PEMENUHAM HAM WARGA PANTAI MEKAR BEKASI ATAS TPU VIRAL TANPA AKSES JALAN

Menindaklanjuti arahan dari Kepala Kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat R Andika Dwi Prasetya agar Kanwil Kementerian Hukum HAM Jawa Barat mempunyai kepedulian besar terhadap persoalan hukum dan HAM di masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Barat.

Bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Talettin Langi dan Kepala Bidang HAM Hasbullah Fudail melakukan kunjungan lapangan ke kabupaten Bekasi untuk melihat langsung lokasi tempat pemakaman umum (TPU) yang viral di media sosial karena jenazah di bawa lewat genangan air di tengah sawah akibat tidak mempunyai akses jalan.

Dalam kunjungannya, Tim Kanwil bertemu dengan Kepala Kecamatan Muara Gembong Suparman  mengunjungi kantor Kepala Desa Pantai Mekar Hasan bertemu Ketua Dusun IV Mahyun serta meninjau langsung ke lokasi TPU, Jumat (12/01/2024).

Bahwa viralnya akses pemakaman yang tidak ada jalan menuju tempat TPU menjadi permasalahan yang sudah sejak awal (50 tahun lebih) sampai hari ini dan masyarakat menerimanya tanpa protes. TPU tersebut dikelilingi oleh sawah masyarakat yang sebahagian hanya petani penggarap sementara pemiliknya bukan penduduk Desa Pantai Mekar (orang Kota Bekasi dan Jakarta).

Atas viral dan dibahasnya masalah TPU ini lewat Zoom oleh Kanwil Kemenkumham melalui Bidang HAM dan Pemerintah Kabupaten Bekasi Selasa, 12/01/20224 serta kunjungan ke lokasi disertai usaha Ketua RT IV. Tokoh masyarakat sudah bermusyawarah dengan para pemilik sawah menyerahkan sebagian lahannya untuk dibuatkan akses jalan sepanjang sekitar 500 meter dengan lebar 2 meter dari jalan utama menuju TPU.

Kepala Kecamatan dan Kepala Desa serta masyarakat desa Pantai Mekar mengucapkan terima kasih  kepada Kanwil Kemenkuham Jawa Barat atas perhatiannya sehingga tidak lama lagi akses jalan menuju ke TPU segera terwujud.

Harapan terbesar dari Camat Muara Gembong, Kepala Desa dan masyarakat Desa Pantai Mekar agar Kanwil Kemenkuham Jawa Barat dapat membantu perjuangan masyarakat untuk dapat mempunyai status jelas atas kepemilikan lahan yang mereka tempati baik rumah, tempat ibadah, sekolah dan lainnya tidak bisa dibuatkan sertifikat karena status tanah Perhutani, demikian disampaikan kepada Hasbullah Fudail.