Kakanwil KemenHAM Jabar Hasbullah Fudail: MBG Menggerakkan Ekonomi dan Pemenuhan HAM Masyarakat

Anggota Komisi XIII DPR RI Ihsan Taufik Munggaran bersama Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan bertema “mewujudkan masyarakat sadar Hak Asasi Manusia melalui implementasi P5HAM” di Kantor Desa Cibuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Sabtu (25/10/2025).

Kegiatan ini digelar dalam rangka mewujudkan masyarakat sadar Hak Asasi Manusia melalui implementasi P5HAM — Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM.

Dalam sambutannya, Anggota DPR RI Ihsan Taufik Munggaran menegaskan pentingnya menumbuhkan kesadaran HAM sejak di tingkat masyarakat. Menurutnya, hak asasi manusia bukan hanya urusan hukum dan negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab moral setiap individu. “Kesadaran HAM harus tumbuh dari bawah. Ketika masyarakat memahami hak dan kewajibannya, maka akan tercipta tatanan sosial yang lebih adil dan beradab,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peran pendidikan dan keluarga dalam membangun budaya yang menghargai hak asasi manusia. “Pendidikan tentang HAM tidak hanya di sekolah atau perguruan tinggi, tetapi juga harus dimulai dari rumah, dari cara kita memperlakukan orang lain, menghormati perbedaan, dan menanamkan nilai-nilai empati serta keadilan,” tambah Ihsan.

Lebih jauh, Ihsan menekankan bahwa pembangunan nasional tidak boleh lepas dari prinsip penghormatan terhadap HAM. Menurutnya, DPR bersama pemerintah terus berupaya memastikan kebijakan publik berpihak pada kepentingan rakyat, terutama kelompok yang rentan secara sosial maupun ekonomi. “Kita tidak boleh membiarkan kesenjangan menjadi jurang yang memisahkan. Pembangunan harus membawa manfaat yang merata bagi semua,” tegasnya.

Ihsan menilai kegiatan semacam ini sangat penting karena menjadi jembatan antara kebijakan di tingkat pusat dengan realitas sosial masyarakat. “HAM harus hadir di tengah kehidupan sehari-hari, bukan hanya di ruang sidang atau seminar. Di sinilah pentingnya kegiatan seperti ini — agar masyarakat memahami bahwa hak mereka dilindungi dan dijamin oleh negara,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail, menekankan keterkaitan erat antara pemenuhan HAM dan pembangunan ekonomi masyarakat. Menurutnya, kesejahteraan ekonomi adalah bagian dari hak asasi yang harus dijamin negara. “HAM tidak hanya berbicara tentang kebebasan, tapi juga tentang hak hidup layak, hak memperoleh pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak untuk sejahtera,” ujar Hasbullah.

Hasbullah menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi kebijakan nasional memiliki makna strategis, tidak hanya dalam pemenuhan hak anak atas gizi yang layak, tetapi juga dalam menggerakkan ekonomi lokal. “MBG adalah contoh konkret bagaimana pemenuhan HAM dapat berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi masyarakat,” ucapnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan MBG di daerah dapat menciptakan rantai ekonomi yang saling menguatkan — mulai dari petani, peternak, hingga pelaku UMKM penyedia bahan pangan. “Dengan cara ini, negara tidak hanya memenuhi hak anak-anak untuk memperoleh gizi seimbang, tetapi juga membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal,” katanya.

Lebih lanjut, Hasbullah menyoroti kondisi petani keramba ikan di wilayah Jangari dan Calincing, Cianjur, yang kini menghadapi kesulitan akibat tingginya harga pakan dan rendahnya harga jual ikan. Sekitar 2.000 kepala keluarga yang bergantung pada usaha keramba kini banyak yang terpaksa gulung tikar. Ia mengusulkan agar pelaksanaan MBG juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi mereka.

“Jika dapur MBG diwajibkan untuk menyediakan menu ikan minimal dua kali seminggu dengan membeli dari hasil budidaya lokal, maka ini akan menjadi langkah nyata. Anak-anak mendapat gizi dari ikan, sementara petani keramba memperoleh pasar yang pasti dan harga yang adil. Inilah wujud konkret dari pemenuhan HAM melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat,” tegas Hasbullah.

Di akhir kegiatan, Hasbullah menekankan bahwa keberhasilan pembangunan berbasis HAM bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. “HAM bukan hanya soal menuntut hak, tapi juga menjalankan kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Dengan keseimbangan itu, kita dapat membangun masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera,” tutupnya. yang damai, adil, dan sejahtera,” tutupnya.