SEORANG SALEH KHALID (melanjutkan penuturan Profesor Harry A. Azis)

Oleh Dr. Abidinsyah Siregar

(Komunitas Cinta Indonesia)

Membaca tulisan bung “Ketum” Prof. Harry Azhar Azis dengan judul di atas, dan melihat ada nama saya ditulis pada 2 baris kalimat terakhir, menambah rasa duka yang dalam dan kenangan panjang atas wafatnya Bung Ir. M. Saleh Khalid, MSi.

Sebagai seorang Dokter, saya bangga kepada Bung Saleh Khalid, sekalipun belakangan lemah, namun dalam sabar dan tawaqqal, dalam kemandirian, dan dalam semangat tetap bisa mengikuti kegiatan-kegiatan penting HMI, Kahmi, dan berbagai aktivitas lain.

Perkenalan pertama dengan Bung Saleh Khalid, saat saya menjabat Ketua Umum HMI Cabang Medan Periode 1981-1982 yang beberapa kali harus ke Jakarta untuk memperjuangkan Medan sebagai tuan rumah Kongres HMI XV melalui Rapat Pleno PB HMI Periode 1981-1983 yang dipimpin Bang Ahmad Zacky Siradj (yang lembut dan tegas) yang Sekjennya Bung Harry A Azis dan Wasekjen Bung M. Saleh Khalid.

MEDAN TUAN RUMAH KONGRES HMI XV/1983

Pertengahan tahun 1982, Sidang Pleno PB HMI memastikan Medan tuan rumah Kongres HMI ke-XV tahun 1983.

Bung Awaluddin Thayab yang biasa dipanggil Ludhy (Ketua Umum HMI Cabang Medan Periode 1979-1980) diangkat sebagai Ketua Panitia Pelaksana Kongres (Panlako).

Akhir tahun 1982, dunia politik Nasional mengalami “kegaduhan isu Azas Tunggal Pancasila”.

Semua organisasi politik, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan diminta “dengan tekanan” untuk menjadikan Pancasila sebagai Azas organisasi. 

Kebijakan “liar” itu (maaf, disebut liar karena tidak ada alas hukum/Undang-undang nya), “bernuansa pemaksaan”, sehingga berefek juga kepada kepastian penyelenggaraan Kongres HMI di Medan.

Yang terdengar belakangan, bahwa izin Kongres HMI XV Medan terbit karena jaminan Bang Zacky kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Dr.Abdul Gafur bahwa isu Azas Pancasila diagendakan masuk dalam Keputusan Kongres.

MENOLAK ASAS PANCASILA

Kongres sesungguhnya punya Agenda strategis yakni Perkaderan, Kemahasiswaan, Pembangunan Nasional dan Pembinaan Keummatan.

Berbagai masalah Kebangsaan yang esensial banyak mendesak.

Namun situasi tekanan Azas membuat suasana Kongres “memanas” secara Nasional.

Di berbagai Cabang HMI terdengar adanya Demo mempertanyakan Azas, bahkan terdengar pula adanya utusan Cabang yang dipersulit kedatangannya ke Kongres HMI di Medan.

Kondisi itu membuat Ketua Panlako Bung Ludhy dan kawan-kawan bekerja keras mengawal penyelenggaraan Kongres di Asrama Haji Pangkalan Mashur Medan (dimana semua fasilitas Kongres termasuk akomodasi, diarea yang sama) sehingga selama hampir seminggu Kongres, semua pintu masuk “dikunci” ketat oleh “pasukan Panlako”, sehingga Bang Gafur pun tidak bisa masuk dan Kongres berjalan lancar tanpa intervensi siapapun dan dari manapun, termasuk dari segelintir alumni HMI.

Persis 25 Mei 1983, dihari Ulang Tahun saya ke 26 sekitar pukul 21.30 WIB, sebagai Pimpinan Sidang Komisi I tentang Organisasi, mengetuk palu pengesahan “Menolak pembahasan penerimaan Pancasila sebagai Azas Organisasi karena belum ada ketentuan hukum yang mendasarinya”.

Keputusan ini disambut gembira dan lega oleh Kongresisten.

Sejak tengah malam hingga hari-hari esoknya, gegerlah dunia keorganisasian Indonesia.

Media menulis besar-besar “HMI Menolak Azas Pancasila”. Isu itu lebih mengemuka daripada keterpilihan Bung Harry Azhar Azis jadi Ketua Umum PB HMI ke-17.

Agaknya situasi terpola pada framing berita media.

Dampaknya seluruh kegiatan HMI sejak 1983 mendapat kesulitan.

Izin kegiatan diluar Kantor Sekretariat HMI sudah pasti tidak diberikan.

Uniknya militansi dan Nasionalisme kader HMI semakin memuncak.

Saat saya mendapat suara terbanyak melalui Musyawarah Daerah dan selanjutnya ditetapkan PB HMI  menjadi Ketua Umum Badko HMI Sumatera Bahagian Utara Periode 1983-1986. Saya mendapat penugasan sebagai CPNS Dokter Kepala Puskesmas di Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.

PANCASILA YANG MANA? TRISILA? EKASILA?

Tahun 1984 saya dkk harus datang ke Kodam II/BB memenuhi Undangan untuk klarifikasi/menjelaskan yang katanya “menolak Azas Pancasila”.

Singkat cerita, didepan sejumlah perwira TNI. Saya menulis di papan White Board, membuat skema sejarah Pancasila, yang perjalanannya pernah terancam oleh Organisasi yang “berdasarkan” Pancasila.

Kami mengambil contoh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang bisa hidup di Indonesia karena mereka katanya berazaskan Pancasila, tetapi pemahamannya sebagai sila yang dapat diperas menjadi Trisila dan Ekasila.

Diakhir paparan saya simpulkan, itulah sebab HMI menolak penerjemahan Pancasila tanpa adanya aturan atau Undang-Undang yang menjamin Pancasila seperti apa dimaksudkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Komitmen HMI, Pancasila adalah sebagaimana tertera pada Alinea keempat Pembukaan UUD’45.

Saya melihat wajah para Perwira cerah, dan sejak saat itu seluruh HMI Cabang dalam wilayah Sumbagut (mulai dari HMI Cabang Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Binjai/Langkat, Medan, Siantar/Simalungun dan Padang Sidimpuan) lebih leluasa beraktivitas.

Suatu ketika Mayjen TNI Raja Inal Siregar saat menjabat Gubernur Sumatera Utara tahun 1998 bercerita bahwa ditahun 1983 saat beliau menjabat Asintel Kodam II/BB di Medan, sudah mau menangkap saya selaku Ketua Umum HMI Cabang Medan yang menjadi representatif penanggungjawab Kongres HMI di Medan.

“Mungkin urung dilakukan karena sesama marga Siregar”, pikir saya berandai-andai.

KONGRES HMI XVI DI PADANG TAHUN 1986

Tahun 1986, Indonesia bagai terbelah antara Menerima dan Menolak Azas Tunggal Pancasila.

Kongres HMI Ke-XVI di Padang juga diperhadapkan dengan pilihan Menerima atau Menolak.

Arus Menolak sangat kuat.

Gegap gempita dan gemuruh suasana Kongres dalam Gedung yang berhadapan dengan Pantai Padang yang terbuka disisi barat kota Padang tak lagi terasa sejuk.

Saya dan 8 rekan lainnya yang terpilih sebagai Presidium Pimpinan Sidang Kongres, harus bekerja keras memimpin dan melakukan Skorsing Persidangan lebih dari 10 kali, hanya untuk menenangkan dan melobby forum sidang agar tertib, tenang dan tidak mengarah keras dengan memecah gelas atau melempar kursi atau membalikkan meja.

Pengambilan Ketetapan yang berjalan tegang dan panas adalah saat memutuskan sikap Kongres terhadap UU No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didalamnya ada pasal kewajiban setiap Ormas menetapkan Pancasila sebagai Azas Organisasi.

Konsep Penempatan Azas yang sudah matang dibahas pada Sidang Pleno ke-IV PB HMI/MPK HMI di Ciloto tahun 1985, sudah menemukan jawaban.

Bahkan Langkah sosialisasi sikap pun dimulai dengan kunjungan kepada Bapak Pendiri HMI Prof.Lafran Pane kekediaman beliau di Kompleks IKIP Jogyakarta.

Sikap Religius dan Nasionalisme pak Lafran membuat kita merasa lega, karena sikap Pleno di Ciloto tidak bertentangan dengan jiwa dan makna kelahiran HMI 1947.

Itu membuat PB HMI yang dipimpin Bung Harry Azhar Azis (yang kepemimpinannya tegas dan penuh pengendalian diri) beserta seluruh jajaran se Indonesia Kompak dan Konsisten didalam forum Kongres HMI XVI di Padang.

Publik dan media kaget lagi, karena Keputusan Kongres HMI XVI terdengar Tidak Menerima dan Tidak pula Menolak Azas Pancasila.. tetapi MENETAPKAN Pancasila sebagai azas HMI. Belakangan disebut juga Mengukuhkan Pancasila sebagai Azas HMI.

Untuk sampai point ini banyak kontribusi konsep dan pemikiran, termasuk Memorandum Penetapan Azas yang saya ajukan. 

Klausul fundamental pernyataan Menetapkan diambil karena kelima Nilai Pancasila sudah termaktub dalam Alinea kelima Mukaddimah/Pembukaan Anggaran Dasar HMI, yang disahkan pada Kongres HMI ke X tahun 1971 di Palembang, dimana Bang Akbar Tandjung terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI ke-12.

Dengan demikian, penempatan Azas Pancasila dalam Batang Tubuh (Pasal AD HMI) merupakan norma logis konstitusional.

ABIDINSYAH SIREGAR DAN M. SALEH KHALID

Sementara itu Pengambilan Keputusan pemilihan Calon Ketua Umum PB HMI dan berlanjut Pemilihan Ketua Umum PB HMI, justru berlangsung sangat indah, hangat dan gembira, yang berlangsung sejak pukul 01.00 sampai 05.00 WIB dini hari.

Diawali pencalonan Nama Calon Ketua Umum yang sesuai Tata Tertib diajukan oleh Setiap Cabang.

Saya yang didorong para rekan sesama Ketua Badko HMI se Indonesia (ada 9 Badan Kordinasi) untuk maju sebagai Calon Ketua Umum PB HMI.

Hasilnya dalam pencalonan muncul 9 nama Calon Ketua Umum, antara lain Abidinsyah Siregar didukung 14 HMI Cabang, M.Saleh Khalid 11 HMI Cabang, berikutnya dibawah 10 Cabang ada Zulvan Lindan, Yamin Tawari, Idris Zaini dll.

Calon sah jika diusulkan lebih dari 10 Cabang.

Dalam tahap Pemilihan Ketua Umum yang berlangsung dari jam 03.00-05.00 dinihari antara Abidinsyah Siregar dan M.Saleh Khalid, pada saat penghitungan suara terjadi sampai 9 kali susul menyusul.

Tentu setiap susul menyusul angka jumlah suara, Gedung Kongres bagai “meledak”dengan keriuhan Kongresisten.

Pada “lap etape kesembilan” perhitungan suara, M.Saleh Khalid melampaui suara Abidinsyah 4 suara dan terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI ke-18.

Meledaklah kegembiraan dan syukur seluruh Kongresisten, tanpa ada yang merasa kalah.

Adakah yang tahu mengapa semua begitu gembira dan syukur?.. Ternyata Gerakan “penyelamatan” HMI dari beban PBHMI telah dilepas dengan kehadiran 2 kandidat Calon Ketua Umum PBHMI yang bukan dari “rezim” kepengurusan Bung Harry Azhar Azis yang sangat besar beban dan pengorbanannya.

Beban dan Pengorbanan baru harus diabdikan bukan untuk memperpanjang “polemik politik” yang tidak produktif.

Kongresisten menganggap dengan Penetapan Pancasila sebagai Azas dan Penegasan Islam sebagai Sumber Nilai, maka percakapan tentang Pancasila, bagi HMI sudah final dan selesai.

M. SALEH KHALID DAN ABIDINSYAH SIREGAR

Satu bulan waktu bagi M. Saleh Khalid sebagai Ketua Umum PBHMI dan sekaligus sebagai Formateur untuk menyusun Kepengurusan PB HMI Periode 1986-1988.

Yang menggetarkan hati saya, Bung Ketum Saleh Khalid sekalipun sudah saya tegaskan untuk kembali ke Sidikalang mengabdi sebagai Dokter Kepala Puskesmas dan menyelesaikan tugas amanah Ketua Umum Badko HMI Sumbagut melalui Musyarawarah Daerah di Siantar yang aklamatif memilih Syu’aibun Manurung dari IAIN Sumatera Utara sebagai Ketua Umum.

Bang Saleh Khalid terus mencari jalan untuk mengajak saya menjadi Sekretaris Jenderal, bahkan ditawari jabatan “baru” Wakil Ketua Umum PB HMI.

Saya juga dihubungi beberapa alumni HMI agar menerima ajakan ke Jakarta.

Saleh Khalid berulang menelepon Ibu saya dan akhirnya mendatangi langsung kerumah ibu di Jalan MH Thamrin No.10 Medan dekat RSU Dr.Pirngadi Medan.

Sampai akhirnya kandidat Sekjen yang dipilih Formateur yaitu Bung Muchrizi Fauzi (HMI Cabang Ciputat/ IAIN) menelepon saya dan sowan untuk mengambil posisi melaksanakan tugas Sekretaris Jenderal.

Kenangan luarbiasa.

Kegigihan bung M.Saleh Khalid memang terpancar dari gerak, aktivitas dan caranya dalam bersikap.

Rekan saya bung Lilik Muflihun (Ketika itu menjadi Ketua Bidang Kekaryaan PB HMI) kini tinggal di Bandung, memberi contoh tentang “keras hatinya” M.Saleh Khalid yang tetap maju menjadi calon Ketua Umum DPP KNPI dan bahkan ikut pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Selamat Jalan Saudaraku M.Saleh Khalid. Kami dan HMI menteladani kegigihan dan semangatmu.

Semoga mendapat Surga Jannatunnaiim.

Al-Fatihah…

AS, Jakarta 04 Agustus 2020