WALIKOTA BANDUNG AGAR BERI SANKSI KEPALA SEKOLAH YANG MENGGIRING ORTUDIK KE PARTAI PKS!

BANDUNG, beritadisdik.com – Persatuan Orang Tua Peserta Didik (PotPedik) Jawa Barat meminta Walikota Bandung untuk mengusut tuntas dan memberikan sanksi tegas kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Kota Bandung Hj. Yooke Kusdariyanti, S.Pd., M.Pd yang telah menggiring Orang Tua Peserta Didik ke Partai PKS.

Menurut Ketua Persatuan Orang Tua Peserta Dididik Jawa Barat Mansurya Manik perbuatan Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Kota Bandung Hj. Yooke Kusdariyanti, S.Pd., M.Pd. melalui surat resmi tanggal 5 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Orang Tua Peserta Didik berkop surat dan berstempel SMP Negeri 16 untuk hadir ke Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera, hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, jelas telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Mansurya menegaskan PNS itu harus disiplin, PP 94 Tahun 2021 Tentang PNS Pasal 1 ayat (4) dengan jelas memberikan definisi disiplin, disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

“Kepala SMP Negeri 16 Kota Bandung bukannya menaati kewajiban dan menghindari larangan, malah dengan sadar dan resmi mengabaikan kewajiban dan melanggar larangan itu. Tidak perlu saya terangkan di sini isi Peraturan Pemerintah tersebut, biar tambah kecerdasan dan pengetahuan baca itu PP 94 Tahun 2021 Tentang PNS, di sana dijelaskan tentang kewajiban dan larangan PNS,” ungkap Mansurya melalui siaran persnya yan diterima redaksi, Sabtu (8/10/2022).

Dijelaskan, karena PIP ini program pemerintah, bukan program internal Partai PKS untuk sosialisasi Program Indonesia Pintar, supaya tidak ada konflik politik kepentingan di sana, cukuplah sosialisasi itu oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. Kalau kemudian alasannya siswa tersebut bisa dapat PIP karena ada Ledia Hanifah anggota DPR RI Komisi X dari PKS yang memperjuangkan aspirasi masyarakat akan jadi panjang ceritanya.

“Sekalian saja Kepala Sekolah membuat surat agar orang tua bersilaturahmi kepada Ketua RT dan RW setempat, karena mereka yang pertama memberikan surat pengantar, lalu kepada Lurah, Camat, yang menyatakan bahwa siswa tersebut benar siswa di SMP Negeri 16 dan layak mendapat PIP. Sebab kalau tidak ada surat keterangan dari pihak terkait maka tidak akan bisa juga Ledia Hanifah menyampaikan aspirasinya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” ungkapnya.

Dijelakan, bahwa sanksi tegas ini penting..! Supaya tidak ada lagi PNS yang di sekolah maupun di lingkungan kerja lainnya yang memiliki libido politik kemudian memanfaatkan jabatan dan kewenangannya menggiring dan mengarahkan orang-orang yang di bawah kewenangannya ke partai politik yang menjadi pilihannya secara melanggar hukum.

“Bagi Para Orang Tua Peserta Didik juga dihimbau agar tidak serta merta mengikuti kemauan Kepala Sekolah. Jangan lagi takut anak- anak akan diperlakukan tidak adil di sekolah, rasa takut ini yang memang selalu dihembuskan dan dipelihara oleh pihak sekolah. Tujuannya tentu agar orang tua menuruti keinginan pihak sekolah, salahsatunya digiring ke Partai PKS. Karena orang tua takut maka pihak sekolah berani, tetapi kalau orang tua tidak takut untuk melapor ke pihak berwenang maka saya pastikan pihak sekolah akan takut untuk melakukan pelanggaran,” urainya.

Sementara, saat Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Kota Bandung Hj. Yooke Kusdariyanti, S.Pd., M.Pd dihubungi via telp sekolah (022 7275281), nomor telepon tersebut tidak bisa dihubungi.