KANWIL KEMENKUMHAM JABAR TAWARKAN KOLABORASI P2HAM KE PEMKAB BOGOR

Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat diwakili Kepala Bidang HAK Asasi Manusia Hasbullah Fudail, menawarkan kolaborasi ke Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) yang diptioritaskan untuk kelompok rentang/disabilitas.

Demikian disampaikan Hasbullah ketika menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun 2024 di aula Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor. Pada kesempatan tersebut Hasbullah menyampaikan bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023  tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM, maka secara internal seluruh unit pelaksana teknis maupun satuan kerja yang ada di Kementerian Hukum dan HAM harus menyiapkan standar pelayanan publik berbasis HAM khususnya kepada kaum disabilitas seperti anak-anak, lansia perempuan hamil, dan kelompok rentan lainnya.

Saat ini beberapa pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota telah ikut  berpartisipasi secara mandiri untuk serta dalam menerapkan Pelayanan Publik Berbasis HAM sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Untuk tahun 2024 Jawa Barat mengikutkan 21 unit/satuan kerja yang sedang menjadi partisipan dalam penerapan P2HAM.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang  Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, ada 4 kelompok sasaran di dalam Perpres tersebut. Pertama adalah kaum perempuan, kedua anak, ketiga kelompok disabilitas, dan keempat masyarakat hukum adat. Seluruh pemerintah baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten dan Kota harus menjadikan rencana aksi tersebut sebagai bagian dari strategi pencapaian aksi HAM di masing-masing daerah.

Rakor ini dibuka oleh Kepala Tim Bantuan Hukum Kabupaten Bigor Oktaviansyah dengan menhadirkan nara sumber Hasbullah Fudail Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dan Efi Mulyana Pengelola Ranham Kota Tasikmalaya, dengan moderator Yuni Kuniasari Kasubag Pemajuan HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Rabu,10 Juli 2024.