*Irjen KemenHAM: Usulkan Aset KPK Jadi Pusat Pengembangan SDM dan Laboratorium HAM*

Sumedang, 7 Januari 2026 – Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) melakukan peninjauan aset negara berupa gedung Hotel Kencana Jaya yang berlokasi di Jl. Pangeran Kornel No. 216, Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Jendral Kementerian HAM didampingi Inspektur Jenderal, Ses Itjen, Inspektur Wilayah l, Inspektur Wilayah II, Kepala Pusat PPSDM, Kepala Biro SDM KemenHAM, Kepala Kanwil KemenHAM Jabar.

Aset tersebut merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari barang rampasan negara hasil sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan status penggunaannya mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 9/MK/WKN.07/2025 tentang penetapan status penggunaan BMN yang berasal dari barang rampasan negara kepada Kementerian HAM RI. Serah terima aset dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima BMN dari KPK kepada KemenHAM RI Nomor BA-01/EK.11/26/01/2026 dan Nomor MHA-PB.05.03-01.

Kegiatan diawali dengan diskusi hangat antara Sekretaris Jenderal KemenHAM, pegawai Direktorat Jenderal KemenHAM, Kakanwil KemenHAM Jawa Barat, serta para tamu undangan. Dalam diskusi tersebut disampaikan bahwa gedung Hotel Kencana Jaya dibangun sekitar tahun 2015 dengan konsep dan gaya bangunan hotel.

Setelah diskusi, rombongan melakukan peninjauan langsung ke seluruh ruangan gedung, yang direncanakan akan dialihfungsikan sebagai ruang kerja, ruang pendukung, serta fasilitas penunjang lainnya. Peninjauan juga mencakup lahan yang berada di kawasan Hotel Kencana Jaya. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan hasil tinjauan secara menyeluruh.

“Gedung ini sudah sah menjadi milik Kementerian HAM. Ke depan, gedung ini akan digunakan sebagai Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KemenHAM,” ujar Sekjen KemenHAM Novita Ilmaris dalam arahannya. Ia juga menekankan pentingnya ketelitian dalam pengelolaan administrasi dan perencanaan. “Seluruh berkas yang belum diisi agar segera dilengkapi, dan pengisiannya tidak boleh asal-asalan. Semua data harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Sekjen KemenHAM juga menginstruksikan agar segera diajukan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk kebutuhan operasional, seperti air, listrik, kendaraan operasional, serta tenaga resourcing. “Segera lakukan komunikasi dengan Kementerian PUPR untuk memastikan kelayakan gedung, serta dengan PLN untuk pengujian kelayakan listrik. Setelah semua perencanaan selesai, ajukan kepada Sekretaris Jenderal agar aset ini bisa segera difungsikan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen KemenHAM juga membagi penataan ruangan bagi para pegawai yang akan bertugas di lokasi tersebut. Ia menargetkan agar dokumen perencanaan selesai pada tahun ini, sehingga tahun depan gedung sudah dapat digunakan secara optimal. Menutup sambutannya, Sekjen KemenHAM menyampaikan harapan agar keberadaan pusat pengembangan SDM ini memberikan dampak luas.

“Dengan adanya Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KemenHAM di Sumedang, kami berharap dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi internal KemenHAM, tetapi juga membantu perekonomian masyarakat serta mendukung Pemerintah Daerah setempat,”* pungkasnya.

Sementara Irjen KemenHAM Farid Junaedi, mengusulkan agar Gedung ex sitaan KPK ini kelak selain menjadi Pusat Pengembanag SDM HAM juga menjadi Laboratorium HAM. Hal ini dimaksudkan agar berbagai problematika HAM yang terjadi bisa divisualisasikan khususnya menggandeng dan berkolaborasi dengan Komunitas Pemuda Pelajar Penggiat HAM.

Tindak Lanjut dan Kolaborasi Kanwil KemenHAM Jawa Barat

Kakanwil KemenHAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail, menyampaikan komitmen pihaknya untuk mendukung pemanfaatan aset Pusat Pengembangan SDM HAM KemenHAM yang terletak di Sumedang.  “Kanwil KemenHAM Jawa Barat akan berkolaborasi secara aktif untuk memanfaatkan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia HAM di Sumedang ini secara maksimal,” ujar Hasbullah, seraya menegaskan kesiapan Kanwil dalam mendukung program dan operasional ke depan khususnya sebagai  pembinaan dan pengembangan Komunitas Pemuda Pelajar Penggiat HAM (Koppeta HAM).

Dalam waktu dekat Kakanwil akan membersamai kepala Pusat SDM KemenHAM untuk melakukan  berbagai kordinasi dengan pihak terkait ke Bupati Sumedang, Dinas PU, Keraton Sumedang Larang dan lainnya. Demikian disampaikan Hasbullah setelah membersamai Sekejn dan Irjen melakukan kunjungan lapangan ke Sumedang.