KANWIL HAM SIAP KOLABORASI DISNAKERTRANS JABAR DAN PEMDA MAJALENGKA DORONG PEKERJA DISABILITAS BEKERJA DI PERUSAHAAN

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakan Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia, Disnaker Provinsi Jawa Barat, dan Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pembangunan dan Indeks Kerja Sama HAM di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jawa Barat dan dihadiri oleh kepala Disnaker Provinsi Jawa Barat serta Kemenko Hukum Ham Imipas Deputi Bidang Ham Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

Menurut Aisten Deputi Ruliana Pendah, pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan program-program kerja pemerintah daerah, khususnya Disnaker, dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, serta sebagai bentuk pelaksanaan pengawalan kebijakan nasional di bidang HAM

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Disnaker Provinsi Jawa Barat Teppi memaparkan struktur organisasinya serta tugas pokok dan fungsi yang dijalankan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah penerapan dan pengawasan terhadap norma ketenagakerjaan, terutama di tengah jumlah perusahaan yang sangat besar di Jawa Barat, yakni mencapai sekitar 240.000 perusahaan.

Disnaker memiliki 5 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang difokuskan untuk pengawasan ketenagakerjaan, namun masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau seluruh wilayah secara optimal.

Kemenko, Hukum, HAM dan Imigrasi Pemasyarakatan Deputi Bidang Koordinasi HAM  memperkenalkan struktur kelembagaan mereka yang terdiri dari tiga deputi dan 3 staf ahli yakni Deputi Bidang Hukum, Deputi Bidang HAM, dan Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, serta staf ahli di bidang kerja sama, SDM dan transformasi digital, dan hukum.

Dalam kesempatan tersenbut  Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat Hasbullah Fudail menyampaikan pentingnya penerapan prinsip HAM dalam dunia usaha. Salah satu contoh baik yang diangkat adalah inisiatif Bupati Majalengka yang mempekerjakan penyandang disabilitas, yang dinilai berkomitmen dan patuh serta layak dijadikan role model nasional.

Selain itu, dibahas juga penanganan kasus PT. Danbi, di mana terdapat sekitar 2.400 pekerja, mayoritas perempuan dan janda. Kementerian HAM mendorong pendekatan dialog dan solusi kemanusiaan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Pertemuan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat kerja sama lintas sektor, menyinergikan kebijakan dan program kerja yang berpihak pada nilai-nilai HAM, dan mendorong glorifikasi prinsip-prinsip HAM dalam praktik ketenagakerjaan di Jawa Barat.