KAKANWIL KEMENHAM JAWA BARAT: PENGUATAN HAM DI SMKN 1 BOJONG PURWAKARTA

Kanwil KemenHAM Jawa Barat melakukan Penguatan HAM bagi pelajar di SMKN 1 Bojong Purwakarta diikuti 600 pelajar. Kegiatan mengusung tema: Mewujudkan Lingkungan Pendidikan Ramah HAM untuk Mencetak Generasi yang Kritis, Berkarakter, dan Anti-Perundungan sebagai Agen Perubahan Nasional yang Adil dan Harmonis.”

Hasbullah Fudail, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat mengatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan bagian dari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM harus dijamin melalui sistem hukum serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Perlu keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pelajar. Siswa memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, rasa aman, fasilitas pembelajaran, dan kebebasan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Namun, hak tersebut harus diiringi kewajiban untuk menghormati sesama, menaati tata tertib sekolah, serta menjaga suasana belajar yang kondusif.

Isu perundungan (bullying) menjadi perhatian utama dalam kegiatan ini. Dijelaskan bahwa perundungan dalam bentuk verbal, fisik, maupun sosial merupakan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan hak atas pendidikan. Para pelajar didorong untuk berani melapor, tidak menjadi pelaku maupun pembiar, serta aktif membangun budaya sekolah yang inklusif dan anti-kekerasan.

Dalam dialog pelajar mempertayakan bagiamana  padangan atas penggusuran terhadap  pemilik rumah dan bangunan, Hasbullah menyampaikan setiap penggusuran terhadap hak kepemilikan yang sah tanpa  kompensasi merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Ironisnya beberapa kasus penggusuran konpensasinya tidak sesuai dengan harga riel, sehingga menimbulkan masalah bagi pemiliknya.

Selain itu juga juga bagaimana negara menyiapkan kesehjateraan bagi warganya yang sampai saat ini belum terpenuhi hak asasinya. Menurut Hasbullah negara berkewajiban meningkatkan kesejahteraan warganya, tetapi karena negara mempunyai keterbatasan dalam hal penganggaran maka harus dilakukan pemilihan skala prioritas terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia.