KEMENTERIAN HAM SIAP BERKOLABORASI PASCA TRANSFORMASI KEMENKUMHAM

Bandung - (Selasa, 18/02/2025). Sebanyak 18 (delapan belas) orang pegawai Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat pengalihan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jabar mengikuti arahan dari Sekretaris Jenderal Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara Virtual melalui Aplikasi Zoom. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris menyampaikan telah terbitnya SOTK Kanwil KemenHAM dari Kemenpan RB dan Naskah Rancangan Permenham, maka tinggal selangkah lagi untuk dilakukan pembentukan Kantor Wilayah. Kanwil HAM sementara berada 20 di seluruh Indonesia, hasil ini belum final, dimungkinkan akan ada lagi Kanwil HAM dan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

Untuk Provinsi yang belum terbentuk Kantor Wilayahnya, mekanisme kerjanya melakukan urusan Hak Asasi Manusia di Kanwil HAM terdekat dengan status kepegawaiannya di Kanwil HAM terdekat sambil menunggu mempersiapkan Kanwil HAM di daerahnya.

Dalam hal ini Novita menggali lebih dalam apa yang menjadi hambatan-hambatan yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian HAM di Indonesia, sehingga hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi MenHAM, WamenHAM dan Pimpinan Tinggi lainnya, sehingga bisa didapatkan solusi terbaik kedepannya.

Novita meminta dalam waktu dekat seluruh Kanwil KemenHAM untuk menginventarisir kembali data pegawai yang akan ikut di KemenHAM. Kabar baiknya, Jabatan Fungsional Analis HAM sudah masuk kedalam tahapan Harmonisasi sehingga bisa menjadi pilihan karier ke depan yang berlaku di KemenHAM dan Pemerintah Daerah lainnya. Kami berharap menjelang turunnya ORTA Kanwil, Pegawai yang ada di UPT Pemasyarakatan/Imigrasi dan juga Unit Eselon I untuk segera merapat di Kantor Wilayah KemenHAM di mana ditempatkan.

Kita harapkan akhir Februari 2025 semua sudah clear, sehingga pegawai di Kementerian HAM sudah siap bekerja di mana yang bersangkutan ditempatkan. Untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja kita pastikan dibayarkan, namun dalam perjalanannya jika ada hambatan akan segera dibicarakan sehingga tidak menjadi hambatan dalam bekerja dan berkinerja.

Kabid HAM Hasbullah Fudail Kemenkumham Jawa Barat dalam sesi dialog menyampaikan  bahwa dari 20 limpahan ASN dari Kemenkumham 17 sudah melapor ke Bidang HAM dan 3 orang masih menunggu SOTK Kemenham terbit. Selain itu Hasbullah juga mengusulkan semoga pada pelantikan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Kamis 20 Februari 2025 menjadi momentum keluarnya PermenHAM tentang Sruktur dan pengisian Jabatan strukturalnya di Tingkat kantor wilayah.