REGULASI BUATAN MANUSIA BAGAIKAN KITAB LAUHUL MAHFUZ

Oleh Drs. KAMAJAYA, M.Pd

(Kabid Pengembangan dan Inovasi Kurikulum Industri PP IGVI-Maju)

Adanya kasus yang terjadi dalam rekrutmen jabatan pengawas sekolah 2019 di lingkungan Disdik Jabar yang sebelumnya didasarkan pada analisis jabatan (anjab) yang secara rinci dibuat berdasarkan kebutuhan di lapangan yang sudah sangat memprihatinkan. Semua itu, dalam usaha menjaga mutu pendidikan di Jabar agar Jabar Juara Lahir Bathin dalam Bidang Pendidikan dapat digenjot untuk menghasilkan lulusan yang benar-benar kompeten di bidangnya. Ketentuan dalam proses rekrutmen dilakukan secara ketat berdasarkan regulasi yang berlaku. Namun sangat disayangkan akhir (ending) proses tersebut harus terseok-seok, memakan korban dan meninggalkan luka yang tidak ringan ditanggung oleh peserta.

Sampai dengan berita ini ditulis, kabar berita proses pelantikan masih belum jelas kapan akan dilakukan. Hanya kata “sabar” yang terus disampaikan selama satu tahun lebih dalam menunggu proses pelantikan, sehingga dikatakan oleh beberapa calon pengawas 2019 sambil berseloroh melalui WAG, bahwa kesabaran cawas 2019 adalah kesabaran tingkat dewa, he....

Regulasi buatan manusia yang mengatur proses pelantikan hanya mau berkata hitam putih, tidak memiliki nurani atau pertimbangan sama sekali yang dilakukan secara holistik. Regulasi yang dibuat manusia ini bagaikan kitab Lauhul Mahfuz catatan yang tidak bisa diganggu gugat, bilamana dalam catatan tersebut ada seorang yang waktunya meninggal, maka malaikat pencabut nyawa akan segera mencabutnya. Apakah regulasi yang dibuat manusia sama dengan kitab Lauhul Mahfuz?

Tentu kita semua sepakat jauh berbeda dan tidak sama, artinya regulasi buatan manusia bisa diubah oleh manusia itu sendiri, sementara kendala regulasi yang dialami cawas bukan disebabkan oleh pribadinya. Namun regulasi tetaplah regulasi yang tidak memiliki hati nurani, dan tidak mau tahu bagaimana proses rekrutmen itu dilakukan. Memang kejam sangat kejam regulasi buatan manusia ini.

Tidak ada satu pun pejabat yang berani untuk menelaahnya, yang mau berpikir holistik dalam mengimplementasikan regulasi tersebut. Mereka hanya seorang petugas yang tidak memiliki kewenangan apapun dalam mengubah regulasi. Mereka sifatnya hanya sebagai pelaksana dalam menjalankan tugas. Semoga ketaatan dalam mengimplementasikan regulasi buatan manusia ini dapat diimplementasikan juga dalam mentaati ketentuan-ketentuan yang diatur dalam agama.

Sungguh indah sila-sila yang terdapat dalam dasar negara, yang penjabarannya sangat dalam agar tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tertib, aman, dalam menghantarkan rakyat Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Semoga saja aparatur yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengambil kebijakan nuraninya dapat membawa spirit Pancasila dalam memutus perkara, sehingga tidak ada rakyat Indonesia yang dirugikan.