Kick Off Penguatan Kapasitas HAM Bagi Aparatur Negara: Wakil Menteri HAM R.I Instruksikan Kepada Kanwil KemenHAM Jabar “Kawal Kebijakan KDM”

Bandung - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat Hasbullah Fudail bersama seluruh jajarannya mengikuti Kegiatan Penguatan HAM Aparatur secara serentak dengan tema “Bangkit Untuk Kemanusiaan Menolak Penyiksaan, Wujudkan Aparat Berorientasi HAM”. Kegiatan ini diselenggarakan secara Virtual melalui Aplikasi Zoom dan disebarluaskan juga melalui Media Streaming YouTube sehingga bisa diakses secara luas.

Kegiatan Penguatan HAM Aparatur serentak yang digagas Kementerian Hak Asasi Manusia R.I dibuka secara resmi (Open Speech) oleh Wakil Menteri Hak Asasi Manusia R.I Mugiyanto. Narasumber di Wilayah Jawa Barat Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Jabar Hasbullah Fudail, dan dipandu oleh Moderator Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Petrus Polus Jadu.

Plt. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Aditya Sarasito Sukarsono menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan di seluruh Wilayah di Indonesia, tidak hanya diikuti Pegawai Kementerian HAM, tetapi diikuti Masyarakat luas dan ASN diluar Kementerian HAM yang diperkirakan apabila 1 Kantor Wilayah bisa mengundang 100 orang peserta, maka dari 20 Kantor Wilayah bisa di dapat 2000-3000 orang peserta dan ini belum termasuk masyarakat umum yang mengikuti melalui Media Streaming YouTube.

Adapun materi yang disampaikan meliputi 4 (empat) Tema Utama yaitu : 1. Anti Penyiksaan, 2. Pencegahan Perundungan, 3. Bisnis dan HAM, 4. Pelayanan Publik. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 117. Kegiatan ini menurut Aditya Sarasito Sukarsono merupakan paket komplit atau paket lengkap karena materi yang disajikan beragam dan wilayah kerja yang luas. Hal ini menunjukan bahwa Kementerian HAM R.I telah mengglorifikasikan prinsip dari HAM yaitu : To Respect, To Protect, To Fulfill, To Promote di Bidang HAM. Aditya berharap kegiatan ini bukanlah yang pertama dan terakhir, kedepan akan ada kegiatan-kegiatan lain yang telah dirancang untuk dapat meningkatkan semangat dan kapasitas HAM bagi Aparatur Sipil Negara di seluruh Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi di bidangnya masing-masing dengan mengedepankan prinsip-prinsip HAM. Kegiatan ini merupakan bagian menuju Indonesia Emas di Tahun 2045.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia R.I Mugiyanto dalam kata sambutnya menyampaikan HAM sebagaimana diamanatkan dalam Perpres R.I No. 156 Tahun 2024 KemenHAM R.I memiliki tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang HAM. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia dipercaya untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan HAM yang bersifat lintas sektor mencakup bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya hingga pertahanan keamanan negara.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Strategi Nasional untuk membangun birokrasi yang sadar HAM inklusif dan berkeadilan.  Mugiyanto menambahkan berdasarkan catatan Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga semester II tahun 2024 jumlah ASN di Indonesia telah mencapai lebih dari 4,7 Juta orang yang tersebar dari Pusat hingga Daerah dan memainkan peran penting sebagai pelaksana kebijakan serta penyedia pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menjadi sangat penting bagi ASN sebagai target Penguatan Kapasitas HAM yang ada di Kementerian, Lembaga Pemerintah Daerah untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip HAM  serta mampu menerapkannya dalam aspek tugas dan tanggung jawabnya sebagai Aparatur Sipil Negara.

Lebih lanjut diharapkan melalui kegiatan ini kedepan untuk terus bisa meningkatkan Pelayanan Publik dengan Penguatan prinsip-prinsip HAM. ASN juga diharapkan bisa menyediakan layanan publik yang lebih responsif dan inklusif serta menghormati martabat setiap individu terutama kelompok rentan (perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, anak, korban pelanggaran HAM dan kelompok minoritas lainnya).  Selain itu kegiatan ini juga untuk memperkuat prinsip-prinsip HAM dari Instrumen Nasional maupun Internasional. Dengan begitu Kebijakan dan Pelayanan Publik yang dihasilkan akan selaras dengan perlindungan Hak Dasar seluruh Warga Negara. Kegiatan ini juga untuk mengurangi praktik diskriminasi dan ketimpangan sosial. Hal ini sudah tentu akan menjaga stabilitas Pemerintahan karena dilakukan dengan penuh tanggung jawab, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Bermartabat.  Kegiatan ini merupakan langkah awal dari kegiatan jangka panjang untuk menjadikan HAM sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya kerja ASN di seluruh Indonesia. Nantinya kegiatan ini bukan hanya untuk peningkatan kapasitas individu, tetapi terwujudnya pemerintahan yang lebih manusiawi, berkeadilan dan menghormati HAM.

Pada Kesempatan yang sama, Wakil Menteri HAM R.I Mugiyanto menyempatkan untuk berinteraksi secara Virtual dengan seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM di seluruh Indonesia. Untuk Kantor Wilayah kementerian HAM Jawa Barat, Mugiyanto menitipkan atensi khusus kepada Hasbullah dan jajarannya untuk terus mengawal program yang dilaksanakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.