BSK KEMENKUMHAM SIAPKAN 593 JF ANALIS KEBIJAKAN

Bertempat di Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM, Selasa, 6/2/2024, Kepala Badan Strategi Kebijakan, Dr. Y Ambeg Paramarta memberikan informasi terkait rencana pengembangan SDM di BSK maupun di Kantor wilayah dengan dibukanya formasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dengan total formasi 593 jabatan yang sudah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian, ke depan BSK dan Kantor Wilayah di seluruh Indonesia mempunyai SDM yang mumpuni dan profesional di bidang Analis Kebijakan.

Selain itu Kepala Badan Strategi Kebijakan menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kualitas evaluasi dan pelaporan, mereka telah membentuk tim Penanggung Jawab Implementasi Kebijakan (PIC) untuk setiap wilayah, termasuk Kanwil Jawa Barat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap laporan yang dihasilkan dapat melalui tahap verifikasi yang cermat sebelum menjadi laporan final.

Dalam memasuki satu tahun keluarnya Kepres tentang pembentukan BSK, pada tanggal 21-22 Februari akan dilakukan rangkaian kegiatan peringatan hari lahirnya BSK. Dalam mengatasi berbgai permasalahan di wilayah, Badan Strategi Kebijakan juga sedang menyusun Juklak dan Juknis untuk Tahun 2024. Rencananya, materi ini akan disosialisasikan pada acara Rapat Koordinasi yang dijadwalkan pada 22 Februari 2024 mendatang.

Rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah perbaikan lainnya akan terus diperbarui berdasarkan hasil evaluasi dan koordinasi lebih lanjut. Melalui upaya bersama dan peningkatan sistem evaluasi, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat diharapkan dapat meraih prestasi yang lebih baik pada evaluasi mendatang serta memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat.

Kunjungan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat, Andi Taletting Langi, bersama Kepala Bidang HAM, Hasbullah Fudail, Kepala Sub Bidang P3HAM, Dani Kusmawan, dan staf dalam rangka melaksanakan kegiatan koordinasi dan audiensi ke Badan strategi Kebijakan. Kegiatan ini melibatkan Audiensi dan Koordinasi perihal Evaluasi Kebijakan, rekomendasi kebijakan menggunakan aplikasi SIPKUMHAM, Persepsi Kualitas Pelayanan, Survei Persepsi Anti Korupsi, serta Indeks Integritas Organisasi (SPKP-SPAK dan Integritas), Indeks Kualitas Kebijakan, dan Indeks Reformasi Hukum.