DITJEN HAM APRESIASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAM (P2HAM) DI LAPAS CIKARANG

Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM Direktorat Jenderal HAM Ibu Gusti Ayu P. Suwardani sangat mengapreasiasi Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Cikarang ketika melakukan kunjungan monitoring dan evaluasi (Monev) yang berlangsung, Kamis, 18 Juli 2023.

Gusti Ayu didampingi penanggung Jawa Jawa Barat Dimas dan Kepala Bidang HAM Hasbullah Fudail diterima langsung Kelapa Lapas Cikarang Imam Sapto dan diantar langsung melihat dan mencoba berbagai fasilitas pelayanan publik berbasis HAM khususnya kelompok disabilitas/rentang di lingkungan Lapas seperti: guiding block, jalan kemiringan, toilet disabilitas, ruang laktasi, tempat bermain anak, fasilitas ibadah, ruang tahanan kelompok lansia, ruang tahanan perempuan, perpustakaan dan klinik.

Kunjungan ini dimaksudkan untuk mengingatkan para Kepala Unit Pelaksan Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk segera menyesuaikan berbagai ketentuan seperti yang termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM. Menjadi kewajiban bagi Unit Eselon 1, Kanwil dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut.

Bagi UPT yang belum melengkapi data dukung untuk segera mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarananya, dan mengunggah data dukung ke dalam aplikasi https://p2.ham.go.id, sehingga dapat segera dilakukan verifikasi untuk diketahui kekurangan apa saja untuk perbaikan. Pengunggahan data dukung P2HAM terdapat 3 (tiga) kriteria dan indikator P2HAM yaitu; 1. Ketersediaan Aksebilitas, 2. Ketersediaan sarana dan prasarana, 3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM). Verifikasi data dukung akan dilaksanakan sampai bulan September 2024.

Dalam Monev tersebut ada beberapa catatan yang disampaikan untuk diperbaiki: perlu dibuatkan jalur untuk disabilitas dan dibuatkan tempat drop off, pergunakan sticker sebagai alternatif, jalan landai ditambahkan alat untuk pegangan bagi disabilitas, Alur jalan pelayanan untuk diperbaiki serta Toilet Disabilitas perlu ada emergency lamp dan tombol darurat serta pintu geser/pintu lipat. Pada hari yang bersamaan Direktur Penguatan HAM juga melakukan monev ke Kantor Imigrasi Bekasi, Lembaga Pemasyarakatan Bekasi dan Balai Pemasyarakatan Bekasi.

Selain itu Hasbullah Fudail menyampaikan bahwa tahun 2023 terdapat 19 UPT dari 51 UPT di Jawa Barat ditambah Kantor Wilayah yang telah mendapatkan penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Ham  dalam momentum peringatan hari HAM sedunia 10 Desember 2023. Semoga tahun 2024 terjadi peningkatan 100% minimal 26 UPT di wilayah Jawa Barat dapat memperoleh penghargaan P2HAM, demikian Hasbullah.