P2HAM JEMBATANI TUNANETRA UNTUK REKOR MURI

Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM  Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM akan sangat membantu pelayanan prioritas bagi para penyandang disabilitas (tuna netra, tuna rungu, tuna aksara), anak, ibu hamil, lanjut usia bagi seluruh UPT di Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dapat memberikan pelayanan prioritas.

Dalam rangka Rekor Muri Perjalanan Dengan Kategori Tunanetra, Kepala Bidang HAM  Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Hasbullah Fudail, didampingi Kasub Pemajuan HAM Yuniarti bersama staf menerima kunjungan Dr. Murtini (Tunanetra) di Kanwil dalam rangka diskusi layanan disabilitas (tunanetra) yang ada di kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat.   Rencananya akan berkunjung ke seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik di Pemasyarakatan, Imigrasi maupun Kantor Wilayah Kemenkumham di Indonesia.

Saat ini kanwil Jawa Barat menjadi kunjungan ke kantor wilayah yang ke 5 (lima) setelah  provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Banteng, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Rencananya Ibu Murtini akan keliling di UPT se Jawa Barat sejumlah 51 (limapuluh satu).

Dari diskusi yang dilakukan Hasbullah menyampaikan bahwa seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Jawa Barat sudah mulai melaksanakan dan menerapkan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM).