Penulis: Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.

Unifah Rosyidi dan Ali Rahim (FB/DNK)
Oleh Dr. Dudung
Nurullah Koswara, M.Pd.
(Entitas Dewan
Pembina PGRI)
Saat Kongres PGRI
tahun 2019 ada angka yang menarik dicermati. Angka 767, yakni angka perolehan
suara F1 Ketua Umum PB PGRI dan F3 Sekjen PB PGRI.
Sosok Ketua Umum
PB PGR, Unifah Rosyidi dan sosok Sekjen PB PGRI, Ali Rahim mendapatkan suara yang sama. Suara F2
lainnya, semua beragam, tidak sama.
Unik memang, hanya
dalam Kongres 2019 ada suara yang sama antara Ketua Umum dan Sekjen PB PGRI. Keduanya
punya “jamaah” pendukung yang sama jumlahnya.
Ali Rahim dan
Unifah Rosyidi dua orang hebat. Keduanya kini sebagai Pengurus Besar PGRI. Keduanya punya pendukung suara yang sama saat
Kongres 2019.
Unik, sebagai
saksi sejarah di internal PB PGRI banyak terjadi dinamika. Itulah organisasi,
tak menarik bila tidak ada dinamika. Hal paling menentukan dinamika dan geliat
organisasi adalah Ketua Umum dan Sekjen.
Secara mental dan
faktual, nampaknya bayang-bayang sejarah suara 767 memberi dampak performa pada
keduanya. Ketika keduanya seirama dalam satu hal tentu tak menarik.
Hal menarik
terbaru adalah saat PB PGRI mengadakan giat webinar. Dua kegiatan ini beda
hari, beda spirit dan beda pola perjuangan. Ini dinamika organisasi PB PGRI
yang menarik dicermati.
Organisasi PB PGRI
yang dianggap terbelah dalam dua metode perjuangan bela guru wajar. Ketua Umum dalam pola non kooperatif, Sekjen
dalam pola kooperatif pada pemerintah.
Strategi ini
mengingatkan Saya dalam pola perjuangan kaum pergerakan kebangsaan. Ada
strategi kooperatif Hatta dan Bung Karno. Ada strategi Tan Malaka dan tokoh
komunis lainnya yang non kooperatif.
Strategi
diplomasi, agresi, kooperatif dan non kooperatif dalam menghadapi pemerintah
Belanda saat itu adalah sebuah jejak digital histori kita. Kini, pola
perjuangan masa lalu masih bisa terjadi keduanya dalam semua organisasi.
Bahkan Bung Karno
dan Hatta saat pertama terkenal dengan “Dwi Tunggal” bersatu dalam organisasi
perjuangan. Namun Sang waktu menjadikan keduanya terbelah menjadi “Dwi
Tanggal”.
Bung Karno yang
dianggap otoriter dan tak bisa diingatkan Hatta, membuat Hatta berbeda startegi
perjuangan. Dwi Tunggal terbelah jadi Dwi Tanggal. Itulah dinamika.