Penulis: Hasbullah Fudail

Kunjungan rombongan Bagian Hukum Pemerintah Kota Sukabumi
Bertempat di ruang
kerja Kepala Bidang HAM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jawa
Barat, Kabid HAM Hasbullah Fudail didampingi Kasub Pemajuan HAM Yuniarti
Kurniasari menerima kunjungan rombongan Bagian Hukum Pemerintah Kota
Sukabumi dipimpin Tika Sartika SH
(Analisis Hukum) dan Hamzah (Pelaksana) bersama Staf Bagian Hukum Setda Kota
Sukabumi di Kanwil Kemenkumham, Rabu (28/12/2022).
Kunjungan ini
dalam rangka koordinasi dan diskusi berbagai program di daerah dalam
hubungannya dengan tugas dan fungsi
Bidang HAM seperti program Rencana Aksi
Nasional HAM (Ranham 2021-2025) dan Kabupaten Kota Peduli HAM serta pembinaan
Hukum dan HAM pelajar melalui FPSH HAM.
Sebagaimana tahun
tahun sebelumnya, pemerintah Kota Sukabumi senantiasa menjadi mitra terbaik dan
selalu menjadi juara serta memperoleh penghargaan dalam berbagai event Kanwil
Kemenkumham. Dalam momentum Hari HAM Sedunia tahun 2022, pemerintah Kota
Sukabumi tidak mendapatkan penghargaan
apapun dari Kementerian Hukum dan HAM padahal sebelumnya senantiasa ada.
Dalam pengantarnya
Hasbullah Fudail menyampaikan optimisme kolaborasi Bidang HAM Divisi Pelayanan
Hukum dan HAM dengan pemerintah daerah kabupaten, kota serta provinsi Jawa
Barat akan lebih baik dan meningkat. Hal ini didasari pertimbangan bahwa besok hari
Kamis (29/12/2022) akan ada serah terima pejabat baru sebagai Kepala Divisi
Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat ke Dr. Andi Taletting Langi, S.IP., S.H.,
M.Si., M.Phil dengan latar belakang pegawai Unit Pusat
(Direktorat Jenderal HAM) dengan pendidikan mumpuni S3 serta masih muda, menggatikan
pejabat sebelumnya Heriyanto, S.H. M.H. yang memasuki purnabakti/pensiun bulan
Desember 2022.
Berbagai kendala di lapangan serta masukan disampaikan ibu Tika dan Hamzah, seperti menyangkut keterbasan SDM dan anggaran dalam membantu mengumpulkan data yang diminta dalam program Ranham dan Kabupaten Kota Peduli HAM, termasuk belum adanya transparansi penilaian yang dilakukan di pusat serta perlunya pendelegasian pengisian pengiriman data dari Kanwil ke kabupaten kota secara langsung seperti pengisian Aksi HAM.

...