjutnya, telah
mencanangkan pembangunan Zona Integritas di lingkungan kerja. "Hal ini
mencerminkan komitmen kuat kami untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat,
dan terstandar bagi publik," ujarnya.
Disdik Jabar juga, tambahnya, membuka ruang
komunikasi dua arah melalui berbagai kanal informasi resmi untuk memastikan
bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat diverifikasi
dan dipertanggungjawabkan.
"Kami mengajak masyarakat, media, dan
seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal dan mendukung
pembangunan sektor pendidikan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi
pada pelayanan publik," pungkasnya.***