Ketua Fraksi PKS DPRD Cianjur, Wahyudin, S.Pd., Serap Aspirasi Pendidikan Inklusif di SDN Bojongherang

Dalam semangat kepedulian terhadap pendidikan inklusif di Kabupaten Cianjur, Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cianjur sekaligus anggota Komisi IV, Wahyudin, S.Pd., melakukan kunjungan ke SDN Bojongherang untuk menyerap langsung aspirasi dari para penyelenggara pendidikan inklusif. Kehadiran beliau disambut hangat oleh Ibu Ucu Fatimah, M.Pd., selaku Kepala Sekolah, serta Ibu Heni Handayani, S.Pd., sebagai guru sekaligus pengurus Forum Kelompok Kerja (Fokja) Inklusi Kabupaten Cianjur.

Dalam dialog yang penuh keprihatinan dan harapan, berbagai persoalan krusial diangkat, terutama terkait implementasi Peraturan Bupati (Perbup) No. 50 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sekolah Inklusif di Kabupaten Cianjur. Sayangnya, sejak diterbitkan, peraturan ini belum mendapatkan tindak lanjut yang signifikan dari pemerintah daerah.

Permasalahan utama yang disampaikan antara lain:

·       Minimnya keberpihakan anggaran untuk pendidikan inklusif, yang menghambat operasional sekolah inklusif dalam memberikan layanan terbaik bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

·       Kurangnya Guru Pendamping Khusus (GPK) yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendampingi ABK agar dapat mengikuti pembelajaran dengan optimal.

·       Belum adanya perhatian serius terhadap kesejahteraan guru dan tenaga pendidik inklusi, padahal mereka memiliki peran penting dalam mewujudkan pendidikan yang adil bagi semua anak.

·       Keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti ruang belajar yang ramah disabilitas, fasilitas pendukung terapi, serta alat bantu belajar yang memadai.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Pak Wahyudin dengan tegas mendesak pemerintah daerah untuk segera mengimplementasikan Perbup No. 50 Tahun 2020 secara nyata dan efektif. Beliau menegaskan bahwa pendidikan inklusif bukan sekadar wacana, melainkan hak fundamental bagi setiap anak, termasuk ABK, untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.

"Ini bukan hanya soal regulasi di atas kertas, tetapi soal keberpihakan nyata terhadap anak-anak kita yang membutuhkan pendidikan inklusif. Pemerintah harus hadir, bukan hanya dengan aturan, tetapi dengan anggaran yang cukup, tenaga pendidik yang kompeten, dan fasilitas yang memadai. Kami di DPRD, khususnya Fraksi PKS, akan terus mengawal ini agar implementasi Perbup bisa segera berjalan," tegasnya dengan penuh komitmen. 

Kunjungan ini menjadi awal dari langkah konkret untuk memperjuangkan pendidikan inklusif yang lebih baik di Kabupaten Cianjur. Dengan dorongan kuat dari DPRD, sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat diharapkan dapat segera mewujudkan sistem pendidikan inklusif yang lebih ramah, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh anak didik.