KANWIL KEMENHAM JAWA BARAT PERKUAT SINERGI LINTAS INSTANSI DAN ELEMEN BANGSA UNTUK PENUHI HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT ADAT SUNDA WIWITAN

Bandung, 2 Juni 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Jawa Barat, Hasbullah, terus merajut dan memperkuat komitmen pemenuhan hak konstitusional masyarakat, khususnya kelompok rentan, masyarakat adat, dan penghayat kepercayaan di wilayah Jawa Barat. Komitmen ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Persiapan Sarasehan Lintas Elemen Bangsa pada Jumat (29/5), yang kemudian disempurnakan dengan serangkaian audiensi strategis bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jawa Barat pada Selasa (2/6).

Sorotan Kerentanan Hak dan Kesepakatan Lintas Elemen Dalam rapat koordinasi virtual lintas elemen, KemenHAM Jabar bersama para ahli menyoroti tingginya kerentanan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan Cigugur, Kabupaten Kuningan, terkait pemenuhan hak sipil (administrasi kependudukan) dan hak atas pendidikan. Kasus penolakan pencatatan perkawinan adat oleh oknum birokrasi menjadi hulu dari pelanggaran HAM, yang memberikan dampak domino pada penurunan status hukum anak di dalam Akta Kelahiran serta membatasi akses masa depan mereka terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

"Negara harus hadir memberikan pengakuan kedaulatan hukum yang nyata," ujar Kakanwil KemenHAM Jabar, Hasbullah. Ia menegaskan bahwa penguatan hak masyarakat adat harus digeser dari sekadar etalase pariwisata atau "Tradisi ke Konstitusi". Rapat ini juga menegaskan bahwa instrumen hukum tertinggi telah memulihkan kedudukan hukum penganut kepercayaan, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 dan Permendagri No. 118 Tahun 2017, sementara regulasi diskriminatif masa lalu telah resmi dicabut. Pertemuan ini didukung penuh oleh para pakar nasional dari Komnas Perempuan, Universitas Pancasila, MPR RI, serta ICRP.

Harmoni Keberagaman Bersama Kejati Jabar Menindaklanjuti persoalan tersebut, Hasbullah melakukan audiensi dengan Kepala Kejati Jawa Barat, Sutikno. Hasbullah menyoroti penurunan Indeks Demokrasi Indonesia di sektor kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta mendorong agar penyelesaian masalah dikedepankan melalui pendekatan sosiologis dan dialogis untuk menjaga ketertiban tanpa mencederai hak warga negara. Hasbullah juga menyampaikan harapan agar KemenHAM Jabar dilibatkan aktif dalam forum Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM). Sutikno menyambut baik inisiatif ini dan turut menyepakati kolaborasi penanganan tawuran pelajar melalui edukasi hukum yang selaras dengan program "Jaksa Masuk Sekolah".

Akselerasi Hak Identitas bersama Disdukcapil Jabar Audiensi dilanjutkan  dengan Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, Rida Farida. Hasbullah menegaskan  bahwa pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan harus mendapat solusi setara karena merupakan pintu masuk pemenuhan hak-hak dasar lainnya. Pihak Disdukcapil Jabar menjelaskan bahwa masyarakat Cigugur pada dasarnya telah memiliki dokumen dasar seperti KTP, KK, dan Akta Kelahiran, namun pencatatan nikah terkendala syarat pengesahan organisasi. Sebagai langkah konkret, Disdukcapil Jabar telah memfasilitasi pencatatan perkawinan bagi 50 warga Sunda Wiwitan Cigugur melalui organisasi adat Aji Dipa di Bandung.

Aksi Konkret Terpadu pada Gelaran Seren Taun 2026 Sebagai puncak dari seluruh rangkaian koordinasi lintas sektoral ini, disepakati sebuah rencana aksi konkret yang akan dieksekusi bertepatan dengan momentum Upacara Adat Seren Taun pada 5-6 Juni 2026 di Cigugur, Kuningan, yang rencananya turut dihadiri oleh Wakil Menteri Hak Asasi Manusia. Aksi nyata tersebut mencakup:

? Pencatatan Perkawinan Massal secara Adat: Disdukcapil Jabar akan hadir melakukan aksi jemput bola dengan membuka layanan administrasi kependudukan terpadu secara langsung untuk menerbitkan Akta Perkawinan Negara yang sah bagi pasangan Sunda Wiwitan.

? Posko Advokasi & Inventarisasi Hak: Membuka posko pengaduan dan pendataan guna memetakan hambatan hak sipil, pendidikan sesuai Permendikbud No. 27/2016, serta perlindungan tanah komunal.

? Penyampaian Policy Brief kepada Gubernur Jabar: Mendorong Gubernur Jawa Barat untuk menerbitkan Surat Edaran (SE) yang menginstruksikan seluruh Kepala Daerah di Jawa Barat menjamin pelayanan tanpa diskriminasi administratif.

Melalui inisiatif komprehensif ini, Kanwil KemenHAM Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk menjembatani aspirasi masyarakat adat serta mendorong solusi hukum dan administratif demi terwujudnya Jawa Barat yang aman, tertib, harmonis, dan menjunjung tinggi HAM.