DI HADAPAN STAF KHUSUS KEMENHAM: KAKANWIL KEMEHAM PAPARKAN ISU HAM STRATEGIS DI JAWA BARAT

Bertempat di ruang kerja Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia (KemenHam) Stanislaus Wena yang fokus pada bidang Hubungan Antarlembaga dan Hubungan Internasional, Kementerian HAM, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat Hasbullah Fudail  memaparkan persoalan isu HAM Aktual yang ditangani dalam sebulan terakhir di wilayah kerja provinsi Jawa Barat Selasa, 20 Januari 2026. Dalam kesempatan tersebut juga dihadiri Sekretaris Direktorat Instrumen dan Pengutan HAM (IDP) Ibu Ratih dan Kabid IDP Kanwil KemenHAM Jawa Barat Paul Jadu.

Menurut Hasbullah, ada dua permasalahan HAM yang sedang ditangani kanwil KemenHAM Jawa Barat: pertama, usulan dari berbagai pihak untuk segera mendorong adanya Regulasi atas pemenuhan HAM Biologis Suami Istri warga Binaan Pemasyaraakatan. Kedua, persoalan laporan warga Sentul City atas perubahan site plan perutukan lahan untuk menjadi komersil.

Sebelumya Hasbullah juga menyampaikan hal tersebut di hadapan Sekretaris Jenderal Kementerian HAM Novita Ilmaris atas persoalan aktual tersebut. Novita Ilmaris menenkankan perlunya Kanwil Kementerian HAM untuk peka dan responsif terhadaap isu isu HAM yang viral di wilayah kerja masing-masing.

Setelah bertemu dengan Sekjen Hasbullah bersama Kabid Instruen dan Pengutan HAM Paul Jadu bersama staf juga langsung Rapat Koordinasi dengan Perwakilan Direktorat Penyusunan dan Evaluasi Instrumen. Dalam pengantarnya Hasbullah menyampaikan rencana kegiatan menghadirkan Menteri HAM di Universitas Pendidikan Bandung (UPI) pertengahan Februari 2025 dalam membumikan HAM di Dunia Pendidikan. Selain itu Kanwil juga akan mendorong usulan pembentukan Regulasi Pemenuhan HAM Biologis Suami Istri Warga Binaan pemasyarakatan. Diakhir pengantarnya, Hasbullah mengusulkan agar segera dibuatkan Akte Notaris Pendirian Koomunitas Pemuda Pelajar Pencinta HAM (Koppeta HAM). Sehingga Koppeta HAM di wilayah provinsi dapat menggunakan Akte tersebut untuk berbagai persyaratan administrasi di daerah.

Selanjutnya Rapat Koordinasi Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) diwakili oleh kepala Bidang IDP dalam rangka peningkatan perlindungan kelompok rentan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlindungan hak calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta penguatan analisis dan evaluasi produk hukum daerah berbasis HAM.

Dalam rapat koordinasi ini dibahas berbagai program strategis penguatan HAM yang akan  menjadi agenda program di Jawa Barat, antara lain:

a. Penguatan HAM dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Penguatan dilakukan melalui peningkatan pemahaman HAM, koordinasi lintas sektor, serta penguatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

b. Perlindungan Hak Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pencegahan TPPO

Fokus penguatan diarahkan pada masyarakat di desa-desa yang tergolong rawan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui pelaksanaan Program Desa Sadar HAM. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, kapasitas aparatur desa, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah praktik-praktik pelanggaran HAM.

c. Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM

Dilaksanakan analisis dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan produk hukum daerah guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip HAM, meliputi non-diskriminasi, kesetaraan, partisipasi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran HAM, memitigasi risiko kebijakan, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar regulasi yang dihasilkan bersifat inklusif dan berkeadilan.

3. Hasil dan Kesimpulan Sementara

Rapat koordinasi menegaskan pentingnya penguatan komitmen pemerintah daerah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM melalui kebijakan dan program yang terintegrasi. Ditekankan pula perlunya kesinambungan program serta penguatan peran Kantor Wilayah sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah.