Konferensi Kerja 1 PGRI Kabupaten Tangerang

Oleh Dr. H. Kamsono, M.Pd.

(Ketua PGRI Kec. Mauk/Kepala Sekolah SMK N 5 Kabupaten Tangerang)

Pada hari Jumat - Minggu, 9-11 April 2027 telah berlangsung Konferensi Kerja 1 PGRI Kabupaten Tangerang yang bertempat di Princes Resort Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

Hinggar bingar pelaksanaan Konferensi Kerja 1 PGRI Kabupaten Tangerang di tahun 2021 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya berbagai stakeholder PGRI ikut serta, sehingga jumlah peserta tiga sampai empat kali lipat dengan peserta tahun ini, tetapi di tahun ini pada masa pandemi Covid-19 dibatasi, hanya melibatkan Cabang dan Ranting PGRI yang ada, demikian yang disampaikan oleh Sekretaris Umum PGRI Kabupaten Tangerang Cucu Saefullah S.Pd.I yang sekaligus sebagai ketua pelaksana Konferensi Kerja 1 PGRI Kabupaten Tangerang Tahun 2021 dalam laporannya.

Dalam sambutannya Ketua PGRI Kabupaten Tangerang, Bibing Sudarman S.Pd., M.Si mengingatkan kembali, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Dalam Pasal 1 butir 6 dinyatakan bahwa Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta partisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan. Lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 butir 1 dinyatakan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan perundang undangan. Dengan demikian, legalitas PGRI sebagai organisasi profesi tidak terbantahkan lagi dan sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa PGRI sebagai mitra strategis, kritis, konstruktif pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terus berikhtiar membantu mewujudkan dan memajukan pendidikan nasional. Agenda perjuangan PGRI bukan semata-mata untuk kepentingan anggotanya, tetapi juga untuk kepentingan peserta didik, masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan salah satu jati diri PGRI sebagai organisasi perjuangan, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI.   

PGRI memahami bahwa tantangan internal dan eksternal organisasi menghadapi era digital tidaklah mudah, namun PGRI akan terus berusaha dan mengkonsolidasikan diri menjadi organisasi profesi pilihan guru.

Selain itu program prioritas kegiatan profesi adalah meningkatkan kompetensi dan profesionalitas anggota. Guru harus terus mengembangkan diri, berusaha memenuhi kompetensi yang komprehensif sebagaimana diatur dalam Undang Undang Guru dan Dosen, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi pengabdian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Selain itu dengan perkembangan iImu pengetahuan dalam segala bidang pada abad 21, salah satu yang paling menonjol adalah bidang informasi dan komunikasi. Konsekuensinya guru dituntut mampu mengembangkan pendekatan dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan lingkungan. Oleh karena itu PGRI di berbagai tingkatan wajib memiliki program prioritas peningkatan profesi seperti workshop pembelajaran, penulisan karya ilmiah, workshop peningkatan kapasitas pribadi dan sosial serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan softskill maupun hardskill guru.

Di akhir sambutannya Ketua PGRI Kabupaten Tangerang Bibing Sudarman, S.Pd., M.Si menyampaikan bahwa dalam konteks peningkatan mutu pendidikan PGRI percaya dan berkomitmen menjadikan guru, kelas dan sekolah sebagai basis utama perjuangan peningkatan mutu pendidikan. Reformasi Pendidikan harus dimulai dari kelas dan aktor utamanya adalah guru. Sebagai perwujudan di atas, perubahan mindset pengurus dan anggota, menjadi keharusan, apalagi di era pandemi Covid 19.

Meskipun perkembangan dan kompleksitas masalahnya makin tinggi, lembaga Pendidikan PGRI harus mendapat perhatian sungguh-sungguh dalam pembinaan mutu, kaderisasi, kelembagaan dan keterkaitan emosi maupun kultural organisasi. Mekanisme tata Kelola kelembagaan perlu ditata ulang agar Lembaga Pendidikan yang merupakan aset dan alat perjuangan PGRI tidak hanya tinggal sejarah. Dalam keseluruhan gerak dan agenda PGRI, badan penyelenggara dan pimpinan Lembaga Pendidikan PGRI harus dilibatkan.

Kesiapan PGRI dalam menghadapi era disrupsi dilakukan dengan kesiapannya melakukan perubahan, mengantisipasi masalah internal dan tantangan eksternal secara cerdas dan bijaksana. Regulasi yang begitu terbuka terhadap kehadiran organisasi lain menjadi tantangan tersendiri bagi PGRI. Mengambil manfaat positif, hal ini menjadikan PGRI terus berbenah diri, agar menjadi rumah aspirasi guru, tenaga kependidikan dan pendidik lainnya yang modern dan sesuai dengan nilai kekinian tanpa meninggalkan nilai-nilai historis PGRI.