KANWIL KEMENHAM-WALIKOTA SUKABUMI DORONG REGULASI KERUKUNAN BERAGAMA DI JAWA BARAT

Sukabumi, 13 Oktober 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Jawa Barat melakukan audiensi dengan Wali Kota Sukabumi beserta jajaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Sukabumi. Pertemuan ini digelar sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama di Jawa Barat, khususnya di wilayah Sukabumi yang selama ini dikenal sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia.

Dalam pengantarnya, Kepala Kantor Wilayah Kemenham Jawa Barat menyampaikan bahwa Jawa Barat masih sering dikategorikan sebagai provinsi dengan tingkat intoleransi yang cukup tinggi, terutama dalam isu kebebasan beragama. Ia menyoroti beberapa kasus seperti konflik GSG dan Cidahu yang menunjukkan pentingnya komunikasi lintas tokoh agama. Untuk itu perlu dibuat regulasi tentang Kerukunan Beragama lewat Perda atau Keputusan Gubernur.

“Banyak konflik muncul bukan karena perbedaan keyakinan, melainkan karena kurangnya komunikasi antar-tokoh agama. Jangan sampai para tokoh agama baru bergerak ketika api konflik sudah menyala. Mereka harus menjadi penjaga harmoni, bukan pemadam kebakaran,” tegas Kakanwil.

Beliau juga menambahkan bahwa Kota Sukabumi yang meraih predikat sebagai kota paling toleran ke-6 secara nasional patut dijadikan contoh bagi daerah lain di Jawa Barat. Menurutnya, program-program peningkatan toleransi sebaiknya dijadikan bagian dari kampanye sosial dan kebijakan publik yang berkelanjutan, terlebih menjelang akhir tahun ketika potensi konflik sosial biasanya meningkat.

Sekretaris FKUB Kota Sukabumi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa tantangan toleransi saat ini bukan hanya berasal dari kelompok beragama resmi, tetapi juga dari komunitas masyarakat tanpa label agama yang dapat memicu gesekan sosial. Ia menekankan bahwa kunci meredam intoleransi terletak pada komunikasi dan interaksi lintas kelompok, termasuk dengan melibatkan generasi muda lintas agama.

Perwakilan dari unsur Hindu FKUB menambahkan bahwa harmonisasi perlu dijaga tidak hanya di tingkat elite agama, tetapi juga di tingkat masyarakat akar rumput.

“Kerukunan harus terjalin dari tokoh hingga ke tingkat bawah, dan komunikasi harus terus dibangun melalui koordinasi yang rutin,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan dari unsur MUI Kota Sukabumi menyampaikan apresiasi atas dukungan lintas agama yang selama ini terjalin di Sukabumi.

“Setiap tahun MUI selalu menerima bantuan dari saudara-saudara lintas agama, terutama saat Ramadan. Ini bukti bahwa toleransi di Sukabumi bukan hanya slogan, tapi nyata,” ujarnya.

Dari unsur Kristen, Pendeta Lukman Sitorus menuturkan bahwa situasi peribadatan di Kota Sukabumi relatif kondusif. Dari sekitar 30 gereja yang ada, tujuh di antaranya belum memiliki tempat ibadah permanen, namun semuanya tetap diayomi dengan baik oleh pemerintah daerah. Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai keberagaman bentuk tempat ibadah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Menutup audiensi, Wali Kota Sukabumi menyampaikan apresiasi atas perhatian Kemenham Jawa Barat terhadap isu kerukunan dan kebebasan beragama di wilayahnya.

“Kota Sukabumi relatif aman dan nyaman. Kami ingin terus memperkuat peraturan dan sosialisasi terkait toleransi umat beragama, bahkan menargetkan bisa masuk tiga besar kota paling toleran di Indonesia,” ungkapnya.

Wali Kota juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan Peraturan Wali Kota tentang Toleransi Umat Beragama serta mendorong adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk memperluas sosialisasi FKUB kepada masyarakat. Dalam waktu dekat, Wali Kota Sukabumi juga berencana melakukan audiensi langsung dengan Menteri HAM guna memperkuat kolaborasi di bidang ini.

Audiensi berlangsung dalam suasana akrab dan produktif, dengan komitmen bersama untuk menjadikan Sukabumi sebagai model daerah yang harmonis, toleran, dan berkeadilan sosial bagi seluruh umat beragama.