FPSH HAM KOLABORASI DALAM PENCANANGAN PARIWISATA BERBASIS HAM JAWA BARAT

 FPSH HAM Jawa Barat berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Pencanangan Pariwisata Berbasis HAM dengan menampilkan tarian Lengser dan Mojang Priangan.

Ketua FPSH HAM Jawa Barat Nandi dan jajaran pengurus didampingi Pembina Hasbulllah Fudail hadir dalam kesempatan tersebut.

Ditandai dengan pemukulan gong, Direktur Jenderal HAM Kemenkumham RI Mualimin Abdi  didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum mencanangkan Provinsi Jawa Barat sebagai Provinsi Pariwisata Berbasis HAM, bertempat di  Museum Sri Baduga Bandung, Selasa 5 Juli 2022.

Dalam sambutannya Mualimin Abdi menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang secara langsung merespons program Kemeneterian Hukum dan HAM  dalam program Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) sesuai dengan Permenkumham No:  2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM yang sebenarnya ditujukan secara internal ke seluruh kantor wilayah provinsi seluruh Indonesia melalui kantor Unit Pelaksana Teknis.

Kondisi pariwisata di Jawa Barat ditandai hotel-hotel mulai penuh utamanya di hari weekend. Untuk itu HAM perlu diimplementasikan dan harus diperhatikan karena diatur dalam konstitusi UUD 1945 yang menjadi pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

HAM tidak bisa dipikul sendiri oleh pemerintah, maka kita harus bersinergi dengan para pelaku usaha khususnya di dunia pariwisata dengan memperhatikan tenaga kerja, fasilitas kerja, dan  tenaga kerja serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan.

Dengan gayung bersambut dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami berterimah kasih kepda pemerintah Jawa Barat atas aktivitas pariwisata menghormati dan menerapkan nilai-nilai HAM.

Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Barat UU menyampaikan pomeo bahwa Tuhan menciptakan Jawa Barat dalam keadaan tersenyum.

Saat ini pemerintah Jawa Barat mengembangkan wisata bahari dan rohani/religi. Wisata Religi  seperti ziarah ke pemakaman Pamijahan Taskmalaya,  ziarah ke Sunan Gunung Jati di Cirebon. Maka pemenuhan hak asasi masyarakat perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

UU baru-baru ini studi ke Jepang melihat pemenuhan HAM walau Jepang tak mempunyai agama tetapi musala selalu ada di bandara, mal, dan tempat publik. Bahkan tempat wudu dan shalat, wc disabilitas ada untuk anak-anak.

Kegiatan ini akan dilanjutkan dengan mengundang Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia dan Dinas Pariwisata untuk memenuhi HAM di daerah wisata, minimal tempat ibadah. Selanjutnya  akan dibuatkan Peraturan Gubernur sehingga akan dilaksnakan oleh pelaku pariwisata

Kementerian Pariwisata juga dengan program kebersihan kesehatan, kelestarian lingkungan baik  skala nasional maupun internasional seperti Pangandaran.

Acara ini juga dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat.