Koordinasi Kanwil KemenHAM Jabar dan Kanwil Kementerian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat Bahas Pentingnya Pemahaman HAM dan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Lingkungan Pemasyarakatan

Bandung - Dalam memperlancar Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Rabu, 19/03/2025 Kakanwil KemenHAM Jabar Hasbullah Fudail berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat Kusnali dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, fungsi, serta optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan kerja yang dilaksanakan di eks Ruang Kerja Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Barat Jln. Jakarta No.27 Lt. I Bandung.

Kegiatan koordinasi ini mencakup aspek pelaksanaan tugas dan fungsi, penggunaan sarana prasarana, serta evaluasi kendala yang dihadapi dalam operasional di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat.

Kusnali pada pertemuan tersebut mengharapkan hubungan dan sinergi antara kedua Satuan Kerja dapat terus dibina dan dikembangkan. Selain itu Kusnali menyampaikan terima kasih dan meminta informasi terkait evaluasi pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di wilayah Jawa Barat. Beliau menyampaikan dukungannya, namun menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat saat ini masih membutuhkan ruangan yang representatif untuk menerima kunjungan tamu.

Beliau juga menyampaikan terkait renovasi yang masih berlangsung pada gedung bekas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Kelas I Bandung yang saat ini beralih menjadi gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat.

Hasbullah Fudail menyampaikan ucapan terima kasih dan menyampaikan buku berjudul “Problematika HAM Dalam Ragam Dimensi” yang tersusun sebagai hasil dari pengalaman selama bertugas di Bidang Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, termasuk dalam hal pembangunan Pelayanan Publik Berbasis HAM di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di wilayah Jawa Barat.

Hasbullah menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di wilayah Jawa Barat sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada sejumlah Satuan Kerja yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya akibat dari kurangnya sumber daya manusia yang dapat ditugaskan dalam mendukung program dan kegiatan tersebut.

Hasil dari pertemuan ini keduanya sepakat untuk meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya pemahaman terkait Hak Asasi Manusia dan Pelayanan Publik Berbasis HAM guna memastikan implementasi yang lebih optimal di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.