51 UPT DI KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT SIAP SUKSESKAN PROGRAM P2HAM DI TAHUN PRESTASI

51 UPT di Jawa Barat siap sukseskan program Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia  (P2HAM). Sesuai arahan Kakanwil Jawa Barat R. Andhika dalam pencanganan P2HAM di LPKA Sukamiskin 22 Maret 2024. R. Andhika mendorong untuk semua UPT di wilayah Jawa Barat mendapatkan penghargaan P2HAM sesuai dengan tagline Kanwil Jawa Barat tahun 2024 sebagai tahun Prestasi. Untuk diketahui tahun 2023 UPT yang mendapat penghargaan  ada 19  UPT di Jawa Barat.

Demikian disampaikan Kepala Bidang HAM Hasbullah Fudail ketika mendampingi Direktur  Diseminasi dan Penguatan HAM Dirjen HAM Gusti Ayu Putu Suwardani saat melakukan  kunjungan dan monitoring pelaksanaan  Pelayanan Publik  Berbasi HAM. Hadir juga Kasubsi Pemajuan HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Yuniarti Kurniasari, Rabu 24/04/2024.

Dalam rangka mendorong semua Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM sesuai dengan Peraturana Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM). Direktur  Diseminasi dan Penguatanan HAM Gusti Ayu Putu Suwardani melakukan  kunjunagan dan monitoring pelaksanaan Pelayanan Publik  Berbasis HAM di beberapa Unit Pelaksana Teknis  (UPT) Bandung Raya antara lain: Rutan Bandung, Lapas Perempuan Sukamiskin, Rutan Perempuan Sukamiskin, Lapas Sukamiskin dan Kantor Imigrasi Bandung di wilayah Kanwil Kemenkumham Jawa Barat.

Dalam kunjungan tersebut Ibu Ayu menyempatkan diri untuk melihat langsung sarana  pelayanan publik di UPT khususnya yang berhubungan dengan layanan untuk kaum Disabilitas/kelompok rentan (orang cacat, lanjut usia, balita, Ibu menyusui). Beberapa catatan  dan masukan disampaikan kepada pejabat yang bertanggung jawab di UPT untuk segera  dilengkapi dan benahi sarana kebutuhan P2HAM sebelum batas penilaian bulan September tahun 2024. Ini menjadi penting karena program P2HAM saat ini akan dikembangkan dan dicontoh oleh beberapa kabupaten kota di Indonesia, sehingga UPT di Kementerian Hukum dan HAM  harus menjadi contoh pelaksanaan P2HAM ini.

Tujuan P2HAM sesuai Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023 pasal 2a tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia bertujuan untuk: 1. Mewujudkan pelayanan Unit Kerja yang berpedoman pada prinsip HAM, 2. Mewujudkan Unit Kerja yang memberikan pelayanan yang cepat, tepat, berkualitas, tidak diskriminatif, serta bebas dari pungutan liar, suap, korupsi, kolusi dan nepotisme dan 3. Mewujudkan kepastian Pungli, Suap, bebas dari KKN dan kepuasan penerima layanan serta penguatan akuntabilitas kinerja atas pelayanan publik yang diberikan.