Hadiri Kongres AKSI, Untuk Negeri

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Praktisi Pendidikan)

Semua orang punya kepentingan, bahkan persahabatan dan organisasi bisa bertahan karena  adanya kepentingan. Kepentingan adalah “perekat” gerakan bersama dalam berbagai entitas.

Bangsa Indonesia bisa merdeka karena ada kepentingan bersama yakni “kebangsaan” yang merdeka. Awalnya kepentingan itu sangat kedaerahan/primordialis dan sporadis.

Termasuk entitas kepala sekolah saat ini, adakah kepentingan bersama dalam menguatkan martabat dan daulat? Faktanya sangat sangat penting kedaulatan, martabat, dan perlindungan pada profesi/jabatan kepala sekolah.

Begitu “menggila” publikasi stigmatik sejumlah media---terutama online---, modus, tanpa konfirmasi, intimidatif, bertujuan eksploitasi pada sejumlah kepala sekolah. Plus pihak-pihak eksternal yang mudah menggeruduk sekolahan.

Tentu saja tak cukup ungkapan, “Kalau Bersih Gak Harus Risih”. Faktanya tidak semudah ungkapan demikian. Berbagai pihak “menyasar” sekolahan dan kepala sekolah. Pihak-pihak “intimidatif entity”, makin marak.

Dalam menjaga martabat entitas kepala sekolah setidaknya harus dilakukan beberapa langkah. *Pertama* kuatkan militansi profesi dan barisan kepala sekolah dalam organisasi. AKSI adalah di antara organisasi yang harus menguatkan martabat militansi profesi.

Tidak ada profesi hebat, kuat dan tahan tantangan bila sendirian. Sebaliknya tidak ada yang lemah bila semua individu bersatu dalam organisasi/asosiasi. Domba yang terpisah dimangsa harimau. Waspadalah.

*Kedua* kolaborasi melekat dengan pemerintah, terutama Disdik terdekat. Pastikan AKSI adalah mitra terbaik pemerintah bidang layanan anak didik dan menjadi bagian strategis mencapai tujuan pendidikan nasional. Tanpa kepala sekolah dan guru, pendidikan Indonesia “bubar jalan”.

Kemelekatan dengan pemerintah melalui Kemdikdasmen dan Dir. KSPSTK, adalah utama. Eksekusi, implementasi, dinamika pendidikan adanya di tangan entitas kepala sekolah. Sekolah hari ini adalah wajah Indonesia di masa depan.

*Ketiga* pastikan kompetensi dan advokasi entitas kepala sekolah semakin baik. Kompetensi, integritas dan prestasi kepala sekolah adalah “pertahanan” dasar. Kekuatan dasar kepala sekolah adalah integritas dan kompetensi diri.

Baru kemudian bila terjadi hal-hal terkoneksi ranah hukum, bidang advokasi dan pemerintah, wajib kolaboratif. Organisasi, pemerintah dan pihak tertentu sejatinya ada “MoU” untuk menjaga martabat kepala sekolah dan pihak lainnya.

*Keempat* pastikan asosiasi menjadi “rumah bersama” entitas anggota. Aspirasi, dinamika harian, tantangan kontekstual dan masa depan selalu “menyala” dalam rekomendasi organisasi/asosiasi.

Pastikan rekomendasi organisasi dalam setiap giat rakernas/kongres kontributif pada anggota, pemerintah dan masyarakat. Anggota organisasi---sekali pun tidak aktif  dalam organisasi---selalu menunggu apa rekomendasi organisasi?

*Kelima* eksistensi dan publikasi tiada henti. Pastikan semua kepala sekolah di Indonesia selalu eksis memenuhi berita positif di berbagai media populer. Pencitraan profesi, organisasi, dan prestasi adalah di antara “akuntabilitas” tak langsung tentang kita.

Semoga entitas kepala sekolah seluruh Indonesia sadar dan menyadari pentingnya organisasi. UURI No 14 Tahun 2005 dan Permendikbud Ristek No 67 Tahun 2024 *mewajibkan* semua kepala sekolah menjadi anggota, mengurus dan hadir dalam setiap giat organisasi.