Penulis: Dadan Supardan

Ketua LAG IKA UPI Iwan Hermawan S.Pd.M.M. (kiri)
BANDUNG, beritadisdik.com
– Lembaga
Akdvokasi Guru (LAG) IKA UPI terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Pengurus
Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001/SK/IKA UPI/X/2022 yang
ditanda tangani Sekjen Najip Hendra SP dan Ketua Umum Dr (HC) Enggartiasto
Lukita dan dilantik pada tanggal 28 Oktober 2022 di Gedung Achmad Sanusi UPI.
Adapun susunan
Pengurus LAG IKA UPI Iwan Hermawan S.Pd.M.M. (Ketua), Agus Setia Mulyadi S.Pd.,
Drs Asep Turniawan, M.M, Aep Ahmad Senjaya, S.Pd., Drs. Asep Zaenudin, Dr. Lius
Risnuwanto,M.Pd. (Anggota) dan kedepan kepengurusan tersebut akan dikembangkan lagi
dengan bidang-bidang sesuai kebutuhan.
Menurut Ketua LAG
IKA UPI Iwan Hermawan S.Pd.M.M. rencannya layanan akan dilakukan adalah upaya
melindungi guru atau Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi
permasalahan terkait pelaksanaan tugas dalam bentuk non ligitasi seperti konsultasi
hukum, mediasi dan/atau pemenuhan dan/atau pemulihan hak pendidik dan tenaga kependidikan sebagamana amanat Permendikbud
No. 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikaan yaitu perlindungan
hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan
perlindungan hak atas kekayaan intelektual.
Perlindungan hukum
mencakup perlindungan terhadap: tindak kekerasan, ancaman, perlakuan
diskriminatif; intimidasi, dan/atau perlakuan tidak adil, dari pihak peserta
didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang
terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Perlindungan
profesi sebagaimana mencakup perlindungan terhadap: pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan
dalam menyampaikan pandangan; pelecehan terhadap profesi, dan/atau pembatasan atau pelarangan lain yang
dapat menghambat Pendidik dan Tenaga
Kependidikan dalam melaksanakan tugas.
Perlindungan
keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap risiko: gangguan
keamanan kerja; kecelakaan kerja; kebakaran pada waktu kerja; bencana alam;
kesehatan lingkungan kerja; dan/atau risiko lain.
Perlindungan hak
atas kekayaan intelektual berupa perlindungan terhadap: hak cipta;
dan/atau hak kekayaan industri.
“Kami siap untuk
melakukan advokasi kepada guru baik dari alumni UPI maupun dari luar alumni UPI,”
ungkap Iwan melalui siaran persnya yang diterima redaksi, Selasa (8/11/2022).