Pilkada Serentak 2020

Oleh Dudi Firmansyah, S.Pd

(Guru PPKN SMK Negeri 1 Cikalongkulon)

Mengapa?

Pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2020 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak pada tahun 2020 ini, merupakan Pilkada keempat yang diselenggarakan di Indonesia. Pelaksanaan pemungutan suara digelar secara serentak pada Desember 2020. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Kita sudah mengetahui bersama bahwa keadaan negara kita saat ini sedang dilanda wabah covid-19, sedangkan Pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak akan menimbulkan potensi penularan yang sangat besar, namun hal tersebut tidak menyurutkan langkah pemerintah untuk tetap melaksanakan pesta politik yang ada di daerah-daerah, karena sudah waktunya untuk melakukan rotasi/pergantian pemimpin. Untuk kegiatan tersebut pemerintah sudah menyiapkan strategi dalam pemungutan suara.

Pasal 120 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah jelas mengatakan, dalam hal adanya, antara lain, bencana alam atau non-alam yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilakukan, maka dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan.

Wakil Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, salah satu alasan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2020 tetap digelar Desember adalah untuk menghindari pelaksana tugas (Plt) dalam memimpin daerah yang melaksanakan pilkada. Saan mengatakan, dari apa yang dijelaskan pemerintah, dia mengakui bahwa di masa pandemi Covid-19 ini daerah membutuhkan legitimasi dan kepemimpinan yang kuat. Sementara Plt tidak bisa membuat kebijakan strategis. (https://nasional.kompas.com/read/2020/09/23/18000381/komisi-ii-salah-satu-alasan-pilkada-tetap-digelar-untuk-hindari-daerah.)

Apa yang diungkapkan oleh Wakil Komisi II DPR mengisyaratkan jika saat ini daerah membutuhkan pemimpin yang bisa membuat keputusan yang tidak terbatas, apalagi Indonesia saat ini sedang darurat wabah. Perlu pemimpin yang legitimate yang bisa membantu pemerintah pusat dalam penyelesaian masalah-masalah di daerah khusunya pandemi. Karena kalau daerah dipimpin oleh PLH atau PLT kewenangan mereka terbatas,          berbeda dengan pemimpin hasil daripemilihan.

Bagaimana Strategi Pemerintah?

KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai badan penyelenggaraan pesta politik di Negara  Indonesia sudah menyiapkan stategi (tata cara) dalam menyelenggarakan PILKADA tahun ini. Ada beberapa perbedaan aturan main di TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan PILKADA sebelumnya.

"Kalau setting-nya tepat, ini akan menjadi kontribusi dalam rangka menekan (penyebaran) Covid-19 ini. Di negara kita yang menganut sistem demokrasi dengan desentralisasi, kendali sosial kontrol akan sulit dikerjakan oleh pemerintah pusat sendirian, karena sistem desentralisasi membagi kekuasaan pusat dan daerah, di daerah-daerah pun terbagi lagi menjadi tingkat provinsi dan kabupaten/kota," jelas Mendagri, Tito Karnavian.

“Kemudian penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, khususnya Pasal 69 huruf e dan huruf j dan 187 ayat (2) dan ayat (3), UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular khususnya Pasal 14 ayat (1), UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan khususnya Pasal 93” (https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/24/072900565/alasan-pro-dan-kontra-pilkada-serentak-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all.)

Jadi dalam hal ini strategi dalam pelaksanaan pemungutan suara menekankan pada kedisiplinan dalam mencegah penyebaran covid-19. Seluruh masyarakat diharapkan bisa melaksanakan hak suaranya dengan tetap melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena kalau protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik maka kecil kemungkinan penyebaran virus corona akan terjadi.

KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai badan penyelenggaraan pesta politik di Negara  Indonesia sudah menyiapkan stategi (tata cara) dalam menyelenggaraan PILKADA tahun         ini. Ada beberapa perbedaan aturan main     di TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan PILKADA sebelumnya.

Rekayasa yang dilakukan oleh KPU di TPS di antaranya:

1.         Semua panitia KPPS diwajibkan menggunakan peralatan standar protokol kesehatan

2.         Masyarakat ketika datang ke TPS harus menggunakan masker, dicek suku tubuh, mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan sekali pakai

3.         Dalam 1 TPS maksimal 500 hak pilih

4.         Agar tidak terjadi penumpukan hak pilih, yang datang di atur dengan waktu (yang tercantum di dalam surat undangan) yang ditentukan oleh panitia

Itulah beberapa rekayasa yang dilakukan KPU di TPS sebagai upaya melayani warga Negara yang memiliki hak pilih, untuk menyalurkan hak pilihnya dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan yang menjadi sorotan utama dalam pencegahan penyebaran virus Corona yang sudah mewabah di negara kita.