Kanwil KemenHAM-Pemkot Cirebon Kolaborasi Wujudkan ASN yang Humanis, Bagi ASN Ciayumajakuning

Cirebon – Jumat, 19 September 2025, Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat menggelar rapat persiapan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi aparatur negara di wilayah Ciayumajakuning. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Kepatihan Sekretariat Daerah Kota Cirebon.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenham Jawa Barat, Hasbullah, dan dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Cirebon, Sutikno. Hadir pula perwakilan dari bagian hukum serta BKPSDM dari kabupaten/kota di wilayah Ciayumajakuning.

Hasbullah menegaskan pentingnya pemahaman HAM bagi aparatur negara dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Ia menyampaikan bahwa Kanwil Kemenham Jawa Barat memiliki target sekitar 112.000 aparatur negara untuk mendapatkan penguatan kapasitas HAM. Selain itu, Hasbullah juga memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara bisnis dan HAM, serta mencontohkan pelayanan di kantor imigrasi sebagai salah satu role model dalam penerapan pelayanan publik berbasis HAM.

Sementara itu, Sutikno menyoroti isu yang tengah ramai terkait maraknya kasus perundungan (bullying) di kalangan anak dan remaja. Kemudian menurutnya, perlu juga penguatan kapasitas HAM bagi kalangan anak dan remaja. Disampaikan juga bahwa Aparatur sipil negara memiliki kewajiban untuk menjalankan pelayanan publik yang berlandaskan standar dan aturan terkait hak asasi manusia. “Penguatan kapasitas HAM merupakan salah satu bentuk percepatan dalam pemenuhan pelayanan publik yang lebih humanis,” ujarnya.

Pemerintah Kota Cirebon menyatakan dukungannya penuh terhadap kegiatan penguatan kapasitas HAM ini. Diskominfo Kota Cirebon juga siap memfasilitasi kebutuhan teknis untuk kelancaran pelaksanaan dan kegiatan daring.

Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur negara di wilayah Ciayumajakuning dapat semakin memahami prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga pelayanan publik yang diberikan semakin berkualitas, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.