PPDB BLUSUKAN

OLEH TOTO SUHARYA

(Kepala Sekolah, Sekretaris I DPP AKSI/KACI)

Tahun ini Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah menunjukkan bukti bahwa kita ada di era industri 4.0. Pendaftaran menggunakan akun pribadi siswa dan bisa dilakukan secara mandiri. Perubahan sistem PPDB telah memaksa masyarakat beradaptasi dan menimbulkan beberapa keluhan, kekecewaan, lucu-lucuan, dan masalah. Inilah realitas hidup.

Keluhan dirasakan bukan hanya oleh masyarakat tetapi pengelola sekolah. Pada PPDB kali ini, rata-rata sekolah memiliki dua pekerjaan yaitu menerima dan mendaftarkan siswa. Sedikit merepotkan tetapi jika masyarakat sudah terbiasa berkativitas dengan internet, PPDB kali ini bisa dianggap paling nyaman. Pendaftaran bisa dilakukan orang tua atau siswa masing-masing dari rumah setelah memiliki akun dari sekolah asal. Keluhan juga disampaikan orang tua karena seleksi terpaksa gunakan umur akibat jarak rumah ke sekolah ada yang sama. Orang tua jerit-jerit, anak-anak santai saja.

Kelucuan terjadi ketika para operator tidak mau berbagi data. Sekolah-sekolah yang membutuhkan siswa harus melakukan berbagai rayuan agar operator mau berbagi data. Operator sekolah jadi selebritis dan tahan harga. Ada juga pihak sekolah menahan akun siswa yang mau mendaftar ke sekolah lain, karena anak itu mendaftar ke sekolah yang tidak direkomndasikannya. Akhirnya antara sekolah terjadi tarik menarik calon siswa. Siswa bingung!

Kelucuan lain adalah ada siswa salah sasaran akibat terjadi persamaan nama sekolah. Siswa-siswi dari kabupaten lain tiba-tiba nyasar ratusan kilo meter mendaftar lintas kabupaten karena nama sekolah sama persis. Mulanya sekolah penerima merasa gembira karena siswanya jadi membludak. Tapi beberapa hari kemudian sekolah yang merasa kehilangan siswa berkomunikasi dan meminta seluruh siswanya dikembalikan. Setelah dicek ternyata lebih dari 40 siswa harus dikembalikan pada pemiliknya. Nasib!!

Lain cerita, pada PPDB kali ini data siswa yang melanjutkan dari sekolah asal lebih terkontrol. Dengan membangun komunikasi bersama operator sekolah pendaftar, data siswa melanjutkan dan tidak melanjutkan bisa diketahui real time. Jika saja setiap sekolah pendaftar semua lulusannya melanjutkan maka sudah dipastikan tidak akan ada sekolah kekurangan siswa. Setelah didata ternyata jumlah siswa yang tidak melanjutkan ke jenjang menengah berada di kisaran 15-45% padahal sudah diinformasikan sekolah menengah tahun ini gratis.

Untuk itu agar memenuhi kuota siswa yang sudah disetujui dinas pendidikan, panitia PPDB terpaksa harus membuat tim blusukan untuk menjemput siswa-siswi yang tidak melanjutkan. Kita berpikir bahwa kuota siswa yang sudah disetujui dinas pendidikan adalah hak masyarakat. Mereka harus menikmati layanan dan kebaikan pemerintah tahun ini. Bisa jadi informasi sekolah gratis tidak sampai ke masyarakat karena mereka masih belum percaya. Bisa jadi juga anak-anak di pedesaan dengan latar belakang ekonomi lemah mereka diarahkan oleh orang tuanya untuk langsung bekerja.

Lucunya sebagian masyarakat memang tidak percaya sekolah jenjang SMA sudah gratis. Mereka punya pengalaman sebelumnya pada saat pendaftaran gratis di tengah perjalanan diminta bayaran. Alhasil mereka tidak mau mendaftar karena takut jadi korban penipuan berikutnya. Hehe…! Tim blusukan pun disiapkan untuk mengadvokasi masyarakat dan menyakinkan bahwa sekolah menengah benar-benar gratis.

Surat resmi pun disampaikan ke kepala desa sekitar sekolah agar membantu memberi tahu masyarakat bahwa tahun ini sekolah menengah sudah gratis. Kepala Desa mengumpulkan ketua RT dan RW untuk mensosialisasikan kebijakan sekolah menengah gratis. Ada dua faktor yang membuat anak-anak tidak mau sekolah, yaitu orang tua dan anak itu sendiri. Namun demikian faktor paling dominan adalah orang tua yang tidak punya cita-cita besar untuk anaknya karena pesimis dengan kondisi ekonomi keluarga.

Tim blusukan diterjunkan dengan bekal diplomasi yang sudah direncanakan agar bisa merayu dan sedikit memaksa anak-anak yang putus sekolah agar kembali melanjutkan. Jika tidak berhasil sampai ada ide untuk memidanakan orang tua atau mengancam dengan fatwa masuk neraka jika mereka tidak menyekolahkan anaknya ke jenjang sekolah menengah. Ini memang pikiran gila tapi itulah sekelumit masalah pendidikan di masyarakat kita.  

Kesimpulannya, pada era industri 4.0 masyarakat tidak bisa dikendalikan hanya dengan mengandalkan teknologi informasi dan iming-iming uang, mereka masih tetap membutuhkan komunikasi dengan penuh kehangatan dan kejujuran. Komunikasi langsung antarsesama manusia, dengan bahasa tubuh, muka ramah, salam, senyum dan santun, tidak akan tergantikan. Masyarakat adalah manusia. Wallahu’alam. ***